PRIBUMI – Panglima ima TNI menegaskan Penangkapan Kapal Ikan China Sesuai Prosedur.
“Semuanya telah sesuai, apa yang dilakukan oleh TNI AL itu telah sesuai dengan prosedur”. Demikian dikatakan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo usai melakukan Rapat pembahasan kebutuhan anggaran Kemhan/TNI bersama Komisi I DPR RI di Ruang Rapat Komisi I DPR RI Gedung Nusantara II, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (21/6/2016).
TNI akan melakukan tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku terhadap kapal berbendera China yang menangkap ikan di perairan Natuna “tentunya akan diadakan penyidikan kemudian proses hukum, apakah kapalnya akan ditenggelamkan itu nanti, setelah keputusan hukuman, jangan buru-buru ditenggelamkan,” ujar Panglima TNI.
Penangkapan Kapal Ikan China oleh TNI AL akhir-akhir ini menunjukan bahwa perairan Laut Natuna merupakan tempat terjadinya pelanggaran wilayah terutama kegiatan illegal fishing. “Jadi kapal-kapal ikan ini masuk ke ZEE kita, kemudian dia mencuri ikan disitu, tentunya TNI AL menangkap, untuk diadakan proses hukum,” ungkap Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
Panglima TNI kembali menegaskan bahwa Indonesia tidak mengenal wilayah perikanan tradisional yang selama ini diklaim China. “kita tidak mengenal itu, itukan persepsi mereka, yang kita lakukan sudah sesuai prosedur semuanya,” kata Panglima TNI.
Langkah antisipasi terus dilakukan oleh TNI dengan mengintensifkan kegiatan patrol di perairan Natuna. ”Kita mengirimkan 5 KRI dan 1 pesawat CN untuk mengintai, tujuan kita adalah jangan sampai masuk lagi dan kita antisipasi dengan menangkapnya, kalau kita tidak menangkap berarti kita tidur,” tegas Panglima TNI.
Pembangunan Armada dan Alutsista Drone merupakan upaya menjaga keamanan laut pada wilayah pulau terdepan. Peran Drone menjadi sangat vital sebagai Alutsista pendukung Armada dalam pengamanan Laut Indonesia. “Drone itu dimanfaatkan sebagai pesawat tanpa awak yang bisa terbang sendiri, bisa mengintai dan menginformasikan apa yang dilewati,” jelas Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin mendesak pemerintah segera mereorganisir dan memperkuat kemampuan Badan Keamanan Laut (Bakamla) mengantisipasi gangguan dan provokasi negara lain terhadap kedaulatan Republik Indonesia.
Desakan itu menyusul insiden kapal berbendera Tiongkok yang ditangkap Tim PPNS dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, atau tepatnya di perairan Natura. Sementara itu, terkait kasus pelanggaran yang dilakukan Tiongkok, politikus PDIP itu menyarankan pemerintah agar membawa kasus tersebut ke Mahkamah Hukum Laut Internasional (International Tribunal For the Law of the Sea). “Harus kita dukung,” ujar dia.
Menurut dia, aksi pelanggaran yang dilakukan Tiongkok terhadap wilayah laut RI harus segera disikapi dengan tegas. Jika tidak, Tiongkok berpotensi mengganggu sumber daya alam atau sumber energi milik Indonesia di Perairan Natuna.
“Sepertinya memang Tiongkok berkeinginan kuat menguasai seluruh wilayah Laut China Selatan,” tegas dia. -fred
