SBY, Pilkada, Oknum BIN,  Polri, dan TNI

0
109

Ada apa dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang Oknum Badan Intelijen Negara (BIN)  Polri, dan TNI?

Mantan Presiden SBY ini mengatakan ada oknum di Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, dan TNI yang tidak netral dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018. SBY juga mengaku sudah berulang kali meminta agar ketiga lembaga negara itu netral dalam setiap pesta demokrasi lima tahunan berlangsung. “Tetapi yang saya sampaikan ini cerita tentang ketidaknetralan elemen atau oknum, dari BIN, Polri, dan TNI itu ada, nyata adanya, ada kejadiannya, bukan hoaks. Sekali lagi ini oknum,” demikian SBY dalam jumpa pers di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/6).

Keluhan ini menjadi sorotan penting dalam pesta Pilkada serentak 171 wilayah. SBY sebagai Presiden ke-6 RI juga berharap negara serta perangkat lainnya bisa netral. “Selama 10 tahun saya tentu kenal negara, pemerintah, BIN, Polri, dan TNI. Selama 10 tahun itu lah doktrin saya, yang saya sampaikan, negara, pemerintah, BIN, Polri, dan TNI netral,” keluhnya.

Menurut SBY, dirinya menyampaikan hal tersebut merupakan bentuk tanda sayang kepada BIN, Polri, dan TNI untuk tidak keliru bersikap dalam gelaran Pilkada maupun Pemilu yang akan datang. SBY menyatakan dirinya berani menyampaikan hal ini lantaran memiliki bukti dan mengetahui kejadian tersebut dari laporan orang-orang yang ada disekitarnya. Untuk itu, SBY memberanikan diri mengungkapkan ini mewakili rakyat yang merasa khawatir untuk bicara lantang. “Kalau pernyataan saya ini membuat Intelijen dan kepolisian kita tidak nyaman dan ingin menciduk saya, silakan,” kata dia. “Mengapa saya sampaikan saudara-saudara ku. Agar BIN, Polri, dan TNI netral. Karena ada dasarnya, ada kejadiannya,” ujarnya menambahkan. SBY lantas membeberkan dugaan ketidaknetralan yang dilakukan oknum BIN, Polri, dan TNI dalam Pilkada. Pertama-tama SBY mencontohkan dugaan ketidaknetralan alat negara itu pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

Menurut SBY, terdapat kejanggalan ketika itu, saat Polri beberapa kali memeriksa mantan calon wakil gubernur DKI Jakarta, yang Demokrat usung, Sylviana Murni dan juga suaminya Gde Sardjana. “Termasuk kurang sekian jam pemungutan suara, namanya Antasari keluarkan statement yang merusak kredibilitas SBY,” kata dia.

SBY melanjutkan dugaan ketidaknetralan juga terjadi pada Pilgub Papua. Menurutnya calon gubernur Papua yang Demokrat usung, Lukas Enembe diminta oleh petinggi Polri dan BIN untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya. “Seorang gubernur kebetulan ketua Partai Demokrat Papua diminta untuk menerima seorang jenderal polisi jadi wakilnya, cawagub dan memenangkan partai tertentu dan bukan partai Demokrat. Saya kira keterlaluan,” tuturnya.

SBY juga mengungkap tak netralnya Polri dalam Pilgub Kalimantan Timur. Ia menyatakan calon yang diusung pihaknya hampir tak bisa maju karena diperkarakan oleh pihak kepolisian. Perkara itu muncul, kata SBY lantaran calon yang pihaknya usung menolak permintaan calon wakil gubernur dari kepolisian. Tak sampai di situ, SBY menyebut terdapat kejanggalan juga pada Pilgub Jawa Timur. Menurutnya, serikat pekerja yang ingin mendukung pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak, para koordinatornya dipanggil pihak kepolisian. “Yang bersangkutan akan berkunjung ke suatu pabrik di wilayah Jawa Timur batal sesaat karena menurut info yang saya terima yang punya (pabrik) ditelepon oleh pihak kepolisian,” kata dia.

Lebih lanjut, SBY mengatakan dalam gelaran Pilgub Riau dirinya juga mendapat laporan petinggi TNI diminta oleh petinggi BIN untuk memenangkan pasangan tertentu. Namun, menurutnya, petinggi TNI itu bersumpah akan netral. “Di Maluku kejadian, di Aru semua sudah mengikuti. Di Jawa Barat yang baru saja saya dengar, apa harus rumah dinas mantan wakil gubernur, harus digeledah,” kata dia. “Saya mohon dengan segala kerendahan hati, netral lah negara, netral lah pemerintah, netral lah BIN, Polri, dan TNI,” jelas SBY.

Itulah penggalan keluh kesah SBY di sejumlah media dalam soal BIN, Polri, dan TNI di Pilkada tahun 2018 ini. Tak lama setelah itu juga ada jumlah Video pernyataan SBY bahwa dia dengan tegas mendukung sejumlah akdernya di Sumut dan daerah lainnya. Dari analisa kami bahwa ini menarik kenapa SBY begitu kuat muncul saat ini, dan mengungkap keluhannya saat ini 2018. Sedang saat 2017 SBY cenderung diam. Bahkan dalam Pilpres 2014 SBY juga tak ada suara sol Pilpres yang mana besannya ikut bertarung.

SBY adalah tokoh penting bangsa dan ini sebuah kisah menarik dalam politik 2018 ke 2019 karena penentu Pilkada 27 Juni 218 ini adalah sebuah pintu masuk jelang 10 Agustus 2018. SBY harus ambil peranan siapa saja yang akan daftar Pilpres 2019 di KPU. Tokoh sekelas SBY harus ikut ambil peranan, seain mantan Presiden ia pemimpin partai yang memiliki kursi lumaya penting di DPR.

Tahun politik masih bergerak, bergerak sesuai waktu berputar.

Bisakah SBY akan menjadi “King Maker”? Paling tidak dia akan jadi King Maker untuk anaknya yang kini digadang akan maju paling tidak wapres. Tapi bekal ini tentu soal kekuatan dala pilkada 2018 ini, makanya SBY begitu yakin calonnya yang didukung akan menang, baik di Sumut, Jatim dan Jabar.

Anlisa Tony Rosyid di media ini menulis bahwa Demokrat jika AHY didampingkan dengan Anies, tak ada alasan bagi Demokrat untuk menolak. Tapi Tony juga menyebut jika hal ini ada kebuntuan koalisi dan akan  menjadi terurai.

“Tak ada alasan bagi SBY untuk menolak koalisi jika AHY, sang putra mahkota mendapat tempat signifikan. Apalagi, performa AHY layak jual. Terbukti, masuk 4-5 besar survei,”tulis Tony.

Masih kata Tony apakah PKS dan PAN terima AHY sebagai cawapres Anies? Proses dialog terus berjalan. Setidaknya ada empat alasan mengapa mesti AHY.

Pertama, elektabilitas AHY paling tinggi diantara sembilan calon yang disiapkan PKS, dan empat calon yang disediakan PAN. Kedua, AHY putra Jawa. Faktor sosiologis Jawa ini penting, karena pemilih Jawa lebih dari 100 juta. Ketiga, Demokrat punya kursi terbanyak yaitu 61 kursi, dibanding PKS (40 kursi) dan PAN (49 kursi). Keempat, AHY terbebas dari sektariansme ormas.

Jika hal diatas terjadi situasi itu apakah akan menguntungkan buat AHY yang didukung keras sang bapak? Kami melihat SBY akan mampu memainkan posisi permainan saat ini.

AHY berpeluang jadi cawapres. Selain asal Jawa, bebas dari pengelompokan “isme sektarian” ormas, AHY adalah anak muda ganteng yang punya pasar milenial dan ibu-ibu. Selain faktor militer menjadi penting di tengah maraknya isu kebangkitan komunisme di Indonesia, lanut Tony.

Jika gerakan medsos SBY dengan videonya atas seruan dan lainnya (sebelumnya SBY tak melakukan ini) maka tak menutup kemungkinan SBY punya peran dalam 2019. Soal nanti AHY dengan siapa maju nampak akan ditung, lagi-lagi lihat 27 Juni 2018 ini.

SBY adalah politikus dan militer  yang mumpuni jadi tahu kemana arah panah akan dilepas sehingga perannya bagi bangsa ini bukan kecil. Jadi peran SBY saat ini yang menyolek Oknum BIN,  Polri, dan TNI ini sebenarnya bukan sengaja, namun lebih pada kritik kuat atas kekuataan yang saat ini mengolah Pilkada dengan melibatkan oknum BIN,  Polri, dan TNI sehingga menjadi tak independen dalam pesta demokrasi pilkada ini.

Akhirnya saya sampaikan apakah sikap SBY ini akan mempengaruhi kejadiaan pesta awal Pilkada 2018 menuju Pilres 2019? Jawbanya cukup panjang, paling tidak 27 Juni 2018 saat Pilkada adalah satu kunci pertama membuka tabir siapa yang maju di Pilpres 2019 nanti. Tabik!

AENDRA MEDITA, Analis dari (PUSAT KAJIAN KOMUNIKASI POLITIK INDONESIA)

Jakarta, 24/6/2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.