Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebutkan, hilangnya laporan Tim Pencari Fakta (TPF) meninggalnya aktivis HAM, Munir sengaja digiring pihak tertentu agar bernuansa politis. SBY mengamati pemberitaan dan komentar-komentar yang ada di media massa saat ini sudah keluar konteks dari TPF itu sendiri.
“Tapi saya amati ada yang bergeser. Yang tadinya legal isu menjadi bernuansa politik. Tapi saya bukan orang baru dalam dunia perpolitikan di negeri ini. Itu hal biasa,” kata SBY, dalam keterangan persnya di Cikeas, Bogor (25/10/2016).
Menurut SBY, selama menjalankan pemerintahan telah bekerja menuntaskan kasus kematian Munir. “Saya pun sebagai mantan presiden bertanggung jawab atas apa yang kami lakukan dulu dalam menegakkan hukum kasus meninggalnya Munir. Dan lebih khusus di dalam merespons dan menindaklanjuti temuan serta rekomendasi TPF Munir,” tutur dia.
Kata SBY, kejahatan yang mengakibatkan meninggalnya aktivis HAM Munir ini adalah kejahatan yang serius yang mencoreng demokrasi Indonesia waktu itu. Menurut dia, tak terelakan kasus kematian Munir ini menjadi prihatian masyarakat Indonesia maupun dunia.
“Oleh karena itu, saya pastikan bahwa yang kami yang lakukan dulu adalah tindakan yang juga serius, yang sungguh-sungguh, utamanya dalam konteks penegakan hukum. Tentu yang kami lakukan dulu adalah sesuai dengan batas-batas kewenangan seorang pejabat eksekutif, termasuk kewenangan yang dimiliki oleh penyidik, penyelidik, ataupun penuntut dalam arti kewenangan dalam penyidikan, penyelidikan dan penuntutan,” beber SBY.
Dalam kesempatan itu SBY turut didampingi eks Menko Polhukam Djoko Suyanto, eks Mensesneg Susi Silalahi, eks Kapolri Bambang Hendarso Danuri, eks Kepala BIN, Syamsir Siregar dan eks Ketua TPF Marshudi Hanafi. |RMN
