OLEH: JAYA SUPRANA
Jika di panggung teater karya Shakespeare, Hamlet dihantui pertanyaan “ To Be Or Not To Be ?”, maka di panggung kenyataan kehidupan masa kini kita dihantui pertanyaan “ Hoax Or Not Hoax ? “.
Di era informasi yang merajalelakan berita hoax, kita perlu berhati-hati dalam menyimak dan mencerna berita. Misalnya situs berita Republika.co.id 9 Januari 2017 memberitakan bahwa Presiden Joko Widodo menegur Panglima TNI dalam suatu pertemuan pekan lalu.
Sikap itu diambil menyusul langkah Panglima Jenderal Gatot Nurmantyo yang secara sepihak menghentikan hubungan kerja sama keamanan dengan Australia. Hal itu disampaikan dua sumber yang ikut dalam pertemuan itu seperti dikutip Reuters, Senin (9/1).
Seorang pejabat senior mengatakan, Jokowi yang berasal dari luar militer langsung bergerak cepat untuk menunjukkan otoritas tertingginya sebagai panglima tertinggi. “Dengan Gatot, rasanya seperti ia sedikit di luar kontrol,” ujar sang pejabat senior.
Sejumlah analis dan pembantu dekat Jokowi juga mengkhawatirkan gerakan Gatot Nurmantyo yang dianggap sedang meletakkan basis guna memperluas peran militer dalam urusan sipil.
Gatot juga dinilai memiliki ambisi politik. Salah seorang pejabat mengatakan kepada Reuters, Jokowi dan sejumlah anggota pemerintahan lain tak menyangka-nyangka ketika media lokal menyebut Gatot memutuskan menangguhkan hubungan militer dengan Australia.
Berita Jokowi menegur Gatot di samping beraroma “adu domba” juga serba tidak jelas akibat tidak disebutkan lokasi serta tanggal “pertemuan pekan lalu” di samping para sumber berita juga tidak disebutkan identitasnya sehingga sulit menuusuri kebenarannya.
Tidak jelas apakah jenis teguran bersifat resmi atau personal, formal atau informal . Juga tidak jelas serta apakah teguran terkait langkah Panglima TNI menghentikan kerja sama militer dengan Australia sebab kata yang digunakan bukan “terkait” namun “menyusul”.
Istilah “sedikit di luar kontrol” juga tidak jelas mengenai kaidah ukuran mana yang digunakan untuk mengukur sedikit-banyaknya sesuatu apalagi yang “ di luar kontrol “ maka makin sulit untuk diukur.
Kalimat “Sejumlah analis dan pembantu dekat Jokowi juga mengkhawatirkan gerakan Gatot Nurmantyo yang dianggap sedang meletakkan basis guna memperluas peran militer dalam urusan sipil” menjauhi kenyataan sebab keputusan Panglima TNI terkait penistaan Pancasila oleh oknum militer Australia bukan sekadar urusan sipil atau militer belaka namun sudah masuk ranah urusan kenegaraan dan kebangsaan demi menjunjung tinggi harkat-martabat negara dan bangsa Indonesia.
Kalimat “Salah seorang pejabat mengatakan kepada Reuters, Jokowi dan sejumlah anggota pemerintahan lain tak menyangka-nyangka ketika media lokal menyebut Gatot memutuskan menangguhkan hubungan militer dengan Australia” juga terkesan janggal akibat mustahil Jokowi dan sejumlah anggota pemerintahan lain yang tidak memiliki kesaktian meramal masa depan bisa terlebih dahulu menyangka bahwa Gatot akan memutuskan menangguhkan hubungan militer dengan Australia.
Saya pribadi yang sudah terlanjur traumatis ulah pers asing memfitnah bangsa Indonesia rasialis dan penindas minoritas akibat pengadilan kasus dugaan penistaan agama, cenderung menerangai berita tentang presiden Jokowi menegur panglima Gatot sekedar bagian dari jurus pecah-belah bangsa yang sedang asyik dilakukan pers asing.
Demi tidak dituduh membelah titian serambut menjadi tujuhpuluhtujuh, lebih baik saya menghentikan upaya menelaah berita tentang Presiden Jokowi menegur Panglima TNI sampai di sini saja.
Sambil menunggu klarifikasi resmi pemerintah Indonesia mengenai berita presiden Jokowi menegur Panglima TNI silakan para pembaca yang masih berkenan membaca naskah sampai di kalimat terakhir ini menentukan tafsir mengenai apakah berita itu hoax atau bukan hoax sesuai selera, kehendak dan keyakinan masing-masing (Penulis pembelajar kemelut pemberitaan internasional masa kini)
sumber RakyatMerdekaOnLine 10 JANUARI 2017
