PRIBUMINEWS – Sejumlah organisasi massa yang tergabung dalam “Koalisi PENAGIH HUTANG JOKOWI-JK”, menggelara aksi unjuk rasa didepan Gedung Istana Merdeka Jakarta, Kamis (19/10/2017).
Sebanyak 12 organisasi yang turun itu yaitu ILEW, KOMNAS RIM, Jasad, Forum 33, Aktivis ProDemokrasi, KIPP, Sakit, TAP, JARUM, Forum Nelayan DADAP, LBH NUSANTARA dan Komunitas Daun Kelor.
Orasi yang mereka sampaikan adalah penagihan janji Pemerintahan Jokowi-JK setelah tiga tahun memimpin, yaitu sebagai berikut:
“Dua bulan Jokowi-JK berkuasa, dengan alasan untuk pembangunan infrastruktur, subsidi BBM sudah disunat ratusan triliun dan menimbulkan gejolak sosial yang tajam dan dianggap menyengsarakan hidup rakyat.
Tiga tahun berkuasa, Jokowi-JK mengklaim pembangunan infrastruktur telah optimal dan tercapai, yang katanya akan dinikmati dimasa mendatang. Padahal proyek pembangunan infrastruktur itu telah memakan serapan anggaran dari anggaran APBN dan utang asing. Tahun 2015 terserap 25 triliun, pinjaman dari China sebesar 40 triliun ( melalui 3 BUMN BANK Nasional/BRI, BNI dan BANK MANDIRI), tahun 2016 sebesar 46 triliun, tahun 2016 terserap sebesar 60 triliun semua digagas melalui dana APBN kementrian desa.
Sedangkan gejolak pinjaman utang pemerintah ke luar negeri, semula ditahun 2014 sebesar Rp. 2.604,93 triliun, kini ditahun 2017, telah meroket sebesar Rp. 4.667,41 triliun.
Padahal rasio kemiskinan rakyat tidak signifikan bisa mengatasi masalah pengangguran selama kurun waktu 3 tahun ini.
Yang lebih mengagetkan lagi adalah tercatat laporan pengaduan masyarakat ke KPK sebanyak kurang lebih 400 kasus korupsi pembangunan infrastruktur dari desa. Sedangkan upaya mengawasi penggunaan anggaran negara tersebut, patut diragukan tidak efektif terserap ke desa untuk pembangunan infrastruktur.
Kini pemerintah menggagas akan menjual BUMN kepada pihak asing, dan celakanya konon DPR akan menyetujuinya. Maka dapat dibayangkan aset-aset negara semakin dikikis habisan dan rencana ini menunjukan kekalahan pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan rakyat.
Situasi lain yang sangat memprihatinkan adalah, tidak konsistennya Jokowi dalam melibatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan dan kebebasan berdemokrasi. Kini sejumlah aktifis tersadar ditangkap dan diseret ke pengadilan dengan tuduhan mengkritik kekuasaan dan dianggap melanggar hukum. Padahal janjinya sebelum berkuasa, Jokiwi-JK siap untuk dikritik, sebagai wujud untuk memelihara kebebasan berpendapat.
Ancaman bagi Rakyat ini sesungguhnya menunjukan kekalahan yang berlebihan dan anti demokrasi.
Kini konsep pembangunan reformasi agraria telah disalah gunakan dan berpotensi melanggar konstitusi UUD 1945. Dengan memberikan izin penguasaan lahan agraria kepada pihak suasta/asing termasuk dengan memberikan izin HGU/ HGB dalam proyek pembangunan REKLAMASI.
Pada bulan Agustus yang lalu, komisi memberikan Sertifikat HGU/ HGB kepada suasta berupa hak pengelolaan Pulau C dan D Teluk Jakarta, dan dibukanya Oktober 2017 ini.
Menko Maritin telah mencabut MORATORIUM 17 Pulau Teluk Jakarta dan berimbas juga ke pulau Banten.
Kesemua ini jelas-jelas akan merusak ekosistem laut dan kemiskinan para nelayan. Kerana reklamasi yang sudah dijalankan ini terbukti terindikasi korupsi dan mencederai masyarakat secara menyeluruh dan menguntungkan bagi golongan masyarakat tertentu. Bahkan sejumlah rumah properti mewah diperjualbelikan untuk kepentingan yang tidak produktif bagi rakyat kebanyakan.
Swasembada pangan tapi impor. Aneh tapi nyata kok swasembada pangan dengan impor. Janji ini terang benderang dipungkiri. Saat ini kita masih mengimpor beras, gula, garam, kedelai, bawang putih, sapi dan bahkan manapun di impor. Semestinya saat ini pemerintah mengembangkan sumber daya pertanian secara progresif kekayaan alam kita dan menggalakkan pembangunan agraria dengan konsep reformasi agraria secara progresif dalam skala alokasi pembangunan bagi pertanian indonesia. Namun hal ini tidak diperjuangkan secara produktif.
Berdasarkan sederet masalah yang terungkap diatas, dengan ini kami yang terhimpun dari berbagai elemen organisasi rakyat, mendesak :
1. Jokowi-JK selaku Presiden dan Wakil Presiden RI, agar bertanggungjawab memenuhi janji politiknya kepada Rakyat Indonesia
2. Stop HUTANG LUAR NEGERI
3. Stop jual Aset2 Negara
4. Berikan Tanah untuk Rakyat
5. Stop Politik Pencitraan
6. Tuntaskan pemberantasan korupsi tanpa diskriminasi
7. Stop penangkapan para aktivis kritis
8 Stop REKLAMASI
9. Stop Dominasi Asing
10. Penuhi 66 Janji Politik JOKOWI-JK.”.
| IH/PRB
