Ada Kesalahan Impor Pangan, Prima Ultimatum KPK Periksa Enggartiasto Lukita

Puluhan orang yang tergabung Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka mendesak KPK untuk mengusut kasus impor pangan yang dilakukan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita. Diduga ada kesalahan tata kelola impor pangan yang dilakukan Enggartiasto hingga membuat petani rugi.

“Faktanya, dl era pemenntahan Jokowi lndonesia dbanjiri oleh Impor pangan,” ujar Ketua Prima Sya’roni di Gedung KPK, Jakarta, Senin (17/9/2018).

Menurutnya, komodttas yang diimpor dalam jumlah yang fantastis adaiah beras sebanyak 1 juta ton. garam sebanyak 3,7 juta ton, gula sebanyak 3,6 juta ton. Banjirnya impor pangan tersebut sudah dikeluhkan banyak pihak seperti petani dan petambak garam. Tapi nyatanya pemerintah terlihat abai terhadap keluhan tersebut karena tetap meneruskan impor.

Berdasarkan Ikhtlsar Hasll Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2017 Badan Pemerlksa Keuangan (BPK), disimpulkan telah telah kesalahan kebijakan impor untuk komoditas beras, gula, gararn, hingga daglng sapi.  Kesalahan terjadi karena penerbitan persetujuannya ridak sesuai kebutuhan dan produksi dalam negeri.

Menurut BPK, Menten Padagangan harusnya dapat melakukan penyesuauan melaiul koordinasi dengan Menteri Pertanian dan Menteri Kelautan dan Perikanan. Kesalahan terjadi karena persetujuan impor tidak melalui rapat koordinasi di bawah Menko Perekonomnan. BPK juga menemukan bahwa Kemendag juga tidak memiliki mekamsme untuk memastlkan jumlah realisasi impor tidak meiebihi jumlah persetujuan impor yang diterbitkan.

“Atas temuan BPK tersebut dapat disimpulkan ada kebijakan impor pangan selama ini tidak melalul prosedur yang ada,” tegasnya.

Sehingga, sambung Sya’roni, dlduga kuat ada upaya merekayasa impor untuk keuntungan kelompok tertentu. Ada plhak-pihak yang ingin mengeruk rente dari bisnis impor. Oleh karena Itu KPK harus bergerak cepat menggulung komplotan mafia impor pangan yang merugikan rakyat Indonesia.

“Kaml mendesak kepada KPK, usut tuntas dugaan korupsi impor pangan. Selain itu tangkap Menterl Perdagangan Enggamasto Luknta,” tandasnya.

Lebih lanjut Sya’roni mengatakan, aksi di depan KPK juga digelar setelah ekonom senior DR Rizal Ramli yang mengkritik Menteri Perdagangan Enggartiasti Lukita yang impor kebutuhan pokok seperti beras, gula dan garam tanpa didukung data yang valid. Akibatnya para importir memanfaatkan ketidakvalidan data tersebut untuk mengejar rente yang kemudian dipayungi oleh Permendag 1/2018. Permendag 1/2018 membolehkan Kementerian Perdagangan melakukan impor terhadap bahan-bahan kebutuhan pokok, seperti beras dan garam, tanpa melalui persetujuan kementerian teknis.(Juft/HANTER/kftr)