Menteri Terbaik Bagi Siapa?
Oleh: Gede Sandra
(Sebuah Tinjauan untuk Best Minister Award Sri Mulyani Indrawati di World
Government Summit 2018)
Saya sangat tertarik dengan penghargaan yang diterima Menteri Keuangan Republik
Indonesia Sri Mulyani Indrawati (SMI) pada acara The World Government Summit
2018 dalam kategori Best Minister Awards. Karena sepengetahuan saya, SMI adalah
Menteri Keuangan yang memiliki banyak masalah dalam hal integritas dan
keberpihakan. Tentangnya saya kira luput dari penilaian lembaga The World
Government Summit.
Masalah Integritas dan Keberpihakan
Secara integritas SMI pernah terjerat Skandal Bank Century, Skandal Pajak Paulus
Tumewu, Skandal Pajak Halliburton, hingga Skandal Yield Surat Utang. Kita ingat
pada tahun 2010 SMI “diselamatkan” Bank Dunia setelah divonis oleh DPR sebagai
pihak yang bertanggung jawab dalam Skandal Bank Century yang merugikan Negara
Rp 6,7 triliun. Dalam Skandal Pajak Paulus Tumewu, keterlibatan SMI atas
disposisinya kepada Jaksa Agung untuk membebaskan Paulus Tumewu dari kasus
pajak yang rugikan negara Rp 399 miliar.
Dalam Skandal Pajak Halliburton, SMI menyetujui permohonan Dirjen Pajak saat itu,
Darmin Nasution, untuk mengurangi pembayaran pajak Halliburton hingga Rp 21,7
miliar. Dalam Skandal Yield Surat Utang, saya sudah hitung sendiri, akibat memasang
yield surat utang negara yang ketinggian dalam periode 2006-2010 dan 2016-2017,
SMI telah merugikan Negara Indonesia (tapi menguntungkan bond investor) Rp 190
triliun dan USD 11 miliar. Sayang Skandal yang terakhir ini belum lagi menjadi
sorotan publik, mungkin karena modus operandinya yang sukar dipahami awam.
Masalah keberpihakan SMI terhadap rakyat Indonesia, karena garis ekonomi
neoliberal yang disandangnya. Saya rasa sudah pasti kebijakan yang dikeluarkannya
tidak akan selaras dengan prinsip Keadilan Sosial. Kebijakan neoliberal akan selalu
mempertahankan liberalisasi finansial, liberalisasi perdagangan, fleksibilitas pasar
tenaga kerja, dan pengetatan anggaran (pemotongan anggaran publik dan pengejaran
pajak usaha kecil). Semua kebijakan yang akan memperburuk ketimpangan
pendapatan di suatu negara. Buktinya, selama SMI menjabat sebagai Menteri
Keuangan SBY tahun 2005-2010, indeks Gini Ratio terus merosot dari 0,36 ke 0,38.
Kini selama 2 tahun (2016-2017) di Kabinet Jokowi, indeks Ginio Ratio relatif
stagnan di 0,39 –meskipun Presiden Jokowi sejak 2014 hingga 2016 sukses turunkan
Gini ratio dari 0,41 ke 0,39 pada era Menkeu Bambang Brodjonegoro. Seharusnya
bisa lebih cepat (penurunan hanya 0,03 selama semester terakhir) karena Jokowi
sudah berusaha keras melakukan kebijakan yang berkeadilan seperti pembagian
sertifikat tanah.
Kebijakan austerity policy yang dilancarkan oleh SMI pada 2 tahun pemerintahan
Jokowi, selain menghambat penurunan indeks Gini Ratio, juga melemahkan daya beli
dan daya saing ekspor. Tentang penurunan daya beli juga telah dikonfirmasi oleh
Badan Pusat Statistik (BPS). Jokowi sendiri juga mengonfirmasi rendahnya posisi
ekspor kita dari negara-negara tetangga. Akankah Presiden terbuai dengan berbagai
penghargaan yang mengilusi realitas sebenarnya perekonomian kita?
Menteri Terbaik Kelompok Neoliberal
Kemudian saya coba periksa siapa sebenarnya lembaga The World Government
Summit. Setelah beberapa menit menelusuri di internet, dalam website resmi mereka,
disebutkan bahwa lembaga ini adalah “sebuah badan non-pemerintah yang memiliki
aspirasi untuk mengembangkan kehidupan warga di seluruh dunia dengan jalan
menguatkan organisasi-organisasi dengan pengetahuan untuk menuju masa depan
yang lebih baik.” Sangat indah maksud dan tujuan dari lembaga ini. Ingin menjadi
forum semacam World Economic Forum (WEF) versi Timur Tengah-nya.
Kemudian saya telusuri juga tentang penghargaan Best Minister, disebutkan bahwa ini
adalah mengenali upaya-upaya eksepsional dari menteri-menteri dalam
mendemonstrasikan keahliannya di sector public, mengimplementasikan reformasi-
reformasi dan menginspirasi pemimpin-pemimpin dan penyedia jasa lainnya untuk
mempromosiakn inovasi dalam domain mereka, agar dapat lebih baik melayani
warganya.\Dan ternyata, sejak pertama kali diberikan pada 2016, lembaga ini dibantu
oleh Thomson Reuters (sebuah perusahaan informasi keuangan yang terdaftar di
Wallstreet) dalam melakukan seleksi nama menteri terbaik setiap tahunnya dari
berbagai negara.
Berdasarkan infografis yang diterbitkan oleh lembaga World Government Summit,
menyebutkan bahwa SMI terpilih dari seluruh dunia karena berhasil menurunkan
kemiskinan sebesar 40 persen. Kita akan ukur melalui data BPS. Sri Mulyani mulai
menjabat akhir Juli 2016, kemiskinan penduduk Indonesia saat itu 27,7 juta atau
10,7%. Kemudian per September 2017 sebanyak 26,6 juta orang atau 10,12%
penduduk. Memang turun, tapi hanya tidak sampai 4%. Bila diukur selama 5 tahun
terakhir data kemiskinan per 2013-2014 mencapai 28,2 juta (11,25%), turun juga
tetapi hanya 5,7%. Jadi saya tidak dapat melihat darimana angka 40% penurunan
kemiskinan yang dimaksud World Government Summit untuk keberhasilan SMI ini.
Lagipula, Dunia harus tahu bahwa standar kemiskinan Indonesia sangat rendah
(kurang dari US$ 1 perhari), setengah dari standar Dunia (kurang dari US$ 2 perhari).
Bila digunakan standar dunia, alhasil jumlah kemiskinan bisa meningkar 3-4 kali lipat
dari nilai sekarang.
Kemudian katanya SMI berhasil mengurangi ketimpangan pendapatan. Faktanya yang
terjadi adalah kebijakan auterity policy yang dilancarkan SMI kepada masyarakat
menengah ke bawah (pencabutan subsidi, penaikkan PNBP, pajak usaha kecil) telah
menghambat program berkeadilan yang dilancarkan Jokowi (seperti pembagian
sertifikat). Memang ketimpangan turun, tapi hanya 0,03%. Pada era sebelum SMI,
Menkeu Bambang Brodjonegoro malah berhasil turunkan 0,2%, dari 0,41 ke 0,39.
Seharusnya Bambang Brodjo yang dapat penghargaan. Angka 0,39 capaian SMI saat
ini, masih sangat jauh dari standar indeks Gini Ratio negara-negara Welfare State
yang sekitar 0,29. Jadi jelas teman-teman di World Government Summit telah
melakukan penilaian yang salah. Atau memang standar neoliberal terhadap
ketimpangan pendapatan sedangkal itu?
Selain itu mereka juga katakan SMI berhasil meningkatkan lapangan kerja. Ya
meningkat 2,6 juta (mayoritas disumbang oleh proyek infrastruktur Jokowi), tapi
struktur ketenaga kerjaan masih sangat timpang. Jumlah penduduk yang bekerja di
sektor informal, 69 juta orang (57%), masih lebih besar dari sektor formal 52 juta
(42,9%). Masih terdapat 7 juta penganggur, lapisan rakyat yang bahkan tidak terserap
sektor informal yang berkerja kurang dari 1 jam seminggu (wajarkah dengan standar
Dunia?).
Saya tidak mengetahui apa ukuran peningkatan transparansi yang dimaksud lembaga
World Government Summit, tapi berdasarkan opini dari pimpinan Transparancy
International (TI), peningkatan indeks transparansi Indonesia sebanyak 5 poin selama
lima tahun terakhir masih dinilai terlalu lambat untuk mencapai target 50 di tahun
2019. Itupun juga buka pencapaian dari SMI sendiri, ada Menkeu-Menkeu lain
sebelum era SMI yang juga berjasa.
Karena isu utang adalah yang paling bombastis. Semua publik di Indonesia menjadi
saksi para pejabat berkilah, bersilat lidah, demi melindungi penambahan utang yang
dibuat SMI secara dramatis. Sama sekali tidak ada pengurangan utang sebanyak 50%.
Utang Indonesia terus bertambah di era SMI. Pada akhir tahun 2016, posisi utang kita
masih di level USD 154 miliar. Kini di tahun 2018, posisi utang pemerintah sudah
bertambah USD 22 miliar ke level USD 176 miliar. Sepanjang sejarah Republik,
utang berkurang hanya terjadi pada era Gus Dur. Data yang diluncurkan lembaga
World Government (yang bukan Government) Summit sangat tidak dapat
dipertanggung jawabkan.
Ya untuk cadangan devisa saya setuju lah, memang terus membesar. Tapi ini adalah
tren yang umum dari tahun ke tahun seiring pertumbuhan ekonomi. Perlu dicatat, itu
bukan semata kerja Menkeu, Bank Indonesia yang independen dari Pemerintah, di
bawah Agus Martowardoyo, tentu harus diberikan apresiasi lebih besar.
Fakta terpentingnya, SMI adalah menteri keuangan terbaik di dunia bagi para investor
pasar uang. Orang-orang terkaya dunia, para kelompok 1% penduduk terkaya yang
mengusai mayoritas asset dunia, adalah para penguasa pasar uang dunia. Mereka
adalah kelompok yang paling diuntungkan dari sistem neoliberalisme di Indonesia.
Kebanyakan orang pasti mengerti, bahwa SMI adalah srikandi neoliberal terbaik yang
pernah dimiliki oleh mereka. Maka untuk memastikan sistem ini tetap menguasai
Indonesia, maka sosok SMI haruslah mereka kampanyekan dengan sekuat tenaga.
Tapi dengan catatan. SMI tetap loyal menguntungkan kaum 1% dunia (Salah satunya
dengan memasang bunga lebih tinggi dari Vietnam dan Filipina 1-3% selama 7 tahun
berkarir sebagai Menteri Keuangan). Tidak ada makan siang yang gratis.*
