PAK KAPOLDA DKI MULAI “KERAM OTAK”
Lucu, kini giliran tokoh aktivis Hatta Taliwang diburu Polisi, alasannya cuma karena ikut pertemuan makar. Pak Kapolda mulai “keram otak”, lupa bahwa bung Hatta Taliwang justru yang membuat banyak aktivis sadar untuk mendukung pemerintahan Jokowi. Kalau caranya gini sih disinyalir ingin cari panggung biar dapat perhatian Istana.
Tudingan makar akal-akalan adalah bentuk “penistaan” untuk membungkam suara kritis ribuan aktivis pejuang keadilan. Dan tindakan itu akan membuat tokoh-tokoh pergerakan yang sudah dukung Jokowi jadi kembali ke jalur oposisi. Bakal seru deh, Istana akan menuai perlawanan sengit sebab dianggap bernafsu menghadirkan rezim otoriter melalui jaringan aparat keamanan.
Pak Kapolri, Anda berhasil menyiram isu makar yg tanpa disadari membuat seluruh aktivis jadi bersatu dan tarik diri, ogah mendukung rezim Jokowi. Tidak beda dengan penanganan yang berlarut-larut dalam kasus penistaan agama, hasilnya jutaan ummat Islam turun ke jalan.
Untuk sementara aksi tersebut damai, tapi kalau sudah mulai usik kawan-kawan aktivis bakal berubah jadi petaka. Ingat sebagian besar aktivis pro perubahan saat aksi 212 memlih netral dan menyokong kinerga Polri untuk menciptkan situasi damai. Tapi kalau caranya begini, mereka bakal kecewa dan mulai bergerak.
Saya cuma kasih masukan buat pak Kapolri dan Kapolda DKI, satu aktivis ditangkap dengan tuduhan makar itu pertanda membenarkan hadirnya gerakan perlawanan terhadap rezim Jokowi. Alasannya alat-alat negara telah mengambil posisi represif, berbeda dengan sikap Presiden Jokowi yang lebih memilih pendekatan persuasif.
Kini isu makar akan bergulir cepat dan masif, menyadarkan semua pihak bahwa percuma membela Presiden Jokowi bila hasilnya aktivis dan rakyat yang bersikap kritis ditangkap-tangkapi. Sementara cukong BLBI yang merugikan negara ratusan triliun dibebaskan bahkan penista agama pun terkesan dilindungi dan dimuliakan.
Pak Kapolda, kalau masih berpikir waras dan legowo hentikan drama hukum berjudul “makar bin makelar”. Fokus tuh tangani masalah-masalah yang lebih besar dan bertindak selaras dengan gaya kepemimpinan Jokowi yang elegan. Ambil posisi sebagai penegak hukum yang pro rakyat dan tidak terkesan jadi alat kepentingan politik untuk menakut-nakuti aktivis dan rakyat. Tidak ada manfaat dan cuma menambah kegaduhan saja!
Tolong jawab pak Kapolda dan Kapolri: Apakah kawan-kawan aktivis yang dituduh makar telah merugikan keuangan negara? Bagaimana dengan kasus-kasus korupsi besar dan BLBI, apakah kejahatan mereka tidak disebut sebagai bentuk makar atas hak ekonomi rakyat?
salam
Faizal Assegaf
Ketua Progres 98*
