Jadi Kalau BIN Bukan Sumber penyadapan, Lantas Siapa?

0
175

Jadi kalau BIN bukan sumber penyadapan, maka fakta berikut ini layak jadi bahan pertimbangan. Demkian hal ini di tulis dalam akun FB Hendarjit.

Sejak beberapa tahun terakhir, katanya beberapa pengusaha Cina telah membangun infrastruktur komonunikasi dan informasi yang sangat masif. Selain dari itu, fakta bahwa kepemilikan saham-saham di bidang teknologi informasi, praktis sudah dikuasai oleh investor-investor Cina. “Apalagi terkait infrastruktur telekomunikasi pun praktis sudah dikuasai asing. Berarti handphone dan smartphone sudah tidak steril dari penyadapan,”jelasnya .

Kalau sudah begitu, mudah saja toh untuk memanfaatkan kondisi ini untuk kegiatan penyadapan. Apalagi untuk mendukung terpilihnya kembali Ahok yang notabene didukung oleh jaringan 9 naga.

BADAN INTELIJEN NEGARA DEPUTI VI

RILIS BERITA

TENTANG ISU PENYADAPAN

MENYIKAPI BEREDARNYA ISU PENYADAPAN YANG MENGAITKAN DENGAN INSTITUSI BIN, PERLU DISAMPAIKAN PENJELASAN BEBERAPA HAL SEBAGAI BERIKUT:

1. BAHWA PERNYATAAN SDR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA DAN PENASIHAT HUKUMNYA PADA PERSIDANGAN TANGGAL 31 JANUARI 2017 TERKAIT ADANYA INFORMASI TENTANG KOMUNIKASI ANTARA K.H MA’RUF AMIN DENGAN BAPAK DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO, TIDAK DISEBUTKAN SECARA TEGAS APAKAH DALAM BENTUK KOMUNIKASI VERBAL SECARA LANGSUNG ATAUKAH PERCAKAPAN TELEPON YANG DIPEROLEH MELALUI PENYADAPAN.

2. INFORMASI TERSEBUT MENJADI TANGGUNGJAWAB SDR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA DAN PENASIHAT HUKUM YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA MAJELIS HAKIM DALAM PROSES PERSIDANGAN TERSEBUT.

3. BAHWA SDR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA SUDAH MENYAMPAIKAN PERMOHONAN MAAF KEPADA K.H. MA’ARUF AMIN DAN SUDAH DITERIMA SERTA DIMAAFKAN OLEH K.H. MA’ARUF AMIN. SDR. BASUKI TJAHAJA PURNAMA JUGA TELAH MELAKUKAN KLARIFIKASI BAHWA INFORMASI YANG DIJADIKAN SEBAGAI BUKTI DALAM PERSIDANGAN BERITA YANG BERSUMBER DARI MEDIA ONLINE liputan6.com EDISI TANGGAL 7 OKTOBER 2016.

4. BERDASARKAN UU NO. 17 TAHUN 2011 TENTANG INTELIJEN NEGARA, BIN MERUPAKAN ELEMEN UTAMA DALAM SISTEM KEAMANAN NASIONAL UNTUK MEMPERTAHANKAN KESATUAN DAN PERSATUAN NKRI.

5. DALAM MENJALANKAN TUGAS, PERAN DAN FUNGSINYA, BIN DIBERIKAN KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN PENYADAPAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN, DENGAN MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA, NAMUN PENYADAPAN YANG DILAKUKAN HANYA UNTUK KEPENTINGAN PENYELENGGARAAN FUNGSI INTELIJEN DALAM RANGKA MENJAGA KESELAMATAN, KEUTUHAN, DAN KEDAULATAN NKRI YANG HASILNYA TIDAK UNTUK DIPUBLIKASIKAN APALAGI DIBERIKAN KEPADA PIHAK TERTENTU.

6. MELALUI KLARIFIKASI RESMI INI, TERKAIT INFORMASI TENTANG ADANYA KOMUNIKASI ANTARA KETUA MUI DENGAN BAPAK DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO YANG DISAMPAIKAN OLEH KUASA HUKUM BAPAK BASUKI TJAHAJA PURNAMA DALAM PERSIDANGAN TANGGAL 31 JANUARI 2017, MAKA BERSAMA INI BIN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI TERSEBUT BUKAN BERASAL DARI BIN.

TTD DEPUTI VI – BIN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.