Prabowo-AHY, Tepatkah?

OLEH Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Jokowi vs Prabowo, ibarat memutar “film lama” pilpres 2014, kata Jansen, salah satu ketua Demokrat. Tidak hanya Jansen yang menilai seperti itu. Banyak analisis dan pengamat politik punya nada yang sama. Prediksinya? Jokowi yang menang. Dua periode. Benarkah?

Apa alasan para analis dan pengamat politik itu? Pertama, saat Prabowo deklarasi, elektabilitas tak bergerak. Stagnan. Bahkan ketika dirivalkan dengan Jokowi, jaraknya jauh. Elektabilitas Jokowi melesat di atas 50%. Inilah yang membuat tim istana dan PDIP makin percaya diri. Karena itu, mereka mendorong Prabowo maju. Soal ini, tim Prabowo mesti jernih melihat data.

Kedua, sulit jualan Prabowo. Branding butuh track record calon. Tak ada sesuatu yang baru di jejak sejarah Prabowo selama lima tahun ini. Sementara Jokowi, punya kebanggaan infrastruktur sebagai prestasi pemerintahannya. Lepas dengan segala dinamikanya.

Ketiga, Prabowo terlalu senior dan superior untuk sebuah pengalaman. Tak mudah bagi tim untuk mendapatkan celah memberi masukan kepada Prabowo. Padahal, calon ibarat pengantin. Butuh designer agar tampil menawan. Sementara Prabowo terlalu apa adanya. Ceplas-ceplos dan spontan. Dalam politik, rawan blunder.

Apalagi jika disandingkan dengan AHY. Militer-militer. Maka, isu “otoriter dan militerisme”‘ dengan bumbu penembakan mahasiswa Trisakti akan jadi bahan gorengan yang sangat renyah.

Ah, itu kan analisis kecebong. Orang yang gak suka Prabowo maju. Takut kalau Prabowo jadi presiden. Itu tanda istana panik. Survei-survei itu bayaran, tak perlu didengar. Hehe… Para analis pasti tersenyum merespon komentar itu. Yang jelas, cara baca semacam ini justru membuat mata tak lagi tajam dan obyektif melihat data dan fakta.

Prabowo itu hebat. Negarawan, punya kemampuan, tak diragukan integritas dan nasionalismenya. Betul! Seribu persen betul. Tak banyak yang membantah soal ini. Tapi, elektabilitas tak linier dengan semua kelebihan itu. Banyak preman dan koruptor kalahkan ulama dan akademisi dalam pileg dan pilkada. Demokrasi di dunia politik punya dinamikanya sendiri. Masih belum paham? Hehe… Memang, perlu sedikit kecerdasan supaya tak gagal paham.

Penilaian di atas dibantah. Terutama oleh kader Gerindra dan para pendukung Prabowo. Alasannya? pertama, Jokowi sedang dalam keadaan lemah. Elektabilitasnya tak aman. Banyak kebijakan pemerintah dianggap menyusahkan rakyat. Terutama terkait ekonomi, hukum dan kedaulatan negara. Hampir separo rakyat, tidak hanya ingin, tapi bernafsu ganti presiden. Kedua, kekompakan koalisi empat partai, Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN, plus dukungan ulama dan umat jadi faktor signifikan. Dianggap akan mampu mendorong elektabilitas Prabowo.

Mesin partai ketika berkolaborasi dengan “mesin umat” diprediksi akan mampu jadi tangga kenaikan suara Prabowo. Meski Prabowo lemah dari sisi ketokohan.

Benarkah empat partai akan kompak? Prabowo tak mau cawapres dari PKS dan PAN. Cawapres dari Demokrat? Kabarnya, Prabowo mau terima. Asumsi ini perlu dianalisis melalui dua pertanyaan. Pertama, apakah SBY ridho sang putra mahkota disandingkan dengan Prabowo? Beberapa kali SBY berujar siap koalisi dengan Gerindra jika capresnya bukan Prabowo. Apakah SBY berubah pikiran? Tak dapat dipungkiri, psikologi SBY labil jika menyangkut Sang Putra, AHY.

Yang perlu dihitung SBY adalah bahwa AHY itu kader masa depan Demokrat. Bersih, belum terkontaminasi, diminati, dan punya peluang besar. Elektabilitas sebagai cagub DKI luar biasa. Dekalrasi, langsung naik. Meski kalah karena faktor pengalaman. Diuji di cawapres, elektabilitasnya tertinggi. Ini potensi besar yang dimiliki SBY dan Demokrat.

Jika salah kalkulasi dan gagal nyawapres, AHY tamat. Kedepan, nama AHY tak akan lagi diperhitungkan sebagai tokoh potensial. Dua kali kalah adalah track record yang buruk dan sulit upgradenya. AHY tak lagi punya peluang. Kecuali sebagai Ketum Demokrat yang tak lagi punya daya tarik.

Apakah memasangkan AHY dengan Prabowo itu pilihan tepat? Meragukan. jika Prabowo menang, itu berkah. Jika kalah? Karir AHY akan berakhir. SBY adalah sosok ayah yang dianggap berdosa dan bertanggung jawab atas hancurnya masa depan AHY. Sudah keluar dari karir militer, nyungsep di dunia politik.

Maka, menundanya demi menjaga potensi AHY di mata publik akan jauh lebih baik. Kecuali jika AHY dipasangkan dengan tokoh yang tingkat kemenangannya bisa diharapkan. Anies Baswedan atau Gatot Nurmantyo misalnya. Jauh lebih menjanjikan.

Kedua, jika AHY dipaksakan untuk dipasangkan dengan Prabowo, belum tentu PKS terima. Kabarnya, ada perjanjian tertulis antara Gerindra-PKS soal pilpres 2019. Perlu diklarifikasi isi kesepakatan itu.

Tapi poinnya, tak mudah PKS bisa terima pasangan Prabowo-AHY. Sebab, PKS punya Aher dengan track record dan prestasi luar biasa. Akan dikorbankan untuk terima AHY yang 0% track recordnya di pemerintahan?

PKS adalah variable penting dalam koalisi. Sebab, pertama, PKS punya mesin partai yang solid dan efektif. Kedua, PKS punya kedekatan dengan ulama dan umat Islam. Saat ini, suara umat lagi diperhitungkan. Rugi jika mengabaikannya.

Prabowo-AHY, selain punya kendala koalisi, juga keraguan Demokrat, terutama SBY terhadap kekuatan suara Prabowo. Jika salah langkah, SBY akan merasa berdosa seumur hidupnya karena salah mendesign putra mahkotanya. Mengisi akhir hidupnya dengan dihantui rasa berdosa. Tak ada yang lebih menyakitkan dari perasaan itu.

Jakarta, 10/7/2018