OLEH Faizal Assegaf | Ketua Progres 98
Tampilnya Setya Novanto sebagai Ketum Golkar tidak lepas dari intervensi Istana melalui penciptaan konflik di internal partai berlambang beringin.
Luhut Binsar Panjaitan yang disinyalir atas arahan Jokowi terlibat bermain di Munaslub Golkar untuk memuluskan jalan bagi Setnov. Dan hasilnya konflik internal Golkar yang berlarut-larut, seketika berakhir.
Jokowi dan Luhut berhasil membuat Setnov bagai kambing yang terikat di pagar Istana, manut dan tidak berdaya. Hasilnya Golkar dibuat berkhianat pada Prabowo Subianto, keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP).
Tak hanya itu, Golkar dipaksa untuk mendukung narapidana penista Al Qur’an alias Ahok di Pilgub DKI Jakarta.
Hasilnya membuat Golkar tersandera, kian terpuruk dan celakanya rela diobrak-abrik oleh Istana dan KPK melalui kasus korupsi Setnov.
Tapi lucunya, partai yang punya segudang pengalaman berpolituk justru merelakan organisasinya dihancurkan tanpa adanya perlawanan.
Mestinya Jokowi dan Luhut didesak untuk bertanggungjawab sebab mereka ikut terlibat membuat Setnov jadi Ketum namun setelah dijadikan tersangka, Istana seolah bungkam.
Jokowi dan Luhut tidak boleh cuci tangan, sebab sejak awal mereka tahu bahwa Setnov terlibat serangkaian kasus korupsi. Dan ihwal itulah yang digunakan sebagai pintu masuk mengobok-obak Golkar.
Perlakuan zalim tersebut tidak hanya dilakukan pada Golkar, namun PPP pun menuai nasib serupa. Harusnya kedua Parpol berani mengambil sikap tegas untuk lepas dari koalisi.
Termasuk posisi PDIP yang makin cemas dengan pengkhianatan Jokowi dan Luhut kepada Setnov. Polituk licik itu bisa jadi menimpa Megawati yang diduga terlibat dalam skandal BLBI.
PRIBUMINEWS.CO.iD
