PRIBUMI – Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar meminta Joko Widodo tidak maju lagi sebagai calon presiden jika tidak dapat mengungkap kasus hak asasi manusia. Salah satunya, kata Haris, adalah kasus pembunuhan Munir.
“Kalau dua tahun Presiden Joko Widodo begini-begini saja, dan tiga tahun ke depan tidak ada rencana apa-apa, sudah cukuplah nama beliau tercatat dalam sejarah sebagai presdien tapi jangan maju lagi di periode berikutnya,” kata Haris dalam konferensi pers bertajuk Buka Hasil TPF kasus Munir di Menteng, Jakarta, Minggu, (9/10/2016).
Menurut Haris hasil penyelidikan TPF Munir telah diserahkan pemerintah pada 24 Juni 2005. Namun isi dokumen itu belum diumumkan lantaran Sekertariat Negara mengaku tidak menyimpan. Padahal, menurut anggota TPF Hendardi dan Usman Hamid, dokumen tersebut telah diserahkan di istana negara kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sekertaris Negara Yusril Ihza Mahendra dan menteri terkait.
Meski telah berganti kepemimpinan, Haris menyebutkan belum melihat tanda-tanda Jokowi akan membuka dokumen tersebut. Saat ini Kontras bersama lembaga bantuan hukum dan istri Munir, Suciwati, tengah menunggu hasil keputusan sengketa informasi soal dokumen tersebut di Komisi Informasi pusat. Sengketa informasi dengan nomor register 025/ IV/ KIP-PS-2016 itu pihak termohon adalah Kementerian Sekertariat Negara.
Haris berujar bahwa banyak pihak yang memanfaatkan keluguan Jokowi.
“Saya mencari informasi ke ahli hukum yang ketemu Jokowi soal ini (kasus Munir dan kasus HAM). Saya tanya Jokowi bilang apa, mereka bilang Jokowi tidak bilang apa-apa, orang sekitarnya malah yang banyakngomong,” ujar Haris.
Haris melihat Jokowi telah digunakan oleh kepentingan tertentu. Akibatnya, ujar dia, sejumlah agenda penting penegakkan hak asasi manusia tak selesai. Haris berharap Jokowi berani untuk mengungkap kasus Munir. |en/rb
