Soal pemblokiran sejumlah media Islam atas perintah Presiden Jokowi atau instruksi Ketum PDIP…?
Pihak Istana perlu transparan, jangan sampai tindakan arogansi itu didasari oleh sikap Presiden yang dinilai bertindak sebagai petugas partai.
Kebijakan pemblokiran media Islam bukan sebatas membungkam kebebasan berpendapat, tapi disinyalir sebagai bentuk ekspresi kebencian kepada aspirasi ummat Islam.
Apalagi media-media Islam dimaksud terbilang sangat kritis terhadap PDIP yang dinilai sebagai partai terkorup dan getol membela oknum penista agama alias Ahok.
Mestinya Presiden Jokowi lebih bersikap independen, melepas diri dari stigma dan perannya sebagai petugas partai. Sehingga tidak terjebak dibenturkan dengan ummat Islam.
Pihak Istana harus melakukan kajian lebih mendalam, komprehensif dan objektif tentang fenomena media-media Islam yang agresif serta kritis terhadap dinamika politik kekinian.
Jangan atas dasar arogansi kekuasaan semata lantas bertindak semena-mena dan melukai nurani rakyat. Tindakan demikian jelas sangat fatal dan tidak adil.
Presiden Jokowi harus berdiri sebagai pemimpin nasional yang tidak condong kepada kelompok manapun. Termasuk menarik diri sejauh mungkin dari pengaruh bisikan elite PDIP maupun jaringan cukong aseng.
Sekali lagi, tidak boleh kepala negara bertindak sebagai petugas partai untuk membungkam kebebasan berpendapat dan menunjukan perumusuhan kepada ummat Islam.
