SEJARAH: CHINA DAN PKI

0
329

SEJARAH: CHINA DAN PKI

Aku termangu di hadapan sejarah yg tertuang di dinding Bung Hendrajit. Tulisan yg menarik itu diangkat seutuhnya disini.

Dalam Kesejarahannya, Cina Bukan Sekutu Yang Tulus Bagi Indonesia

Hendrajit, Pengkaji Geopolitik Global Future Institute

Menyimak tulisan mas M Djoko Yuwono soal musabab kenapa Cina disebut non pri, saya jadi tertarik mendalami lagi perjanjian dwi kewarganegaraan yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Chou En-Lai dan Menlu Mr Sunario pada 22 April 1955.

Disebabkan begitu gegap gempitanya KAA Bandung dalam rangka hajatan bangsa Indonesia menggalang solidaritas bangsa bangsa Asia Afrika melawan kolonialisme dan imperialisme asing, kita memandang perjanjian kewarganegaraan ganda Cina antara RI-RRC sekadar sebagai peristiwa ikutan atau sampingan belaka.

Karena sorotan utama KAA lebih pada karakteristik pertemuan yang bersifat multilateral. Sedangkan perjanjian dwi kewarganegaraan hanya lingkup bilateral antara Indonesia dan RRC.

Para pemain kunci KAA seperti Ali Sastroamidjojo, Sunario dan Ruslan Abdulgani, agaknya tidak menyadari implikasi dari oerjanjian tersebut ke depannya. Bahwa melalui perjanjian yang setelah diratifikasi oleh DPR kedua negara kemudian dibuatkan undang-undangnya, maka warga etnis Cina di Indonesia selain warga negara Indonesia, juga masih tetap warga negara RRC.

Mungkin hal itu agak ternetralisir, jika RRC konsisten sebagai pendukung gerakan anti imperialisme dan kolonialisme terhadap negara-negara blok Barat dan Amerika Serikat.

Namun sejak akhir 1950-an menuju 1960-an, RRC pelan-pelan mulai punya agenda sendiri. Yang pada intinya, membelokkan arah perjuangan pembebasan nasional bangsa-bangsa Asia, Afrika dan Amerika Latin, ke arah radikalisasi kekiri-kirian yang sebenarnya dari sudut pandang sosialisme juga sangat abstrak sasarannya.

Sasaran pokok RRC antara 1950-1960an ternyata didasari hasrat Cina untuk jadi penguasa di kalangan negara-negara Asia , Afrika dan Amerika Latin.

Bukan itu saja. Mao Zhe Dong, bahkan merumuskan sebuah teori geopolitik yang dia sebut “Zona Menengah” atau Intermediate Zone, yang mana dia gambarkan zona menengah itu termasuk negara negra di kawasan Asia, Afrika dan Amerika Latin.

Teori geopolitik Mao itu tujuan sesungguhnya adalah untuk membangun sebuah landasan untuk satu saat, RRC dengan menemaptkan dirinya sebagai bagian dari kubu Zona Menengah itu, memperkuat posisi tawarnya terhadap Amerika dan Blok Barat.

Untuk mewujudkan tujuan itu, Cina menerapkan strategi meradikalisasikan kelompok-kelompok kiri, termasuk yang berhaluan komunis, maupun merongrong pemerintahan yang sah, dalam rangka mengalihkan perhatian seluruh elemen bangsa dari agendanya yang utama, yaitu Gerakan Pembebasan Nasional.

Bersamaan dengan itu, RRC melancarkan gerilya politik maupun opini politik secara terbuka, bahwa Amerika dan Uni Soviet merupakan musuh utama negara-negara yang sedang berkembang.

Namun itu merupakan prakondisi yang sengaja diciptakan, untuk kemudian pada tahap selanjutnya, Cina akan memfokuskan pada Soviet sebagai musuh bersama, dan mengabaikan Amerika sebagai biangnya imperialisme.

Terbukti pada 1972, Mao dan Nixon, melalui kesepakatan Shanghai, AS-Cina kemudian bersepakat menjadi sekutu. Yang itu berarti bukan sekadar mengepung Soviet di kawasan Eropa maupun Asia Afrika dan Amerika Latin, melainkan juga bersepakat untuk bahu-membahu menerapkan kolonialisme dan imperialisme di pelbagai belahan dunia.

Sebab Cina pada hakekatnya tetap ingin menjadi penguasa dunia. Itulah sebabnya RRC tidak antusias mendukung gagasan Bung Karno menyelenggarakan Konferensi Bangsa Bangsa yang baru Bangkit atau CONEFO yang rencananya diselenggarkaan pada Agustus 1966.

Begitu pula ketika Indonesia sedang mempersiapkan satu dasawarsa KAA Bandun, Cina mendesak untuk tidak mengundang Soviet dengan alasan bukan negara Asia, padahal pihak Soviet waktu itu bilang beberapa negara kawasan Asia Tengah berada di dalam kekuasaan Soviet seperti Kazakhtan, Usbekistan, dan Turmikistan.Yang kalau itu semua digabung jadi satu, daerahnya lebih luas daripada RRC itu sendiri.

Dalam meradikalisasi sayap kiri, terutama PKI di Indonesia, bisa jadi CIna termasuk pihak yang memprovokasi PKI agar lebih intensif dalam aksi-aksi politiknya. Jadi tujuannya bukan mengkomuniskan seluas mungkin berbagai elemen masyarakat secara ideologis, melainkan sekadar untuk menggunakan PKI sebagai alat untuk meradikalisakakan aksi-aksi politik di Indonesia.

Sehingga semua unsur dalam kepolitikan Indonesia digiring untuk berekasi terhadap aksi radikalisasi tersebut, dan melupakan tugas pokoknya, yaitu berjuang dalam kerangka Gerakan Pembebasan Nasional.

Sehingga kalau benar RRC sampai batas tertentu ikut mendukung PKI menggerakkan Gerakan September 1965, hanya merupakan dampak logis dari dukungannya pada aksi-aksi radikalisasi terhadap PKII sebagai salah satu unsur kiri yang paling militan di tanah air kala itu.

Cuma ya itu tadi, karena tujuan sesungguhnya adalah menciptakan radikalisasi untuk melumpuhkan Gerakan Pembebasan Nasional dan Gerakan Sosialisme negara-negara berkembang melawan imperialisme negara-negra blok Barat, maka buat Cina tak penting apakah sudah ada kondisi obyektif yang matang buat melancarkan revolusi.

Sebab kalaupun situasi belum matang dan PKI pun belum terkonsolidasi kekuatannya, namun terprovokasi untuk melancarkan aksi September 1965 dan lantas gagal, buat Cina juga tidak masalah. Karena yang penting, Indonesia sebagai kekuatan besar di kalangan negara-negara berkembang dan pelopor terbentuknya Kutub terendiri di luar orbit AS-Eropa Barat versus Soviet dan Cina, harus segera dilemahkan dan dilumpuhkan.

Di sinilah titik temu kepentingan AS dan Cina, meski dengan tujuan dan kepentingan yang berbeda, namun bersepakat untuk melumpihkan kekuatan-kekuatan yang mampu memelopori Gerakan Pembebasan Nasional, termasuk Bung Karno sebagai pemimpin yang punya karisma di dalam dan luar negeri.

Buktinya, gara-gara Gerakan G 30 September 1965, praktis kekuasaan Presiden Sukarno lumpuh, meskipun kekuasaan baru beralih ke Suharto sejak 1967. Namun gara gara aksi 1965, semua rencana rencana strategis di era Bung Karno, termasuk terselenggaranya CONEFDO Agustus 1966, dibatalkan. Padhaal kalau CONEFO jadi berlangsung, mungkin atas kepeloporan Indonesia, ada Perserikatan Bangsa Bangsa tandingan, yang lebih mewaklli aspirasi negara-negara berkembang.

Untuk mendukung kebijakan Beijing tersebut, maka para Cina Rantau di Indonesia, menjadi instrumen paling efektif untuk dimainkan. Sebab para hoakiu inilah yang sangat memahami peta geopolitik Indonesia karena sudah mukim di bumi nusantara puluhan tahum.

Tentu saja mengingat watak sistem politik di era Cina komunis yang serba sentralistik dan otoriter, ada hoakiu yang memang dengan suka rela membantu pemerintah RRC di garis depan, namun ada juga yang di bawah paksaan dan tekanan.

dari FB  Zainul Mustofa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.