KESAMAAN SOEKARNO dan NASUTION Tahun 50AN: “SAMA SAMA GERAH DG DEMOKRASI LIBERAL”​

0
166

KESAMAAN SOEKARNO DG NASUTION THN 50AN : “SAMA SAMA GERAH DG DEMOKRASI LIBERAL”

Oleh: M.Hatta Taliwang.

Setelah peristiwa 17 Oktober 1952 Nasution berhenti sbagai KASAD. Namun tahun 1955 kembali Nasution dipanggil untuk kedua kalinya menjadi KSAD. Rupanya pergolakan2 dalam negeri pasca kemerdekaan sampai pertengahan tahun 1950an masih berlangsung.Mulai dari kekacauan yg dibuat Westerling(tentara Belanda ex KNIL), menyusul ex KNIL yg di APRIS kan yg dilakukan Andi Azis dkk, lalu oleh KNIL yg membentuk RMS dan belakangan pembrontakan yg dilakukan oleh unsur unsur bekas Pejuang Kemerdekaan sendiri yg tidak puas thdp PUSAT(di Jabar, Jateng,Kalsel, Sulsel dan Aceh) membuat Soekarno pusing dan butuh partner perjuangan yg sepaham. Buntut dari berlakunya UUDS 50 yg menerapkan sistem parlementer berimplikasi jg terhadap kestabilan politik. Kabinet silih berganti, bahkan Peristiwa 17 Oktober 1952 sendiri adalah salah satu “buah” dari demokrasi liberal yg membuat tentara gerah juga.

Atas berbagai situasi itu Soekarno berpidato mengecam demokrasi liberal dg kalimatnya yg terkenal :
“”Berilah bangsa kita satu demokrasi yang tidak jegal – jegalan. Sebab demokrasi yang membiarkan seribu macam tujuan bagi golongan atau perorangan akan menenggelamkan kepentingan nasional dalam arus malapetaka” ujar Presiden Soekarno dlm pidatonya tahun 1957. Kritiknya makin pedas terhadap demokrasi liberal, yang dinilainya sebagai demokrasi dengan politik rongrong merongrong, rebut merebut, jegal menjegal dan fitnah memfitnah.”

Sekitar tahun 1953 setelah berhenti dari KSAD(pasca 17 Okt 1952) Nasution menulis : .
“Bahwa tangan yg hrs memegang aparatur itu,yakni kekuasaan politik, adalah seharusnya teguh. Akan tetapi umum mengetahui bhw pemerintah kita adalah labil, karena blum pernah diadakan Pemilihan Umum dan adanya berpuluh puluh partai politik. Tiap pemerintah harus berkoalisi dan disusun dari selusin partai, sehingga kelahirannya berdasarkan kompromis2. Maka itu tak mungkin ada gezag (wibawa) tak mungkin ada kekuasaan yg tegas dan teguh, karena tiada satu partaipun yg dpt memerintah.
Dan utk memperbaiki aparatur negara perlu adanya kekuasaan politik yg tegas. Yg menjadi syarat mutlak usaha usaha stabilisasi keamanan negara.
Rakyat mengharapkan pimpinan dari Dwitunggal Soekarno Hatta yg disegani, dijunjung dan dihormati oleh seantero, akan tetapi Dwitunggal itu tak berdaya karena menurut UUDS 50 mereka cuma perlambang dan bukan penanggung jawab pemerintahan.
Kekuasaan memerintah oleh UUDS50 diserahkan ke partai partai yg berbentuk sistem parlementer.” (Buku :MEMENUHI PANGGILAN TUGAS jilid 3 hal 245)
Dalam halaman 252 Nasution menulis : ” Sistem pemilu dan konstitusi kita th 50an merintangi slagordening (pengingakatan persatuan semua kekuatan). Sistem ini selalu meluangkan kesempatan bagi masing masing kelompok bahkan masing masing tokoh utk kepentingan sempit. Tidak mungkin tertegak suatu grandstrategi, suatu strategi besar dg kepemimpinan yg bernilai kenegarawanan.”

Mungkin Soekarno membaca visi Nasution ini dan itulah salah satu alasan Soekarno “memakai kembali” Nasution dg mengangkatnya kembali sbg KSAD thn 1955, untuk melancarkan konsep DEMOKRASI TERPIMPIN setelah keduanya sepakat untuk kembali ke UUD45.

Indonesia menganut sistem demokrasi liberal berdasarkan UUD Sementara 1950. , menunggu terpilihnya Konstituante hasil pemilu 1955 yang akan menyusun konstitusi baru.
Pada masa ini, terjadi banyak pergantian kabinet diakibatkan situasi politik yang tidak stabil. Tercatat ada tujuh kabinet pada masa 1950 sd 1959 Dimulai Kabinet Natsir dan terakhir Kabinet Djuanda. Banyak konflik terjadi antara sipil dg militer maupun internal tentara/polisi. Terjadi berbagai pemberontakan sehingga mengkawatirkan terjadinya perpecahan bangsa. Pada latar belakang situasi itulah Soekarno mengeluarkan kecaman atas demokrasi liberal yg dikutip diatas.
Tiga tahun Badan Konstituante bersidang tidak juga melahirkan UUD Baru, menyebabkan Soekarno menganjurkan agar kembali ke UUD45. Ini didukung oleh Tentara dibawah Jen AH Nasution.

Sejak pidato itu rakyat dr berbagai penjuru mendukung gagasan tsb.
Sehingga Soekarno mengeluarkan Dekrit pd tgl 5 Juli 1959.
Apa isi Dekrit itu sdh kita ketahui.

Setelah Dekrit , Presiden membentuk Kabinet Kerja dg program utama : Sandang Pangan, Keamanan dan Irian Barat kembali ke pangkuan RI. ( Irian Barat akhirnya benar2 jd bag RI). Sejak itu Jakarta dibangun besar2an ( Monas,JKT by Pass, Lap Merdeka,Lap Banteng, Semanggi, Stadion Senayan, Gedung DPR/MPR,Istiqlal,Sarinah, Hotel Indonesia dll).Kualitas bangunan yg baik karena tdk serakah korupsi termasuk asrama TNI/Polisi yg lumayan berkialiatas. Pembangunan Angkatan Perang jg besar2an memberikan effect detteren sehingga APRI Indonesia sangat disegani di Asia. Keseluruhan pembangunan itu Orde Lama hanya mewariskan hutang negara lk US$ 2,5 M(dua setengah milyar US dollar).Bandingkan dg hutang sekarang 3000an Triliun dg kondisi bangsa makin terpuruk!MHT

*)Jasmerah (Jangan sekali kali melupakan sejarah kata Soekarno. Nyatanya pemimpin kita yg pernah menolak demokrasi liberal, sekarang penerusnya mengagungkan demokrasi liberal yg membuat bangsa ini makin tak tentu rimbanya.
# SEKEDAR RENUNGAN.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.