Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebut dirinya belum yakin tentang keputusan penghentian pelaksanaan reklamasi di atas pulau G milik PT. Agung Podomoro Land (APL) oleh Menko Kemaritiman Rizal Ramli.
“Menko belum bikin surat, cuma ngomong di media kan. Masa cuma ngomong di media doang,” ujar Ahok di Balai Kota, Selasa (12/7/2016).
Ketika surat penghentian pelaksanaan keluar dengan berbagai alasannya, sambung Ahok, keputusan pemberhentian tersebut harus diketuk Presiden melalui rapat terbatas (Ratas). Sebab bagaimana pun, menurut Ahok, pelaksanaan pengerukan laut menjad daratan tersebut atas dasar Keputusan Presiden (keppres) Nomor 52 Tahun 1995.
“Dia (Menko Rizal) harus kirim (surat) ke Presiden, mesti Ratas kan, diputusin secara rapat terbatas saya kira,” ungkapnya.
Ketidakyakinan orang nomor 1 di DKI itu akan penghentian reklamasi pun diungkapkan lantaran tidak ada keputusan untuk menghentikan reklamasi di atas pulau G berdasarkan hasil kerja tim gabungan lintas Kementerian.
“Dari tim waktu kajian gak ada nyebutin membatalkan pulau G, gak ada menyebutkan dia melewati pipa gas dan pipa PLN,” terang Ahok.
Sebelumnya, Menko Rizal memutuskan untuk menghentikan reklamasi Pulau G untuk selamanya karena telah melakukan pelanggaran berat.
“Reklamasi Pulau G memenuhi unsur pelanggaran berat, jadi kita hentikan untuk selamanya,” kata Rizal saat memimpin Rakor bersama Tim Gabungan di kantornya, Gedung BPPT, Jakarta, Kamis.
Dalam kasus reklamasi, sambung Rizal, ada 3 kriteria pelanggaran, yaitu berat, sedang dan ringan.
“Pulau G dihentikan karena ditemukan pelanggaran berat. Seperti banyak kabel listrik di dasar laut milik PLN sehingga mengganggu lalu lintas dan membahayakan lingkungan hidup,” pungkas Rizal. -rmn
