Ketakutan Rakyat Pada Ancaman Cina, Beralasan

Derek Manangka

PRIBUMI – Kami menurunkan tulisan ini dengan tanpa sunting dan inilah yang menarik ditengah kegelisahan bangsa Indonesia. Sebuah catatan cerdas dan menukik soal ancaman Cina di Bumi Nusantara dari wartawan senir Derek Manangka.

Selamat menyimak:

CATATAN TENGAH, Minggu 10 Juli 2016

Ketakutan Rakyat Pada Ancaman Cina, Beralasan

*) Pemerintahan Joko Widodo Mendua ?

Rakyat Indonesia cukup terbelah didalam menyikapi Cina sebagai ancaman yang berbahaya. Cina mana yang lebih berbahaya – Cina dalam pengertian negara yaitu Republik Rakyat Cina (RRC) atau Cina dalam konteks konglomerat Indonesia keturunan Cina ? Cina dari ‘mainland” atau Cina Perantauan (overseas chinese) ?

Keterbelahan ini terjadi sebab dalam realita, Indonesia membutuhkan RRC sebagai investor. Realita lain, rakyat juga tidak bisa memusuhi konglomerat Cina Perantauan.

Walaupun RRC dikenal sebagai negara komunis, tapi Indonesia, negara yang anti-komunis, sangat memerlukan dana dari investor asing dalam rangka pembangunan.

Sekalipun dalam kenyataannya perekonomian Indonesia didominasi oleh Cina Perantauan, tetapi mereka merupakan bagian tak terpisahkan dari kepemilikan atas Indonesia.

Sehingga dengan latar belakang tersebut, tidak ada alasan bagi rakyat untuk menolak kehadiran investasi RRC.

Hal yang sama juga berlaku pada Cina Perantauan.

Tetapi perkembangan politik dunia berbicara lain. Situasi politik domestik Indonesia, juga mengalami perubahan.

RRC yang sudah menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia, ingin menguasai dunia. Tentu saja termasuk Indonesia.

RRC dibawa pimpinan Presiden Xie Jiepeng ingin merebut kekuasaan dunia yang selama lima dekade berada di tangan Amerika Serikat dan sekutu-kutunya.

Dan untuk kebutuhan tersebut, Indonesia mulai dijadikan oleh RRC sebagai basis kekuatan sekaligus pertahanan.

Letak Indonesia dalam geo politik dunia yang sangat strategis, menjadi salah satu alasan kuat atas pilihan tersebut.

Dalam rangka agenda globalnya, tak terkecuali Indonesia, RRC ingin menggantikan posisi-posisi yang dulu ditempati Jepang serta negara industri seperti Amerika Serikat atau Jerman.

Dan momentumnnya saat ini, sangat tepat. Di saat negara-negara industri, terpecah dan sibuk menangani terorisme, RRC hadir dengan tawaran persahabatan dan kerja sama ekonomi.

Semakin tepat momentumnya. Karena ketika negara-negara industri di atas mulai berpaling dari Indonesia, RRC yang surplus dana, masuk dengan berbagai tawaran yang menggiurkan. Indonesia seperti manusia yang haus dan lapar. Apa saja tawaran dari RRC, dilahap dan disambut dengan senang hati. Termasuk tawaran menerima migrasi 10 juta warga RRC.

Sementara itu perkembangan bisnis dan ekonomi di Indonesia menunjukan konglomerasi di bumi Nusantara sudah dikuasai para pebisnis Cina Perantauan. Ketika para politisi sibuk berkelahi, para pebisnis Cina Perantauan memperkuat kuda-kuda bisnis mereka.
Terjadi goncangan.

Politisi atau pemerintah yang seharusnya berkuasa, kenyataannya tidak bisa mengontrol kekuatan bisnis dan ekonomi para Cina Perantauan. Pemerintah masih berkutat pada krisis politik yang diakibatkan oleh Tragedi 1998, para kongomerat Cina Perantuan justru berhasil melakukan konsolidasi.

Luasnya cakupan bisnis yang dikuasai Cina Perantauan, makin besar dibanding sebelum terjadi reformasi 1998.

Bisnis media, broadcasting khususnya, (teve dan radio) yang dulunya tidak diminati, kini sudah didominasi oleh konglomerat Cina Perantuan.

Dampak atau hasilnya, opini publik di Indonesia berada dalam kendali para konglomerat tadi.

Potret situasi Indonesia pun berubah. Dimana-mana pemerintah mengeluh tentang keterbatasan dana. Pengangguran terus meningkat. Himpitan ekonomi yang semakin keras menimpa masyarakat bawah.

Tapi di sisi lain, kehidupan konglemerat Cina Perantaun, terus bersinar dan berbinar.

Opini publik di Indonesia mulai dan disetir serta ditentukan oleh media-media televisi dan radio milik para konglomerat dimaksud.

Kedigdayaan Cina Perantauan di Indonesia munculnya hampir sama dengan kemunculan RRC sebagai raksasa ekonomi dunia.

Dalam 10 tahun terakhir, survei tahunan selalu menunjukkan bahwa orang-orang terkaya di Indonesia, paling banyak berasal dari Cina Perantauan.

Perdebatan lainnya, para konglomerat Cina Perantauan sudah menjadi kekuatan politik yang ikut menentukan. Kekuatan lobi konglomerat Cina Perantauan berada di hampir setiap pos pusat kekuasaan – apakah itu di lembaga pemerintah (eksekutif) ataupun DPR (legislatif).

Secara fisik mereka berada di luar kekuasaan, tetapi secara de facto dan taktik strategis mereka berada dalam kekuasaan.

Sehingga di bumi Indonesia, tanpa disadari sudah terbentuk sebuah kekuatan raksasa berupa gabungan antara kekuatan RRC dan jaringan konglomerasi Cina Perantauan.

Gabungan ini menjadi sebuah kekuatan yang maha dahsyat. Demikian dahsyatnya sehingga pemerintah Indonesia terkesan sudah dalam dikte-an RRC dan para taipan atau konglomerat Cina Perantauan.

Rakyat hanya bisa melihat tanpa bisa berbuat atau berbicara. Sebab untuk mempersoalkan dominasi bisnis dan perekonomian oleh masyarakat Cina Perantauan, secara etika politik, dilarang.

Larangan diberlakukan sebab mempersoalkan dominasi itu dianggap sama saja dengan mengembang suburkan sikap rasialis atau anti ras Cina.

Bahkan untuk menggunakan kata “Cina” saja, sebetulnya sangat ditabuhkan.

Di tengah keterbelahan bagaimana berpihak, muncul pernyataan tokoh Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno.

Tokoh pemberani yang mengaku banyak teman dari kalangan masyarakat Cina ini, menyoroti soal data orang Cina yang dikremasi atau diperabukan.

Di mata pimpinan ormas Pemuda Pancasila itu, data berupa KTP dari mereka yang sudah diperabukan, tidak didata oleh pemerintah. Nah tidak adanya data dimaksud, berpotensi kontra produktif.

KTP-KTP dari mereka yang sudah meninggal bisa saja digunakan oleh orang yang masih hidup dan kebetulan belum punya KTP. Sehingga secara logika, KTP-KTP bekas itu bisa saja diberikan kepada warga baru termasuk 10 juta warga asal RRC yang bermigrasi ke Indonesia.

Jika itu terjadi, maka taktik ini menjadi seperti praktek ‘pat gulipat’.

Isu KTP bekas ini kebetulan muncul bersamaan dengan ramainya sorotan terhadap kegiatan Teman Ahok yang sedang mengumpulkan sejuta KTP,

Kedua isu ini tidak berkaitan sama sekali. Tetapi adanya sinyalemen bahwa KTP-KTP yang dikumpulkan Teman Ahok ada yang bermasalah dan Ahok sendiri, untuk pencalonan Gubernurnya – disebut-sebut mendapat dukungan finansil dari sejumlah Taipan Cina Perantauan, membuat isu tentang kekhawatiran ancaman Cina bergeser tapi semakin mengental.

Isu kentalnya adalah Indonesia akan dijadikan tempat pembuangan puluhan bahkan ratusan juta warga RRC.

Bagi negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia itu, 1,4 milyar orang, ‘membuang’ 100 juta warga ke negara lain, bukan sebuah persoalan. Bahkan cara itu ikut mengurangi persoalan kependudukan dan lapangan kerja di daratan RRC.

Oleh sebab itu sebetulnya apa yang dikhawatirkan oleh Japto tak perlu dianggap mengada-ada atau tendensius. Karena tokoh jalanan yang berubah menjadi pemimpin ormas ini, terkenal sebagai orang yang kritis dan vokal terhadap persoalan bangsa.

Sewaktu orang diam tentang ancaman terhadap eksistensi Pancasila sebagai dasar negara ataupun filosofi bangsa, Japto-lah orang pertama yang tampil.

Dan sebagai pemimpin ormas yang beranggotakan tidak kurang dari 3 juta orang, ia banyak berkeliling Indonesia antara lain untuk berburu . Dia berburu hingga ke tengah hutan balantara yang terpencil. Dalam perburuan itu ia bertemu dengan banyak rakyat jelata yang polos namun kritis. Dari sana ia bisa menyerap pemikiran sekaligus kegundahan anak bangsa.

Hobi berburunya ini menjadikannya sebagai (mungkin) satu-satunya pemuda Jakarta yang memiliki kontak langsung dengan rakyat bawah. Dari sanalah dia banyak mendengar masukan.

Sehingga sorotannnya terhadap bahaya penetrasi Cina, bukan dikarenakan Japto anti-Cina. Melainkan yang dia suarakan
sebagai refleksi dari kekhawatiran oleh sebagian rakyat Indonesia.

Japto, dengan kata lain telah membuka mulut rakyat Indonesia yang selama ini bungkam, dibungkam atau terbungkam.

Sayangnya pemerintah seperti mendua. Atau pemerintahan Joko Widodo sendiri mungkin terbelah bagaimana bersikap.

Dengan Beijing ia mungkin bingung. Kedua pemerintah sudah menyetujui beberapa kerja sama ekonomi. Tapi di sisi lain RRC menunjukkan sikapnya yang tidak kooperatif. Yaitu menciptakan permusuhan di kawasan Natuna, Laut Cina Selatan, wilayah Indonesia.

Demikian pula terhadap Cina Perantuan. Pergerakan bisnis mereka begitu cepat. Semestinya positif. Tapi menjadi negatif, karena kecepatan itu telah menimbulkan kesenjangan. Persepsi yang muncul dari kesenjangan itu, Cina Perantauan makin kaya, orang lokal makin miskin. Haiyaaaa….

Mengekang gerak bisnis mereka agar tidak melebihi kekuatan pemerintah, sebetulnya itulah yang perlu dilakukan dan sesuai keinginan rakyat banyak. Keseimbangan perlu ditegakkan, kecemburuan sosial perlu dihindari.

Namun pemerintah nampaknya berada dalam posisi dilematis.

Tapi apapun posisi pemerintah , betapapun konglomerat Cina Perantauan tersinggung, kekhawatiran rakyat Indonesia terhadap ancaman Cina, tidak boleh dianggap tak beralasan.

Apalagi dituding sebagai semata-mata hanya untuk mengekepresikan perasaan rasialis. ***

Sumber akun FB Derek Manangka