Penista Pantas dihukum berat…
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menerapkan bentuk Dakwaan Alternatif….Bukan Komulatif~Alternatif Terindikasi Pengaburan…? Pasal 156 atau Pasal 156a KUHP, perbuatan yakni: 1. Pasal 156, Diancam denga pidana penjara paling lama 4 tahun. 2. Psl 156a, Diancam pidana penjara selama lamanya 5 tahun. Dakwaan JPU yg bersifat alternatif sebagaimana diterapkan dalam pasal 156 jo pasal 156a. Dalam hal in Jaksa terlihat pada Posisi keraguan dalam Dakwaan…..
Sebenarnya keraguan bisa jadi kerna JPU disatu sisi tidak yakin dengan delik yg dilaggar oleh terdakwa, disisi lain bisa jadi keraguan itu dengan pilihan yg bisa meringankan terdakwa. (sangat disayangkan jika ada motif lain diluar substansi hukum pasal hukum yang dilanggar)
Sudah menjadi tanggung jawap dan tugas JPU untuk menuntut yg maximal terhadap kejahatan yang sudah dilakukan terdakwa, sepanjang bukti2 yg diserahkan penyidik kepolisian sudah cukup jelas. Biarlah majelis hakim yg menentukan putusan yg seadil adilnya Menurut pendapat saya JPU dan Majelis Hakim.
Yang menangani perkara ini, harus juga memperhatikan perasaan hukum masarakat. Perasaa hukum masarakat itu justru adalah esensi keadilan yg harus dipertimbangkan. Jutaan umat diseluruh indonesia dan bahkan mendunia mempersoalkan adanya indikasi penistaan agama yg dilakukan oleh ahok, yang pada umumnya mendesak pelaku diberikan hukuman yg patut.
Dan menurut pendapat saya, tdk cukup terdakwa tidak ditahan.tapi Sepantasnya terdakwa ditahan terlebih dahulu. Pasal dan delik komulatif lebih tepat,dan alternatif menurut saya pilihan pasal yang memberatkan dan adil, kerna terdakwa disamping menista agama islam, yang bersangkutan juga adalah non muslim yg jelas2 melampauwi batas otoritasnya dikuar agama yg dia anutnya. Unsur memberatkan itu patut dipertimbangkan.
Namun akhirnya semua ini berpaling pada kewenangan putusan Pengadilan Majelis Hukum.
