DUKUNG AHOK, KETUM PBNU HARUS JUJUR SOAL MAHAR POLITIK!
OLEH Faizal Assegaf (Ketua Progres 98)
Kaum nahdliyin, para kyai sepuh dan tokoh Islam harus bertindak tegas terhadap Ketum PBNU Said Aqil Siradj dan Ketum GP Ansor yang terkesan telah menjadikan NU sebagai lapak politik.
Sebab manuver Aqil Siraidj dan segelintir politisi NU mendukung terdakwa penista Al Qur’an alias Basuki Tjahja Purnama di Pilgub DKI Jakarta disinyalir berbau politik transaksional.
Tindakan norak itu sulit dihindari. Apalagi terbukti bahwa keputusan mendukung Ahok tidak melibatkan mayoritas pengurus PBNU, para kyai sepuh dan mengabaikan aspirasi umat Islam.
Langkah politik Ketum PBNU dan kroni-kroninya patut dimintai pertanggungjawaban secara serius. Mengingat tindakan tidak elok itu telah merendahkan kehormatan dan wibawa NU.
Bahkan makin bergulirnya kecurigaan bahwa deal politik Ketum PBNU dan terdakwa penista agama tidaklah gratis. Disinyalir terkait mahar politik dan arahan dari Istana.
Untuk menghindari kecurigaan tersebut, umat Islam dan kyai sepuh NU berhak meminta Ketum PBU transparan dan jujur. Agar organisasi NU tidak tersandera dan distigmakan sebagai wadah kepentingan politik transaksional.
Tindakan nekat Ketum PBNU mendukung terdakwa penista agama telah menimbulkan daya rusak yang serius bagi NU dan melukai hati umat.
Organinasi NU yang mestinya memperjuangan aspirasi umat dan menjadi wadah pemersatu, kini justru giat menyulut keresahan dan perpecahan antar ulama serta elemen Islam.
Perilaku bobrok Ketum PBNU tersebut perlu direspon secara tegas. Agar institusi NU dapat diselamatkan dan tidak tersesat menjadi alat pembela kepentingan kafirun dan kaum munafikin.
Tegasnya, desakan mencopot Aqil Siraidj dari Ketum PBNU merupakan solusi yang tepat. Harus digulirkan secara intensif guna menyelamatkan citra dan martabat organisasi NU.