PRIBUMI – Polisi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pegawai Kantor Kementerian Perhubungan. Tangkap ini diduga terkait pungutan liar izin perkapalan di Kementrian Perhubungan.
“Iya benar OTT salah satu pegawai kementrian perhubungan,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Awi Setiyono, hari ini.
Operasi tangkap tangan ini cukup menghebohkan lantaran Presiden Joko Widodo langsung datang ke Kantor Kementerian Perhubungan di Jalan Merdeka Barat, sore ini. Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan juga turut mendampingi Presiden.
Menurut Presiden usai meninjau lokasi tangkap tangan, baru saja digelar rapat kabinet terbatas tentang reformasi hukum untuk perbaikan pelayanan publik, dia mendapat laporan dari Kapolri bahwa baru saja ada operasi tangkap tangan di Kantor Kemenhub. Presiden pun langsung meluncur ke Gedung Kemenhub.
Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Komunikasi, Dewa Made Sastrawan mengatakan, pelaku saat ini sudah dilakukan pemeriksaan oleh polisi.
Namun, Dewa mengaku belum mengetahui secara pasti dari eselon berapa pegawai yang di OTT. “Yang kami tahu yang bersangkutan pegawai yang menangani perizinan,” kata Dewa saat dikonfirmasi terpisah.
OTT ini, merupakan komitmen Budi Karya Sumadi Sejak dilantik dan mulai menjalankan tugas sebagai Menteri Perhubungan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada semua stakeholder dan tidak melakukan praktek pungli
“Satu bulan menjabat sebagai Menhub, saya mendapatkan berbagai laporan indikasi pungli di internal kementerian khususnya di bidang pelayanan perijinan,” kata Budi dalam keterangan resminya.
Karena ini sudah menyangkut ranah hukum pidana, kata dia, maka pihak berwajib dalam hal ini kepolisian langsung berkoordinasi aktif.
“Kami menemukan fakta-fakta awal dan kemudian disampaikan ke pihak kepolisian untuk melakukan investigasi hingga diperoleh bukti kuat dan terjadi operasi tangkap tangan di unit perizinan,” sambungnya.
Budi mengapresiasi jajaran kepolisian yang bekerja maksimal membongkar kasus pungutan liar di jajarannya. Budi berharap kejadian ini dapat memberikan efek jera bagi para oknum pelaku.
“Saya meminta kepada seluruh jajaran Kemenhub untuk segera menghentikan praktik KKN di semua tingkatan dan menjadikan ini momentum introspeksi agar institusi ini benar-benar menjalankan tugas sebagai pelayan publik yang berintegritras,” tutupnya. |RMN
