PRIBUMINEWS.CO.ID – Sejumlah aktivis pergerakan Bandung berkumpul di Jakarta tempatnya di Plaza Sentral di Jln General Sudirman 8/6 mereka dukung #2019GantiPresidendan mengkonsolidasikan gerakan serupa diberbagai daerah , mengkritisi pemerintahan Jokowi membuka peluang asing untuk semakin mendominasi di Indonesia dengan berbagai kebijakan, regulasi dan peraturan2 pemerintah.
Masalah lain yg timbul saat ini dgn berbagai kenaikan harga barang dan SEMBAKO kenaikan listrik / TDL , Kenaikan BBM, masalah ancaman disintegrasi dan gejolak sosial yg dipicu oleh masalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.
Masalah pinjaman utang luar negeri yg meroket tinggi, masalah reklamasi dan masalah konflik2 Agraria diberbagai daerah.
Masalah infrastruktur yang berpotensi terjadinya indikasi korupsi di berbagai daerah kerna sistim perancanaan, pelaksanaan dan pengawasan yg relatif buruk termasuk ambruknya bangunan Infrastruktur .
Selainnitu sejumlah janji Jokowi yg tidak terpenuhi sejak janji PILPRES 2014, Masalah gizi buruk yg menimbulkan korban jiwa di PAPUA .
Menyoroti juga potensi PILKADA dan PILPRES yg berpeluang terjadinya suap dan Money politik.
Kami juga mendorong lahirnya Poros ke 3 atau poros alternatif di PILPRES 2019 mendatang dalam kerangka berdemokrasi dan peluang partisipasi politik untuk mengurangi angka GOLPUT di Indonesia.
Kami menyoal juga masalah Islam dalam perspektif sosial dan agama disatu sisi, tapi kami mengkritik tajam bahw masalah intoleransi, Isu Faham Radikalisasi dan anti terorisme , tidak boleh mendiskriminasi Islam dan agama tertentu.
Radikalisasi dan masalah terorisme harus dilihat sebagai gerakan kejahatan Transaksional
Jokowi JK dalam Pilpres 2019 yg sangat menyolok di 8ngkari diantaranya janji akan memenuhi 10 juta tenaga kerja baru , menolak impor pangan dan pinjaman utang luar negeri yg cendrung Wanprestasi dilakukan oleh Jokowi.
“ jumlah tenaga kerja asing disektor tenaga kerja kasar berpotensi menimbulkan kesenjangan dgn warga Indonesia, karena saat ini rakyat Indonesia masih bermasalah dengan pengangguran yg cendrung meningkat ditambah dengan PHK yg tak bisa dibendung lagi . Kondisi ekonomi yg relatif buruk itu berpotensi meningkatnya kejahatan dan sangat kasihan dan prihatin kepada Kepolisian yg harus menanggung berat beban itu dalam proses penegakan hukum,”kata Effendi Saman kepada redaksi. |ahm
