PRIBUMIIND0NESIA – Hendardi, Ketua Setara Institute mengatakan pencopotan Dandim Lebak oleh Pangdam III Siliwangi, Mayjen M. Herindra merupakan kebijakan tepat atas tindakan indisipliner menyelenggarakan kegiatan bela negara untuk FPI.
“Langkah ini diharapkan memberi pembelajaran bagi satuan-satuan lain di TNI untuk tidak ‘berpolitik’ di tengah ancaman atas kemajemukan dan kontroversi FPI,” ujarnya dalam rilis yang diterima Redaksi Senin, (9/1).
Meskipun langkah ini positif, kata Hendardi sulit dipahami ada tindakan satuan TNI yang tidak diketahui atasannya karena TNI adalah organisasi dengan garis komando dan terstruktur paling solid di republik ini. Tindakan di luar kendali atasan, biasanya menggambarkan ada masalah ditubuh TNI.
“Tindakan pencopotan Dandim Lebak belumlah cukup untuk memastikan TNI secara institusional mampu menjaga jarak dengan kelompok-kelompok intoleran yang destruktif pada kebhinnekaan Indonesia dan justru mengancam NKRI,” terangnya.
Menurutnya langkah Pangdam III Siliwangi mesti diadopsi menjadi kebijakan institusi TNI karena demokrasi dan kebangsaan kita membutuhkan TNI yang disiplin, tertib, bukan TNI yang suka ‘bermain-main’ yang berpotensi merusak demokrasi.
“Kunci utama mendisiplinkan TNI ada pada tangan Jokowi sebagai Panglima Tertinggi. Dalam situasi semacam ini, Jokowi tidak perlu bertaruh dengan tindakan-tindakan TNI yang justru kontraproduktif dengan agenda kepresidenan, meskipun tampak kecil di permukaan,” katanya.
Masih kata Hendardi langkah terdekat, Jokowi mesti melakukan evaluasi dan meminta pertanggungjawaban komprehensif atas program bela negara yang hampir 2 tahun dijalankan oleh Kemenhan RI dan TNI. “Namun yang dibiayai kan uang negara, pajak rakyat, tapi belum tampak ada output yang jelas,” tutupnya. |ATA
