Din Syamsuddin: Ada Kekuatan Uang di Balik Kasus Ahok

0
120

PRIBUMI – Ketua Majelis Pertimbangan MUI, Prof Din Syamsuddin menilai, ada masalah yang lebih besar di balik kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh calon Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat berdialog dengan warga di Kepulauan Seribu, 27 September 2017.

Ahok menurut Din, memang sudah minta maaf dan harus dimaafkan,dengan syarat tidak mengulangi lagi. Problemnya, ada permasalahan yang lebih besar dari kejadian di Kepulauan Seribu. “Bahkan ancaman nyata, yaitu fakta adanya ‘kekuatan uang’ (the power of money) yang tengah menguasai  Indonesia,” kata Din seperti diberitakan oleh Suara Muhammadiyah.

Pernyataan Din itu disampaikan dua hari menjelang kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kantor PP Muhammadiyah Jakarta yang rencananya akan dilakukan pada hari ini. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menjelaskan, Jokowi akan berkunjung ke PP Muhammadiyah pada pukul 10.00 WIB. Kunjungan itu merupakan kelanjutan safari politik Jokowi, setelah kemarin dia berkunjung ke Kantor PBNU.

Din menilai, cengkeraman kekuatan uang itu, bagaikan naga raksasa yang sedang melilit NKRI yang kaya raya. “Satu-persatu kekuatan penghalangnya dilumpuhkan bahkan dimatikan dengan uang. Proses ini tidak terlepas dari perkembangan geo-politik dan geo-ekonomi global dan regional,” lanjut Din.

Dia menyayangkan, Indonesia tidak memiliki mekanisme pertahanan diri (self defense mechanism). Ini dibuktikan dengan infrastruktur nasional yang rapuh, mulai dari pemerintah, partai politik, ormas, sampai kepada pers. Semua komponen itu, menurut Din, banyak terdiri dari orang-orang lemah baik iman,  akal pikiran dan komitmen kerakyatan.

“Hal ini akan membawa Indonesia mengalami malapetaka dan terjatuh dalam nestapa. Kasus Ahok tidak kecil. Terlalu mahal harganya untuk dibiarkan tumbuh, karena akan menjadi kanker yang merusak integrasi dan harmoni bangsa,” kata Din.

Untuk kasus ujaran Ahok di Kepulauan Seribu, Din menilainya sebagai bentuk intolerasi dan rendahnya kadar tenggang rasa. “Akar tunjang permasalahan harus diamputasi. Dan solusi terbaik adalah penegakan hukum yang berkeadilan. Sekali lagi yang berkeadilan. Kalau tidak, maka yakinilah Allah Swt Maha Adil. Dia akan menetapkan keadilan-Nya, kini-disini atau nanti-disana,” kata Din.

Tapi menurutnya, kasus Ahok perlu dilihat secara komprehensif, tidak cukup dengan analisis kacamata kuda tentang ujarannya di Pulau Seribu apalagi berhenti pada alasan semantik belaka. “Hal itu pun tidak perlu diperbalahkan (bantah), karena jelas dia memberi penilaian (judgement) terhadap pemahaman orang lain dengan kata pejoratif,” ujar Din. |RMN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.