MENGAIS KEJUJURAN DARI TUMPUKAN KEPURA-PURAAN ISTANA
Oleh Ferdinand Hutahaean *)
Aksi umat Islam 4 Nopember 2016 yang baru berlalu masih menyisakan banyak kemelut tak tak terjawab baik sebelum, pada saat maupun sesudah aksi dilakukan.
Jutaan umat Islam turun secara bersama-sama turun kejalan menuntut penegakan hukum atas dugaan penistaan agama yang melanggar pasal 156 KUHP yang dilakukan oleh Basuki Thajaja Purnama alias Ahok sang Gubernur DKI Jakarta yang dapat hibah jabatan dari Jokowi setelah terpilih sebagai presiden. Jutaan umat Islam itu tentu didukung dan didoakan oleh puluhan juta umat Islam Indonesia yang tidak turun kejalan karena berbagai alasan namun tetap mendukung dengan cara yang berbeda, misalnya membantu dukungan logistik bagi para peserta aksi.
Sungguh beruntungnya Ahok hidup di Indonesia. Negara yang kini kehilangan ke Indonesiaannya dibawah rejim pemerintah Jokowi. Negara yang penuh kepura-puraan dari para penguasa dan negara yang tidak lagi punya kehormatan karena dipimpin dengan tidak memiliki rasa hormat kepada Indonesia itu sendiri. Kepura-puraan telah merasuki dan membentuk bangsa ini menjadi bangsa penuh kemunafikan.
Istana pura-pura marah saat kasus pencatutan nama Presiden atas skandal papa minta saham Freeport mencuat. Nama-nama yang disebut dalam skandal tersebut bukannya dihukum tetapi malah sangat berkuasa sekarang dan sangat dekat dengan istana. Padahal saat itu sidang MKD sudah dibuat terbuka meski sesungguhnya itu hanya pura-pura terbuka.
Sepertinya hal yang sama akan berlaku pada Ahok dimana Istana memerintahkan Polri untuk melakukan gelar perkara secara terbuka. Pura-pura terbuka, karena toh ujungnya sudah bisa ditebak bahwa Ahok akan dinyatakan tidak terbukti menista agama dan kasusnya tidak layak dinaikkan statusnya ketingkat penyidikan. Maka Ahok akan dapat kredit point atas kepura-puraan tersebut meski gelar perkara itu sesungguhnya tidak boleh terbuka apalagi menghadirkan pihak terlapor.
Sebelum aksi 4 Nopember, istana juga menuding keterlibatan aktor politik dalam aksi terutama dalam pembiayaan aksi. Entah siapa yang dimaksud istana, tapi dengan pernyataan itu istana telah menjadi penebar isu yang tidak bertanggung jawab. Padahal publik tahu bahwa istana juga sedang pura-pura menuding dengan isu agar umat Islam tidak jadi turun karena merasa ditunggangi aktor politik. Tudingan yang melecehkan semangat umat Islam dalam membela aqidah yang diyakininya.
Pada saat 4 Nopember, kemudian istana pura-pura sibuk. Pura-pura bekerja dengan slogan kerja kerja kerjanya. Presiden kemudian meninjau proyek di bandara dan mengabaikan jutaan umat Islam yang datang bertamu kedepan Istana. Presiden tidak perduli dan tidak menghargai sedikit saja aksi jutaan umat. Bahkan untuk sekedar kembali ke istana, presiden harus pura-pura kesulitan dengan alasan jalan yang tidak bisa ditembus alias macet alias krodit. Padahal istana punya helikopter VVIP yang siap antar jemput presiden.
Setelah aksi 4 Nopember, istana kembali mengeluarkan tudingan adanya aktor politik yang menunggangi aksi yang mengakibatkan aksi menjadi ricuh. Istana pura-pura menuding untuk cuci tangan>. Padahal publik sangat tahu bahwa andai istana tidak meremehkan dan tidak mengabaikan aksi, maka sangat mungkin aksi akan bubar dengan baik.Dengan demikian justru sikap istanalah yang mengakibatkan aksi kemudian jadi ricuh.
Tudingan aktor politik ini menjadi sangat serius untuk dicermati. Istana tidak boleh jadi penebar isu apalagi itu tujuannya untuk cuci tangan dan sekedar propaganda opini. Istana harus menjelaskan siapa aktor politik yang dimaksud. Istana tidak boleh lantas diam dengan tudingan-tudingannya karena hal tersebut akan akan semakin menjatuhkan wibawa istana ketitik rendah.
Istana adalah simbol negara, suaranya mewakili negara, jangan sampai istana dijadikan pabrik fitnah dan sarang penebar isu. Kehormatan istana harus dijaga dengan cara apapun. Istana harusnya menjadi sumber kejujuran bukan sumber kebohongan. Jangan sampai rakyat kesulitan dan harus mengais kejujuran dari istana kecuali memang istana kini dijadikan ruang kepura-puraan yang dipimpin presiden pura-pura atau pura-pura presiden.
Jakarta, 07 Nopember 2016
*)Pimpinan Komisi Rumah Amanah Rakyat (RAR)
