SUARA UANG SUARA RAKYAT, DEMOKRASI KAUM OLIGARKHI
Oleh Ferdinand Hutahaean
Pilkada serentak 2017 baru saja menunaikan agenda pemutungan suara dari rakyat atas nama demokrasi. Perhitungan suara belum selesai namun pemenang pilkada sudah bisa kita ketahui dari publikasi Quick Count atau perhitungan cepat yang dilakukan oleh para lembaga survey. Meski kontroversial, namun itulah demokrasi kita saat ini.
Ada yang sangat menguatirkan dalam proses demokrasi yang kita lalukan kali ini. Demokrasi yang sesungguhnya berlandaskan Pancasila tak lagi menjadi pedoman demokrasi yang kita anut. Kita menjadi bangsa yang tidak konsisten dengan Konstitusi dan berbagai Undang-undang serta aturan. Pancasila adalah dasar, landasan hidup berbangsa dan bernegara, namun kita menganut sebuah demokrasi yang tak lagi berlandaskan Pancasila yaitu demokrasi yang didasari pada hikmad dan kebijaksanaan. Demokrasi kita menjadi demokrasi yang mengganti hikmad kebijaksanaan dengan uang. Itulah realita menguatirkan bagi demokrasi bangsa yang dari dulu demokrasi sesungguhnya menganut idiom Suara Rakyat Suara Tuhan. Saat ini idiom itu berubah menjadi Suara Uang Suara Rakyat. Uang dapat menggiring demokrasi untuk menghasilkan hasil akhir sesuai keinginan pemilik uang.
Uang memang diperlukan dalam proses demokrasi, uang diperlukan untuk mewujudkan demokrasi, tapi uang tidak boleh digunakan untuk membeli demokrasi. Setiap demokrasi akan menghasilkan sebuah kekuasaan dan kekuasaan punya segalanya untuk melakukan apapun yang diinginkan terlebih jika penguasa yang berkuasa menjadikan dirinya otoriter. Kekuasaan yang didapat dari membeli demokrasi dapat dipastikan akan menjadi penguasa yang korup. Inilah yang sangat berbahaya dan sangat menguatirkan bagi masa depan bangsa.
Pilkada Gubernur Jakarta telah menjadi contoh terdekat demokrasi yang telah terbeli. Keinginan murni rakyat yang menghendaki perubaan harus kandas karena pengaruh uang. Demokrasi menjadi objek bisnis yang menggiurkan bagi para kaum oligarkh. Demokrasi menjadi objek usaha yang menjanjikan bagi investasi para pemilik uang. Ketika para pengusaha, kaum kapitalis dan oligarkh yang menguasai uang mampu mengatur hasil akhir demokrasi, maka negara kita sudah menjadi negara yang diatur korporasi dan demokrasinya berubah menjadi demokrasi uang yang dikendalikan para pemilik uang.
Tampaknya masa depan bangsa akan semakin suram dengan demokrasi uang. Negara menjadi negara corporatocracy, yang menghasilkan para pemimpin, kepala daerah hingga presiden yang tunduk pada keinginan kaum korporasi pemilik uang. Indonesia pada 2014 silam telah membuktikannya dengan menghasilkan hasil demokrasi yang seperti sekarang, presiden tunduk pada keinginan kaum pemilik uang yang mengatur jalannya demokrasi. Jakarta tanggal 15 Pebruari 2017 juga telah menunjukkan hasil yang sama dengan dimenangkannya Pilkada oleh Basuki Thaja Purnama alias Ahok pada putaran pertama, dan hampir dapat dipastikan dan diyakini oleh penulis bahwa putaran kedua akan menghasilkan pemenang pilkada yang sesuai dengan kehendak kaum pemilik uang.
Saya teramat sulit menerima kenyataan bahwa pilkada DKI Jakarta dimenangkan Ahok yang ditolak dimana-mana dan dengan sederet kasus yang menerpa dirinya seperti dugasn korupsi Sumber Waras serta Penodan Agama. Ahok butuh lebih dari sekedar keajaiban untuk bisa menang melihat realita ditengah publik. Namun demokrasi kini demokrasi uang telah menghasilkan hasilnya yang tidak sesuai lagi dengan nurani sesungguhnya.
Mempermasalahkan hasil demokrasi kali ini tetu akan menempatkan siapapun menjadi target diserang dan akan menjadi korban politik maupun korban hukum. Pertanyaannya sekarang adalah apakah kita anak bangsa ini akan membiarkan para pemilik uang untuk mengendalikan demokrasi kita? Apakah anak bangsa ini akan membiarkan para pemilik uang menentukan siapa yang akan jadi Presiden, siapa yang akan jadi Gubernur dan siapa yang akan jadi Bupati atau Walikota?
Kekuatiran bahwa negara akan dikendalikan pemilik uang semakin nyata didepan mata. Ancaman kedaulatan rakyat semakin didepan mata. Semua itu bukan tanpa alasan, kemiskinan dan kegagalan penerintah mengangkat derajat hidup masyarakat menjadi penyebabnya. Orang menjadi tergiur dengan jual beli suara dan tidak memikirkan dampak panjang dari demokrasi yang dihasilkan uang.
Demokrasi uang semakin berkuasa dan sulit dihadapi karena suka tidak suka pucuk pimpinan lembaga negara negara kita saat ini juga adalah hasil dari demokrasi uang. Tentu menjadi tidak lacur ketika pemimpin dari demokrasi uang akan menggunakan infrastruktur pemerintahan untuk bekerja mensukseskan keinginan para pemilik uang.
Tidak ada jalan lain bagi menyelamatkan negara ini kecuali kekuatan rakyat bangkit melawan hegemoni yang diciptakan oleh kaum pemilik uang yaitu demokrasi uang, suara uang suara rakyat.
Jakarta, 17 Pebruari 2017
