Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara setelah disebut sebagai pihak paling bertanggung jawab atas hilangnya dokemen hasil investigasi TPF pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib.
SBY memandang, pembunuhan terhadap pendiri LSM Kontras itu merupakan kejahatan terhadap demokrasi di Indonesia yang pada saat itu dipimpin Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri.
“kejahatan yang mengakibatkan meninggalnya aktivis HAM Munir ini adalah kejahatan yang serius. Sebenarnya mencoreng demokrasi kita waktu itu (era Presiden Megawati Soekarno Putri),” kata SBY, saat jumpa pers di Cikeas Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/10/2016).
Seperti diketahui, kasus munir terjadi pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Munir meninggal dunia saat berada di atas pesawat yang ditumpanginya menuju Amsterdam, Belanda.
Menurut SBY, kasus Munir menjadi perhatian besar masyarakat Indonesia maupun internasional. SBY memastikan telah melakukan tindakan serius dalam penegakkan hukum kasus tersebut.
“Tentu yang kami lakukan dulu adalah sesuai dengan batas-batas kewenangan seorang pejabat eksekutif, termasuk kewenangan yang dimiliki oleh penyidik, penyelidik, ataupun penuntut,” kata eks Menkopolhukam di era Megawati itu.
SBY menekankan bila masih ada kebenaran belum terungkap, pastinya selalu ada jalan untuk mencari kebenaran sejati. “Saya mendukung, langkah-langkah Presiden Jokowi Jika memang akan mealnjutkan penegakkan hukum ini jika memang ada yang belum selesai,” tandasnya.|RMN/N