PRIBUMINEWS.CO.ID – Jelang sehari memperingati Hari Pelaut Sedunia ke 8 tahun 2018 hasil kesepakatan negara-negara anggota Internasional Maritime Organization (IMO) termasuk Indonesia selesainya Konferensi Standard Training and Certification of Watchkeeping for Seafarers (STCW) 1978 di Manila yang berlangsung dari 21 hingga 25 Juni 2010 yang kemudian disahkan secara resmi melalui Resolusi IMO No A.1033 (27) tentang Pengesahan Day of Seafarers (Hari Pelaut Sedunia) untuk pelaut Indonesia masih meninggalkan duka cita yang mendalam.
Dari markas Pelaut Senior yang berada dibilangan Jatinegara Jakarta Timur, juru bicaranya Teddy Syamsuri menyoroti keprihatinannya atas dua kali berturut-turut terjadi tenggelamnya dua kapal penumpang di Danau Toba yang telah merenggut korban hilang ratusan orang oleh akibat adanya human eror yang diduga bersumber dari internal awak kapalnya atau pelautnya sendiri yang satu nampaknya tidak mengantisipasi over kapasitas penumpang yang jauh melebihi kapasitasnya dan satunya lagi karena mesin mati ditengah danau yang kurang bersahabat. Tentunya ada dugaan KSOP (Kepala Syahbandar) setempat juga tak lepas dari bagian sumber masalah yang tetap melayarkan kapal yang berpenumpang over kapasitas itu.
“Sementara itu untuk perkara perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta peningkatan kesejahteraan bagi pelaut dan keluarganya dari organisasi serikat pekerjanya pelaut Indonesia yang bernama Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) seperti saat bertubi-tubinya kasus penyanderaan pelaut Indonesia oleh kelompok teroris Abu Sayaf di Philipina Selatan justru kepengurusan pusat KPI yang disibukkan adalah Kementerian Luar Negeri dan KPI cuci tangan,”ujar Teddy dalam rilisnya yang diterima Redaksi, Ahad, 24 Juni 2018.
Hal KPI yang diurus Pengurus Pusat (PP) KPI sampai sedemikian dzholimnya terhadap pelaut Indonesia yang punya hak dan berdaulat penuh di organisasi KPI, dirasakan sejak kepengurusan tahun 2001 pasca Musyarawah Luar Biasa (Munaslub) di Hotel Grand Cempaka Jakarta Pusat sampai saat ini usai Kongres Luar Biasa (KLB) akhir 2017 di Hotel Sari Pan Pasific Jakarta Pusat.
“Dari kekuasaan (PP) KPI yang unlimited sebagai pengkhianatan terhadap hasil perjuangan reformasi pelaut Indonesia itu, maka KPI sebagai serikat pekerja dibonsai sifatnya yang bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab menjadi bersifat terkekang, tertutup, dikendalikan, tidak demokratis dan tidak bertanggung jawab. Bentuk serikat pekerja diseret menjadi bentuk korporasi atau perusahaan sesuka-sukanya pengurus” katanya.
Dengan mindset PP KPI yang sudah rusak dan berkarat oleh pengakuan Sekretaris Jenderal PP KPI I Nyoman Budiase yang terpilih dalam KLB KPI 2017 untuk dilakukan perubahan dan perbaikan internal merasa kesulitan.
Menurut Teddy yang Jubir Gerakan Spirit ’66 Bangkit (GS66B) pengakuan sang sekjen itu yang ingin ada perubahan dan perbaikan di tubuh KPI memang semakin menyesakkan komunitas Pelaut Senior.
“Padahal dari domain hukum setelah PP KPI demissioner dalam Kongres VII tahun 2009 di Hotel Sheraton Bandara Cengkareng Banten dengan hasil deadlock dan tak ada pemilihan PP KPI baru untuk periode 2009-2014, mereka tetap melenggang untuk tetap berkuasa. Sehingga KLB KPI 2017 yang memilih Budiase menjadi sekjen sekalipun dari penilaian kami, Pelaut Senior, tetap illegal dan KLB tersebut secara resmi kami tolak” tandasnya.
Namun demikian bagi Pelaut Senior jika banyak pelaut sudah tidak suka sama KPI, aktivis Hasoloan Siregar (Solo) yang bersama Teddy merasa tidak sudi jika KPI sebagai organisasi serikat pekerjanya pelaut atau unionnya pelaut Indonesia dibenci dan dituntut dibubarkan hanya akibat salah urus dan tidak amanahnya PP KPI.
“Yang harus dibubarkan adalah PP KPI, bukan organisasi KPI. Janganlah untuk memburu tikus lalu rumahnya yang dibakar” kata Solo tegas.
Menurut Solo organisasi KPI itu bukan perusahaan milik ‘nenek moyang’ yang namanya Prof DR Mathias Tambing yang sekarang jadi Presiden PP KPI dan juga Sonny Pattiselano yang tetap kokoh jadi Wakil Sekjennya yang ternyata keduanya tidak murni pelaut.
“Konon dari sumber yang dipercaya nama Mathias memang alumnus AIPI Makassar, tapi hanya berlayar saat prola (proyek laut) dan tidak lulus. Sementara yang namanya Sonny juga alumnus AIPI Makassar, tapi bekerjanya konon hanya jadi pelaut pegawai perhubungan laut di Ambon. Artinya jika mereka mau jujur, keduanya jelas bukan anggota KPI” tuturnya geram.
Sayangnya ungkap Teddy, almarhum mantan Presiden PP KPI Hanafi Rustandi terlambat menyesalkan atas modus Mathias dan Sonny yang mampu mempengaruhi Hanafi lalu menyampaikannya sampai dia meninggal dunia.
“Setelah perjuangan reformasi pelaut berhasil melengserkan PP KPI yang pejabat dan pensiunan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang juga alumnus Akademi Ilmu Pelayaran (AIP) dan berhimpun dalam CAAIP dan mempercayakan orang sipil yang pelaut bernama Hanafi Rustandi itu, pada perkembangannya organisasi KPI bukan jadi demokratis dan justru menjelma menjadi organisasi yang dibaca up gaya preman, membangun KKN dan dibawanya menjadi bentuk perusahaan miliknya akibat pengaruh kuatnya Mathias dan Sonny” lanjut Jubir Pelaut Senior Teddy menuturkan.
Keterlambatan penyesalan almarhum Hanafi yang dulu dibesarkan oleh kepengurusan PP KPI dari CAAIP tentu tidak berarti apa-apa dan baik Mathias maupun Sonny tetap saja menjadi penguasa organisasi KPI.
Namun sikap komunitas Pelaut Senior seirama dengan sikap Solo yang merasa tidak sudi jika organisasi KPI dicaci, dibenci bahkan dituntut untuk dibubarkan oleh sebagian besar pelaut, karena bukan salahnya organisasi tapi dzholimnya PP KPI dibawah cengkraman Mathias dan Sonny.
“Kami yang telah ikut membesarkan organisasi KPI sampai bisa beli gedung di Pusat Perkantoran Cikini untuk kantor PP KPI, bisa bangun Poliklinik Baruna Medical Center dan beli tanah 50 hektar di Muara Gembong untuk bangun Kampus Diklat Pelaut KPI kendati tidak terbangun dan tanahnya pun raib terjual melalui kontribusi saat kami bekerja di kapal-kapal asing di luar negeri, sangat naif jika tidak berkewajiban untuk menyelamatkan organisasi KPI ditengah pembiaran baik pihak Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Menteri Tenaga Kerja maupun Presiden Internasional Transpotworkers Federation (ITF) yang berkedudukan di London atas kerusakan akut organisasi KPI tersebut.
“Sekalipun kami sudah purna layar karena faktor usia yang sudah sepuh tapi demi menghormati dan menghargai para pendiri KPI yang tokoh-tokoh pelaut di jamannya di tahun 1966 saat masih bernama PPI (Persatuan Pelaut Indonesia) sekaligus adanya kontribusi kami yang signifikan pada organisasi KPI, menyelamatkan organisasi KPI menjadi mutlak dan perlu untuk terus diperjuangkan sampai kapanpun” sela Solo.
“Bagaimanapun organisasi KPI adalah Rumah Besar Pelaut Indonesia yang sejak 1975 dikukuhkan menjadi wadah tunggal bagi kehidupan berserikatnya pelaut Indonesia berdasarkan Surat Keputusan di era Dirjen Hubla Haryono Nimpuno dan berafiliasi dengan ITF sejak 1981 yang sampai saat ini belum ada pencabutan dan tetap diakui ITF, tentu menjadi tanggung jawab moral kami untuk tetap mempertahankan, menjaga dan mengawal Rumah Besar Pelaut Indonesia tersebut” pungkas Teddy selaku Jubir Pelaut Senior. |RDS/PRB
