PRIBUMINEWS – Hubungan politik antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Republik Rakyat Cina (RRC) kian mesra. Namun hal tersebut justru menimbulkan polemik ditengah masyarakat Indonesia. Adanya isu komunisme Cina Raya, Tenaga Kerja Asing (TKA) Cina ilegal yang menurut data imigrasi mencapai 1,3 juta orang, proyek reklamasi, serta Cina yang menjadi penyuplai narkoba terbesar ke Indonesia.
Hal ini terungkap dalam diskusi publik yang digelar Qomando Masyarakat Tertindas (Qomat) di Kampus Sjafruddin Prawiranegara Sekolah Tinggi Ekonomi Perbankan Islam (STEBANK). Jl. Kramat Pulo Gundul Johar Baru, Jakarta. Hadir sebagai pembicara pakar politik internasional, DR. Muchtar Efendi Harahap; dua pengamat politik Muslim Arbi dan Suab Didu, Jubir Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI), Munarman dan Ketua Qomat Faedurrohman.
Dengan tema ‘Ancaman Komunisme Cina Raya dan Bahaya Politik Kartel Keturunan : Fakta atau Ilusi?” yang digelar Kamis (5/1/2017) rupanya diskusi ini sensitif saat Kami Liputan banyak sekali polisi yang berseragam dan dan yang berpakaian biasa namun terlihat itu adalah intelejen.
“Masalah yang kita hadapi saat ini, sistem perpolitikan Indonesia untuk membangun format politik Indonesia. Format politik yang disusun atas dasar bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi,” ujar Suaib Didu salah satu pembicara.
Politik Kartel kata Didu ini sangat bertentangan dengan Pancasila Kartel politik ini juga sangat bertentangan dengan semangat reformasi yang merupakan demokrasi bebas nilai.
“Ekonomi Indonesia juga dikuasai oleh segelintir orang dan itu jelas bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945,” paparnya.
Suaib menilai perlu ada perhatian khusus dalam menyikapi dan meluruskan tentang penguasaan ekonomi dan sumber kekayaan oleh pihak asing dan perseorangan.
Disadari atau tidak, ancaman komunisme Cina Raya dan bahaya politik kartel keturunan harus diwaspadai bersama demi utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Hal yang sama diungkap pakar politik internasional, DR. Muchtar Efendi Harahap
Di antara beberapa proyek yang akan dikerjakan Cina di Indonesia adalah membangun 24 pelabuhan, 15 bandara, dan 8.700 Km jalur kereta listrik. “Saat ini Indonesia lebih real kerja sama dengan negara Cina. Cina akan memperoleh hak pelabuhan laut dan udara. Negara akan tergadaikan martabat NKRI di mata dunia tidak dihargai,” jelas Muchtar.
Celakanya, derasnya arus investasi yang masuk disertai dengan membanjirnya tenaga kerja asing asal Cina ke Indonesia. Bahkan, banyak yang sudah ditangkap karena ternyata ilegal. Hal ini merupakan persoalan yang serius.
Hal ini juga Ketua Qomat Faedurrohman, “Kondisi bahwa tenaga kerja asing (TKA) asal Cina semakin memantapkan fakta bahwa Cina benar-benar menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia,” ungkap Faedurrohman.
Dia mengingatkan Pemerintah jangan sampai tergiur dengan berbagai tawaran yang ujung-ujungnya akan merugikan bangsa Indonesia. Karena itu Pemerintah harus tegas berani untuk memutus hubungan kerja dengan pihak Cina. “Kalau tidak akan merongrong dan meruntuhkan NKRI harus dikutuk,” tegasnya.
Apalagi, ekonomi Indonesia sendiri saat ini dikuasai oleh kalangan Cina keturunan. Saat ini banyak proyek yang digarap oleh warga keturunan Cina.
“Salah satunya proyek proklamasi teluk Jakarta. Oleh pengamat dan ahli, proyek tersebut tidak ada beneifit sedikit pun bagi bangsa Indonesia. Yang ada justru proyek tersebut untuk menampung jutaan orang Cina,” tegasnya.
Muslim Arbi yang juga bicara keras mengkhawatirkan besarnya investasi dan banyaknya TKA asal negara tersebut di Indonesia menjadi celah untuk mengembangkan komunisme, ideologi terlarang di Tanah Air.
“Hal ini menegaskan negara sudah dibawah kekuasaan aseng. Mereka kirim virus tanaman (proxy war). Dan tidak dimungkinkan mengirimkan Tentara Merah (tentara Cina). Saat ini Pemimpin tidak membela bangsa dan Negara. Bisa jadi adanya kerjasama dengan Cina, kebangkitan komunis akan kembali di tanah air, dari sisi ekonomi, ideologi dan politik,” jelas Muslim Arbi.
Munarman Jubir Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) secara gamblang mengatakan bahwa saat ini memang dari data yang dia miliki, akunya.
“Bahwa ada banyak pandangan Cina dan Amerika merebutkan Indonesia. Dan banyak yang menganggap nantinya Cina akan berbenturan dengan Amerika. Hal ini salah,” ujarnya.
Yang benar lanjut dia adalah Cina dalam hal ini akan menguasai Asia Tenggara terutama dalam hal ini di Indonesia dan Amerika saat ini sedang menata ke dalam negerinya karena ekonominya sedang menurun jadi 10 tahun kedepan Amerika akan sibuk berbenah. “Jadi Cina akan leluasa sesuai dengan plan nya yang katanya sampai 2025 sudah terkonsep itu yang saya tahu,” jelas Munarman.
Munarman juga menampik jika hal ini ilusi. Dia dengan tegas menyatakan ini semua fakta. Bahwa jika ancaman ini sebenarnya sudah lama dan jelas bukan ilusi.
“Dan ini sudah lama terjadi sejak zaman Suharto. Dan yang kendalikan sudah ada sejak dulu juga dan masih itu-itu juga,”tutup Munarman. |AME/pribuminews
