OLEH NUGROHO PRASTYO
Segala daya upaya telah dilakukan Soekarno untuk bangsanya selama tak kurang dari 42 tahun atau 3/4 usianya. Satu diantaranya adalah mengeluarkan UU No. 86/1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Belanda yang disahkan tanggal 27 Desember, yang kemudian disusul dengan pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Belanda (Banas) pada tanggal 23 Pebruari 1959. Badan ini, menurut J. Th. Lindblad dalam “Bridges to New Business : the Economic Decolonization of Indonesia”, dipimpin PM Djuanda yang dibantu oleh dua deputi, Soetikno Slamet (BI) dan Kolonel Soeprayogi (Menteri Urusan Stabilisasi Ekonomi). Banas bertugas mengawasi jalannya manajemen -+ 700 perusahaan Belanda yang sudah kembali ke pangkuan negara.
Walau pemerintah Belanda bereaksi keras atas kebijakan revolusioner tersebut, Soekarno tetap menjalankan proses nasionalisasi secara progresif dan determinan. Menurut pendapat Pham Van Thuy dalam disertasinya yang berjudul “Beyond Political Skin : Convergent Paths to an Independent National Economy in Indonesia and Vietnam” (Universitas Leiden, 2014), nasionalisasi yang dilakukan pemerintahan Soekarno itu berhasil membongkar apa yang tersisa dari struktur ekonomi kolonial. Pada akhir 1965, transformasi ekonomi nasional telah dirampungkan rezim Orde Lama. Kendati harga yang dibayar untuk transformasi ekonomi itu amat mahal, namun langkah taktis yang dilakukan di bawah atap Ekonomi Terpimpin itu membuka jalan bagi pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan. Diakui atau tidak, nasionalisasi adalah warisan besar peninggalan Soekarno.
Pasca menang pemilihan presiden, Hugo Chávez menyusun konstitusi Bolivarian yang baru dan menciptakan 49 keputusan hukum yang menjadi payung hukum nasionalisasi industri migas dalam negeri. Pada tanggal 1 Mei 2006, kurang dari 4 bulan setelah menjadi Presiden, Evo Morales mengeluarkan dekrit nasionalisasi cadangan gas negerinya, yakni Dekrit Presiden No. 28701. Langkah ini telah memulihkan kontrol negara terhadap sumber daya strategis. Bahkan, sepanjang kurun waktu 2006-2012, mantan ketua serikat petani koka itu telah menerbitkan 4X dekrit nasionalisasi. Seperti halnya kita, Bolivia nyaris punya segalanya : minyak, gas, emas, timah, hidrokarbon dan lithium. Seperti halnya kita pula, selama 400 tahun lebih kekayaan alam itu dikeruk tanpa henti oleh bangsa asing. Nasib kita tak beda jauh dari Bolivia. Namun, di tangan Evo Morales, Bolivia berhasil merebut kembali kedaulatannya. Sebaliknya, di tangan rezim bandit yang sedang berkuasa, kita ditempatkan sebagai subordinat jaringan konspirasi global. Kita tak lebih dari babu, kacung, jongos dan cecunguk.
Sekali lagi, saya tidak hendak menghidupkan abu masa lalu. Saya ingin mewarisi api masa lalu. Saya tidak mau menjadi pewaris yang kerdil atas peninggalan-peninggalan besar Soekarno. Soekarno, Hugo Chávez dan Evo Morales, juga saya, menyadari benar, bahwa nasionalisasi akan menempatkan kekayaan nasional di tangan rakyat. Di masa depan, seluruh aset strategis milik bangsa yang dikuasai asing akan kita rebut kembali.
Nasionalisasi harga mati !
