KPK Takut Karena Jan Darmadi alias Jauw Fok Joe Diduga Terlibat “Skandal Sumber Waras” Bersama Ahok

Jan Darmadi alias Jauw Fok Joe. [Foto: Istimewa]

PRIBUMI – Selain sosok berpengaruh seperti Kartini Muljadi, ternyata ada tokoh besar lain yang terlibat dalam kasus pembelian tanah 3,64 ha lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta, yang menurut audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terindikasi merugikan negara Rp191,33 miliar.

Dari penelusuran sampai pada kesimpulan bahwa tokoh tersebut adalah Jan Darmadi (Jauw Fok Joe), anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) 2015-2019. Presiden Joko Widodo melantik Jan bersama 8 anggota lain lembaga tersebut pada 20 Januari 2015.

Jan diduga terlibat dalam kasus pembelian tanah itu karena saat transaksi terjadi, Jan adalah Ketua Umum Yayasan Kesehatan Sumber Waras. Bersama Kartini yang duduk sebagai ketua yayasan, Jan meneken surat penawaran tanah yang disampaikan ke Gubernur DKI Jakarta Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama.

Surat yang diteken duet Jan dan Kartini itu disampaikan ke Ahok 7 Juli 2014, dengan tawaran harga Rp755,69 miliar. Tanpa pengecekan ke lapangan, esoknya pada 8 Juli, Ahok langsung memerintahkan Kepala Bappeda DKI untuk menganggarkan pembelian tanah itu dalam APBD-P DKI 2014.

Belum ada pernyataan dari Jan atas situasi ini. Belum pula ada komentar dari Yayasan Kesehatan Sumber Waras, termasuk apakah hingga kini Jan masih tercatat sebagai ketua umum yayasan itu, mengingat UU No.19/2006 tentang Wantimpres melarang rangkap jabatan sebagai pimpinan yayasan.

Di sisi lain, tak ada informasi sedikit pun tentang struktur dan pengurus yayasan di situs web RS Sumber Waras. Yayasan itu sendiri juga tidak memiliki situs web yang dapat dibuka publik. Audit BPK juga tidak menyebutkan dengan terang keterlibatan Jan dalam kasus pembelian tanah tersebut.

Dalam catatan ada dugaan, Jan alias Apiang Jinggo dikenal sebagai salah seorang sesepuh warga keturunan Tionghoa di Jakarta. Maklum, Jan adalah prototipe warga keturunan Tionghoa yang sukses meramu keberhasilannya di dua bidang sekaligus, baik ekonomi maupun politik.

Jan adalah pendiri salah satu penguasa kawasan elit Mega Kuningan Jakarta, PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk. Oom Jan—demikian sebagian orang menyapanya—juga punya portofolio sendiri, termasuk bisnis judi di Petak 9, Copacabana Jakarta Theater, dan Lofte Fair Hailai pada era 70-an.

Laiknya pengusaha besar lain, Jan cenderung mendekat pada kekuasaan. Pada era tersebut, Jan dikenal dekat dengan Gubernur Jakarta Ali Sadikin. Pada 80-an, Jan juga merapat ke Pangkopkamtib Laksamana Soedomo, salah seorang tokoh yang dikenal sebagai orang dekat Presiden Soeharto.

Situs Wikipedia menyebut, bersama Soedomo, Jan memimpin pelaksanaan Porkas dan SDSB, program penggalangan dana berhadiah dari pemerintah untuk membiayai olahraga. Program ini disetop pada 90-an setelah muncul demonstrasi mahasiswa, karena dinilai merusak moral dan ekonomi warga.

Pada 2013, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh mendapuk Jan untuk menduduki posisi ketua majelis tinggi partai. Kini, karena ada ketentuan UU No.19/2006, posisi Jan digantikan oleh Maxi Gunawan. Namun, media sempat mencatat Jan masih menghadiri sejumlah acara partai.

Roso Daras, peneliti Garuda Institute lembaga yang pertama kali mendesakkan kasus pembelian tanah RS Sumber Waras ini ke publik hanya tertawa saat dikonfirmasi soal ini.

Kartini sendiri beberapa tahun lalu tersangkut kasus suap pajak bersama Bahasyim. Kartini, yang saat itu dikenal sebagai pendukung Presiden SBY, mengaku diperas. Sebaliknya, Bahasyim mengaku disuap. Dalam sidang, jaksa hanya menghadirkan Bahasyim yang akhirnya divonis 10 tahun.

Kartini adalah pemilik Grup Tempo Scan yang kantornya super megah di bilangan Kuningan perusahaan raksasa farmasi di Tanah Air. Posisi ini membuat Kartini, yang juga memiliki kantor hukum bilangan Kebyran baru terkemuka di Ibu Kota, ditahbiskan Forbes bertahun-tahun sebagai perempuan sekaligus pengacara terkaya di Indonesia dengan kekayaan US$1,1 miliar (2014). Dan belakangan diketahui jika Ketua Yayasan Kesehatan Sumber Waras Kartini Muljadi hanya menerima uang pembayaran sebesar Rp 355 Milyar dari Pemprov DKI Jakarta.

Bahkan, Kartini Muljadi juga dikabarkan siap mengembalikan uang hasil penjualan RS Sumber Waras itu. Toh uang yang diterima tak sampai separuh, sementara dia harus ‘berbohong’, seolah olah telah menerima bayaran Rp 755 Milyar. ‎

Lantas kemana larinya sisa uang Rp 400 Milyar, dari jumlah total Rp 755 Milyar yang dikelua‎rkan Pemprov DKI untuk membeli lahan RS Sumber Waras?

Pertanyaannya benarkah KPK segan sentuh orang yang ada  di lingkaran Istana JD alias JFJ?  [ABP]