Beranda Beranda Hancurnya PT DKB (Persero) Akibat Kurang Pengawasan pemerintah

Hancurnya PT DKB (Persero) Akibat Kurang Pengawasan pemerintah

0
BERBAGI
PT DKB (Persero) /ist

PRIBUMIINDONESIA – PT. Dok dan Perkapalan Koja Bahari (Persero) merupakan BUMN bergerak di bidang perkapalan Indonesia, merupakan bagian yang seyogyanya menjadi andalan pemerintah dalam meningkatkan sarana aktifitas kelautan negeri bahari ini.

Sejak tahun 2015 PT DKB Persero mendapatkan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp. 900 Milyar guna memperbaiki kondisi dan kinerja perusahaan,dimana salah satu klausul penggunaan dana PMN tersebut harusnya digunakan untuk perbaikan dan perawatan alat kerja agar kinerja perusahaan meningkat se iring dengan makin tingginya kebutuhan armada angkut kelautan Indonesia.

”Sikap safety player dari manajemen (direksi), dalam penerimaan anggaran yang dikucurkan dan diterima hanya didepositokan dan hasil bunga’nya dijadikan andalan utk menggaji karyawan, Sementara kondisi alat kerja yang sudah buruk, menjadi tambah buruk karena tidak mendapatkan perawatan/perbaikan yang layak.” Ujar Satyo Purwanto (24/12),Ketua Kerja sama Kelembagaan Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia /FSPMI melihat kondisi infrastruktur DKB saat ini.

Dampak dari kebijakan safety player tersebut berakibat pada bulan September 2016, 3 alat kerja utama (2 floating dock dan 1 floating crane) *tenggelam* yang berdampak pada menurunnya kinerja perusahaan cukup drastis.” Akibat kerusakan serta tenggelamnya 3 alat kerja utama di galangan utama (galangan 1 dan 2) menyebabkan terganggunya operasional galangan dan berdampak langsung terhadap aktifitas pelabuhan dan kinerja kerja dari PT DKB itu sendiri.

Pendapatan usaha diperkirakan menjadi turun drastis, sehingga kinerja perusahaanpun otomatis menurun dan makin memburuk. Hal ini sudah barang tentu terganggunya kinerja operasional PT. DKB dan bisa dikatakan hampir macet beroperasi. “ Padahal seharusnya kinerja perusahaan semakin baik dengan adanya kucuran dana PMN dari Pemerintah, bukannya dalam kondisi seperti saat ini, perusahaan bisa dibilang menjadi hampir macet dan berpotensi kolaps.” ujar Satyo Purwanto

Menurut Satyo Purwanto, sudah saatnya pemerintah melihat dan menganalisa PT DKB agar jajaran manajemen khususnya direksi segera direstrukturisasi atau dicopot agar kemelut dan problem klasik yang ada dapat segera diatasi. Diharapkan lewat pemerintah agar perusahaan dalam menjalankan program industrialisasi perkapalan dalam negeri guna mendukung agenda prioritas Presiden untuk meningkatkan kapitalisasi maritim demi kesejahteraan rakyat dapat terwujud nyata, bukan sebatas impian belaka…..Semoga! |BA/prb

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here