SP BUMN Bersatu: BPK Harus Audit Investigatif Pertamina

PRIBUMI – Melihat temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang dana Rp3,19 triliun yang diperoleh dari penjualan harga minyak solar bersubsidi melebihi dari harga dasar, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono, meminta BPK kembali melakukan audit investigatif terhadap Pertamina tidak hanya audit laporan keuangan.

“Bagi saya, BPK dan KPK perlu melakukan audit investigasi karena sangat jelas adanya suatu ketidakberesan dalam tata niaga BBM di Indonesia, khususnya di Pemerintah yang dijalankan oleh Pertamina,” terang Arif dalam keterangan yang diterima, Sabtu (4/6/2016).

Dia menuturkan selama ini penghasilan menjual BBM hasil impor oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membiayai aktivitas pemerintahan sehari-hari, menunjukan Jokowi membohongi rakyat. “Ternyata sudah 100 persen rakyat sudah tidak menikmati subsidi komsumsi BBM selama Jokowi memerintah,” lanjut dia.

Jika dilihat dengan harga BBM jenis High Speed Diesel (HSD) per Solar yang non subsidi yang dijual oleh Patra Niaga kepada konsumen industri hanya Rp4.500-Rp5.000 per liter dan itupun sudah termasuk pajak bahan bakar, PPN dan ongkos angkut.

“Katanya disubsidi dan dikonsumsi oleh masyarakat langsung dari SPBU Pertamina, kata pemerintah sejak April 2016 untuk jenis HSD per solar mendapatkan subsidi Rp1.000 perliter. Tapi jika dihitung plus PPN, Pajak Bahan Bakar, maka harga yang harus dibayar oleh konsumen sebesar Rp5.150 per liter. Padahal, temuan dari BPK tidak begitu. Berarti jelas sudah, kalau Pemerintahan Jokowi sudah banyak ambil untung dari masyrakat lewat tangan PT Pertamina,”.

“Dengan begitu harga jual solar subsidi ternyata tidak disubsidi, hal ini telah memberikan keuntungan pada pemerintah. Jangan-jangan, ini karena pemerintah sudah ngos-ngosan mengatasi defisit anggaran,” terangnya. -rzh/ewindo/prb

Comments

comments