scPRIBUMI – Berhubung perusahaan perusahaan property sudah bangkrut, maka sebelum mereka tumbang, Jokowi segera buat badan penyehatan property nasional (BPPN).
“Untuk melakukan restrukturisasi dan rekapitalisasi aset aset Lippo, podomoro, dll, 12 pengembang besar di tanah air, paling paling nilainya 400 triliun aset mereka,” ujar Salamudin Daeng yang disampaikan dalam tulisannya kepada Redaksi Seni 19/9/2016.
Negara ambil alih melalui BPPN lalu bagikan ke pasangan pasangan muda yang masih indekost supaya punya rumah. “Cara ini efektif untuk merealisasikan satu juta rumah untuk rakyat,”jelas pengamat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI).
Masalah yang terjadi sekarang, lanjut Daeng bukan tidak ada rumah, faktanya rumah dan apartemen banyak, uangnya gak ada. Selain itu maka Jokowi bisa langsung bagi bagi apartemen, bukan hanya bagi-bagi kekuasaan.
“Jangan sampai perusahaan perusahaan property ini mengikuti langkah saudara- saudara mereka Sinarmas dan Wilmar yang menjual utang mereka dalam jumlah besar ke pasar keuangan,” ujarnya.
Dari pada tanah tanah property ini jatuh ke dalam pasar keuangan china lebih baik diambil-alih negara.
“Kalau di Cina menjelang ambruknya property disana, pemerintah sudah persiapkan agar bangunan property bisa dilebur jadi besi baja kembali untuk dibuat kapal induk menuju perang pasifik. Tapi di Indonesia siapa bisa melebur dan buat apa. Kecuali para pegangan besi tua merapat ke Teluk Jakarta,” ungkapnya.
Daeng juga bertanya cocok gak kalau Jokowi segera buat Bppn atau badan penyehatan property indonesia? “Dan segera mengambil alih perusahaan yang sekarang tengah sekarat tersebut?” tanya dia. |ATA
