IKLAN MEIKARTA DUA PEMDA TERLIBAT PROMOSI LIAR?

OLEH AENDRA MEDITA KARTADIPURA *)

IKLAN Meikarta menguncang. Seolah ini sudah resmi dan promo pun dilakukan edan-edanan alias jor-joran atau besar-besaran, bahkan paling masif yang ada saat ini dalam dunia iklan untuk kategori property. Cek saja di dua wilayah starategis ya Jakarta dan kota Bandung.

Iklan dari keluarga MR Mochtar Riady (Hanzi: 李文正, Hokkien: Li Moe Tie, pinyin: Li Wenzheng yang lahir di Kota Malang, 12 Mei 1929; umurnya kini 88 tahun adalah seorang pengusaha dari pemilik Lppo yang kini sedang bangun Meikarta dengan fantastis Rp 278 Triliun.

Tulisan saya bukan mau bicarakan MR nya yang katanya dia baik dan santun serta sering ajak orang-orang party-party dalam kesahajaan, bahkan sejumlah tokoh sudah diajak keliling menenggok BIG PROJECT  Meikarta sama MR ini untuk lihat lokasinya dengan pesawat helikopternya. MR memiliki putra mahkota dan dia adalah James Riady (JR) yang saat ini sukses ikuti jejak bapaknya sebagai pebisnis besar. JR sekolahnya di Amerika dan berteman dengan Bill Clinton, JR adalah pengusaha tangguh, bisnisnya selalu jadi, mulai jualan rumah mewah super block elit penyangga dua kota untuk Jakarta yaitu Lippo Cikarang untuk area Timur dan Lippo Karawaci untuk area Barat, Lippo juga jualan kuburan Sandiaga Hill yang lakunya bagai kacang goreng. Bisnia lainnya di perbankan pun moncer, meski belakangan harus mengubur namanya dari LIPPO menjadi CMB NIAGA, tapi muncul nama lainnya yaitu NUBO Bank. Untuk media group LIPPO punya Berita Satu Group dimana banyak media-media yang di akuisi mulai Suara Pembaharuan, Investor Daily dan beberapa media yang di garapnya seperti Jakarta Globe dan Globe Asia.

Bisnis Lippo memang tak ada lawan di dunia property. Kini namanya makin menghangat dan terus menjulang karena mimiliki proyek super dan ektra super yaitu Meikarta. Semua tahu kisah Meikarta. Tulisan saya ini bukan soal kisahnya Meikarta karena terlalu banyak yang bahas ini, bahkan kampus di Jogjakrata oun bahas Meikarta dan mengkritisi karena tidak ada ijin lewat jalur bahasa keren yaitu pisau bedah respon  sebuah seminar Era digital memengaruhi praktik jurnalisme dalam berbagai hal. Jurnalisme di Indonesia juga turut berubah seiring dengan berkembangnya teknologi digital.

Dimana pembicaranya adalah Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIPOL) UGM, Kuskridho Ambardi, Ph.D, dalam presentasinya yang bertajuk Digital Journalism: The Contemporary Experience and Views of Indonesian Journalists. Tingginya jumlah situs berita data dari Dewan Pers, Indonesia memiliki 1.755 situs  di tahun 2017 secara tak langsung memperingatkan kita sebagai audiens untuk siap menghadapi arus informasi dan kritis dalam mengonsumsinya.

Dikatakan  Ambardi ada lima tren yang mewarnai media daring di Indonesia. Pertama, penekanan pada aspek kecepatan. Kedua, truth in the making. Ketiga, kecenderungan sensationalism is a menu of the day. Keempat, masih bersifat Jakarta sentris. Kelima, media daring di Indonesia seringkali mempraktikan cara kerja public relations dan memelintir suatu isu. Kelima tren tersebut menjadi poin-poin utama yang dapat kita gunakan sebagai titik kritik dalam mengonsumsi berita daring.

Terkait dengan tren ketiga, ada kecenderungan media daring mengedepankan sensasionalitas dibandingkan akurasi sebuah informasi. “Bisa saja konten media tidak berkualitas karena pembacanya juga tidak berkualitas,” ujar Ambardi dalam laman ugm.ac.id.

Yang uniknya Ambardi mencontohkan tentang gencarnya beberapa media daring Indonesia dalam memublikasikan promosi proyek Meikarta, sebuah kawasan yang akan dibangun oleh Lippo di Cikarang, Jawa Barat. Apa yang dilakukan oleh media daring tersebut menjadi sebuah paradoks. Sebab, proyek Meikarta sebenarnya belum mendapatkan izin resmi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Peran media sebagai watchdog pun patut dipertanyakan.

Pembicara lain Hanitzsch menyampaikan dalam seminar bertajuk Contemporary Journalism in Digital Era, Senin (4/9) yang dilaksanakan di Convention Hall UGM.

Prof. Thomas Hanitzsch dari Ludwig–Maximilians-Universität München, Jerman, dalam presentasinya tentang Worlds of Journalism Study, bahwa salah satu peran normatif jurnalisme adalah sebagai watchdog. “Posisi jurnalis di dalam masyarakat adalah isu yang penting,” kata Hanitzsch.

Ia menyampaikan bahwa peran jurnalistik adalah arena bagi para aktor berebut eksistensi atau transformasi dari identitas jurnalisme itu sendiri. Lain kata, jurnalisme merupakan sebuah arena yang sarat dengan kepentingan berbagai pihak.

Merujuk pada hasil proyek penelitian WJS, Hanitzsch berkata bahwa jurnalisme memiliki peran dalam menggerakkan perubahan sosial dan mengatur agenda publik. Di samping itu, peran jurnalisme juga sedikit banyak dipengaruhi oleh rezim politik di negara yang bersangkutan.

IKLAN MEIKARTA

Dua rujukan menarik sebenarnya meski saya mengutip itu bukan ingin mencampur adukan kisah Meikarta dan konteks saat ini. Maka kalau dilihat nilai kritik jurnalisme saat ini memang rada lemah, cenderung cari aman dan bahkan akan diam karena soal priuk bisa jadi nanti media tidak dapat kue iklan. Nah kue iklan inilah yang ingin saya kupas.

Bicara soal iklan, maka Meikarta adalah paling luar biasa. Iklan yang biasa diluar adalah out doornya mengempur dua wilayah besar Jakrta dan Jawa Barat. Konsep iklan Below The Line (BTL) lewat billboard begitu mengempur dan masiv tiada tara sementara Above The Line (ATL) menguncang dunia ruang kaca dan radio yang tak terbendung. Inilah fenomena iklan mereka.

Saking edannya Ombudsman Minta Meikarta Hentikan Pemasaran iklan atau pilihannya Dipidana. Inikan seram. Kasus iklan dalam pidana memang sedikit, dan ini bisa jadi preseden buruk dalam dunia iklan Indonesia.  

Komisioner Ombudsman RI (ORI) Alamsyah menyarankan agar Meikarta menghentikan proses pemasarannya, hal tersebut ia utarakan dengan pertimbangan regulasi dalam UU nomor 20 tahun 2011.

“Lippo harusnya nggak melakukan marketing untuk sesuatu yang belum fix dan tidak sama dengan izin UU nomor 20 tahun 2011,” kata Alamsyah usai berdialog dengan Grup Lippo di Gedung Ombudsman RI, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Jumat (8/9).

Alam berharap Grup Lippo bisa menerima sarannya dengan cepat, serta mengatakan secara terus terang kepada masyarakat bahwa Meikarta baru merupakan sebuah rencana, karena memang keberadaannya yang belum jelas.

“Mudah-mudahan nanti Lippo mulai koreksi agar iklannya itu tidak terlalu bombastis atau kalau di TV terus terang saja kami baru rencana, yang sekarang kami punya 84 hektar saya kira begitu,” kata Alamsyah. Diki Alamsyah ini indah dangan lenbih indah dari teks para copy writer iklannya. Alamsyah memang keren ia berikan kejutan dan menghentak semua pihak. Jika Meikarta terus menerus melakukan proses pemasaran, dengan tegas ia sampaikan kepada Grup Lippo akan dijerat sanksi pidana.

“Pemasaran atau iklan yang dilakukan sebelum izin keluar,  UU menyarankan begitu harus ada izinnya keluar dulu, clear, nah kalau itu (pemasaran) dilakukan ada sanksi administratif dari kota atau kabupaten dan dari pemerintah provinsi. Tapi kalau sampai terjadi transaksi kalau izin belum ada, bisa kena sanksi pidana,” tegas Alamsyah.

Jika itu memang benar maka kiranya bukan hanya Miekarta yang kena harusnya dua Pemda yaitu DKI Jakarta dan Pemda Jabar dan sejumlah media pun terlibat dalam kasus iklan ini akan terkena karena ikut memuluskan promo ilegal barang yang dijual belim berijin.

Bahkan bisa jadi karena itu harusnya juga bisa di cek Pajak iklannya apa sudah bayar. Pastinya sudah kenapa bisa tayang iklan-iklan itu di BTL atau ATL.

Ini hanya gsmbaran saja  bahwa  Pajak Reklame biasanya di bayar dimuka sebelum tayang iklan itu, jadi sangat mungkin diduga keras bahwa pemda yang terima setoran pajak ikut menikmati  iklan itu lewat pajaknya itu. Padahal barang yang di promo itu belum berijin. Sementara banyak contoh kalau iklan-iklan promo dijalanan kalau tak berijin Pemda itu paling getol menyegelnya. Inilah edannya.

Mengenal Pajak Reklame