Kisah Gallup, Jokowi dan Sri Mulyani

Djoko Edhi Abdurrahman

By Djoko Edhi Abdurrahman (Anggota Komisi Hukum DPR 2004 – 2009, Advokat Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama, PBNU).

Yang giring Jokowi memang dari Amerika, diolah James Riyadi. Lalu masuk Gallup Polling, disebar lewat situ. Benar tidaknya riset Gallup, tak ada yang tahu.

Sekonyong-konyong sudah menyebar dan jadi sumber berita. Beberapa yang mengatasnamakan Gallup soal Jokowi, dibantah. Memang aneh. Umumnya kalau ada Gallup, di seberangnya pasti ada Harris Polling. Itu konfirmasinya.

Tapi jika pesanan top freemason, apa pun bisa terjadi, Gallup sendirian tanpa Harris (tanpa konfirmasi data). Cara Amerika memang selalu memasang minimal sepasang dalam penyelenggaraan polling sebagai intervensi opini publik. Jadi, ketahuan mana rilis bodong, mana data salah, mana data manipulasi.

Tak ada yang haram dilakukan asal bukan dalam negeri. Semua halal untuk mendikte Islam di Amerika. Wajib dibantu. Dari Gallup, bermunculan pemeringkatan untuk menjadikan Jokowi jadi hebat. Tapi saya tak baca ada yang bersumber dari Harris Polling, dan Data Metre. Saya tahu itu kerja freemason (club bawah tanah Yahudi yang pada 2007 berisi 286 perusahaan papan atas dunia).

Tapi, 5 bulan Jokowi naik tahta, ia sudah menyeberang ke Beijing. Xi Jinping yang tengah merintis pendirian AIIB (ASIA Infrastructure Investment Bank), langsung menerima proposal Jokowi atas 14 proyek yang dijanjikan di pilpres sebesar 50 miliar USD.

Proposal itu disetujui di Beijing tanpa koreksi. Tapi Jokowi diminta menandatamgani pendirian AIIB mendampingi India dan Cina sebagai pionir. Waktu itu, saham Xi sebesar 58% di AIIB. Dengan masuknya Indonesia, Xi mengklaim cukup syarat pendirian AIIB yang merangkul separuh penduduk bumi (India, Cina, Indonesia).

Sebelumnya Xi telah menginisiasi dua bank kreditur BRICK di Afrika, dan Broncho Del Sur di Amerika latin. Ketiga bank inilah yang menjadi jaringan OBOR (one belt one road dari politik baru Silk Road). Ketiga bank ini pula yang akan mendukung Renmimbi yang saat itu sudah disetujui Christen Lagarde (IMF) dan Obama untuk masuk basket mata uang baru dunia setelah USD dan Euro.

Ketiga bank itu adalah untuk menyaingi badan keuangan Barat (IMF, WB, ADB). Jokowi juga beroleh perintah Xi untuk mengusir Keuangan Barat dari Indonesia di KTT Asia Afrika Bandung. Maka terbitlan pidato Jokowi yang melecehkan Barat dI KTT AA.
Pada 24 oktober 2014, AIIB diresmikan. Pada bulan Oktober itu terjadi perubahan yang membuat kredit infrastruktur Xi itu tak cair. Sampai akhir jabatan Menkeu Bambang, hanya 10% yg cair. Mula-mula, Perancis masuk AIIB, disusul Inggris, lalu seluruh Eropa. Gelombang kedua, seluruh Asia Pasifik masuk, minus Jepang, Austalia, dan Korsel.

Gelombang ketiga IMF dan ADB masuk. Hanya Amerika dan WB yang tak masuk. Alasannya, jika AIIB fall, semua negara ikut merasakan akibatnya. Akibatnya, saham Xi jadi minoritas, dan kredit 14 proyek infrastruktur Jokowi ikut berhenti.

Tahu ambisi Cina yang pada 2014 ekspornya sudah melampaui Amerika, Taper Tantrum dimainkan oleh issu suku bunga acuan Fed. Ini menghajar negara emerging market di pasar uang. Karena Jokowi tak paham apa-apa, muncul pernyataannya yang monumental “Sebentar lagi meroket!”. Sampai hari ini tak kunjung meroket, melainkan nyungsep dari 6% ke 5% (rapor merah).

Tak mempan dengan serangan Taper Tantrum, tanggal 6, 7, 8 Agustus 2015, pasar Shanghai diserang. Rp 36 ribu triliun menguap dari pasar itu dalam 3 hari. 26 orang terkaya Cina jatuh miskin.

Sejak pidato Jokowi di KTT Asia Afrika yang menyerang lembaga keuangan Barat, Jokowi berhasil membuat gusar IMF, WB, ADB. Ketiga lembaga itu mengencangkan kreditnya. Cilaka. Sementara Xi kesulitan keuangan akibat serangan di Pasar Shanghai, sementara ambisi Xi untuk memonopoli AIIB gagal karena semua negara masuk AIIB dan membuat sahamnya jadi minoritas di AIIB. Tiongkok memangkas proyeksi pertumbuhannya dari 7,4% menjadi 7,1%, realisasinya 6,7% tahun 2015.

Krisis nilai tukar akibat The Fed di emerging market, membuat Jokowi kejepit. Kredit dari Cina tak cair (yang jadwalnya mulai 2015) tak bisa dimajukan, Barat ngambek, merasa dikhianati, tak mau membantu, dan karena sudah tak layak diberi kredit secara keuangan.

Sementara defisit anggaran melampaui 3% dari PDB, maka LBP mengcreate ide Tax Amnesty. Ide bohong-bohongan: ada 11.000 triliun duit Indonesia di Tax Heaven (Singapore, Lexemburg, Hongkong, Dubai, Swiss, Cayman Island, etc), sampai kini tak ada duit itu. Ide yang lahir karena Cina dan Barat tak mau ngutangi. Tak ada jalan lain, ludah harus dijilat lagi. Kecaman dan pengkhianatan Jokowi kepada lembaga keuangan Barat harus dipulihkan. Caranya cuma satu: Barat bisa memaafkan with one condition, Direktur Pelaksana Bank Dunia Sri Mulyani dijadikan Menteri Keuangan.***

JAKARTA, 1 Juni 2018