Setara Institute: Dokumen TPF Munir Hilang yang Paling Bertanggung jawab Adalah Presiden RI ke-6

0
277

PRIBUMI – Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos, 17/10: Terkait dokumen TPF Munir yang hilang dari arsip Sekretariat Negara, pihak yang paling bertanggung jawab adalah Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), karena TPF dibentuk dan bekerja untuk SBY pada 2005.

“Selama 10 tahun memimpin pula SBY memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menindaklanjuti rekomendasi laporan akhir TPF, tetapi tidak melakukan apapun dan bahkan tidak merawat laporan tersebut. SBY tidak bisa diam membisu atas putusan KIP yang memerintahkan Kemensesneg membuka dokumen TPF,” Ujar Bonar Tigor Naipospos dalam rilisnya,

Sekalipun perintah KIP itu ditujukan pada Sekretariat Negara sebagai institusi, kata Wakil Ketua Setara Institute SBY secara moral tetap memiliki kewajiban untuk menjelaskan keberadaan dokumen itu kepada publik.

“Setidaknya, karena selama 10 tahun SBY telah gagal menuntaskan kasus yg disebutnya sendiri sebagai “the test of our history”. SBY harus memastikan rezim baru di bawah kepemimpinan Jokowi memiliki akses atas laporan kerja TPF sehingga Jokowi bisa menuntaskannya.” jelasnya.

Sebagaimana mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra sampaikan, bahwa SBY sama sekali tidak memberikan mandat apapun kepada Yusril atas laporan akhir TPF, dengan demikian, hanya pada SBY kita bisa memperoleh penjelasan dimana dokumen tersebut berada.

Ditepi lain Anggota Komisi III DPR RI, Junimart Girsang meminta pertanggungjawaban Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) karena hil‎angnya dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia, Munir.‎

“Kalau berkas hilang itu jadi tanggungjawab Setneg,” kata Junimart di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/10/2016).

Jikapun Setneg merasa tidak pernah menerima dokumen tersebut, tentunya menurut dia dokumen masih disimpan oleh TPF Munir.

“Kalau Setneg katakan tak pernah menerima, tentu ada pada tim yang bersangkutan,” ungkap dia.

Selain itu, Politikus PDI Perjuangan itu ‎mendesak agar pemerintah membuka kasus pembunuhan aktivis HAM itu diungkap ke publik. Sebab menurut dia tidak ada yang perlu disembunyikan dalam kasus tersebut.

Jika tak dibuka, maka halayak akan menilai bahwa kasus itu telah dipolitisasi.

“Pak Hendardi kan orang yang transparan. Jadi supaya tidak membuat isu dan membuat masyarakat bingung. Jadi jangan semua dipolitisir, sementara yang bersangkutan sudah tenang, jangan kita bikin pusing,” imbaunya. |AT/RM/RB

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.