Surat Terbuka Untuk Chairman Gerindra Prabowo Subianto

Dear Chairman Prabowo Subianto:
Warm greetings dari Northern California, USA!

To the point saja, untuk mencegah dan menghindari FRAUDULENT ELECTION adalah sangat vital dan critical pada PILPRES 2019 mendatang. Karena itu saya ingin menyampaikan satu gagasan, bagaimana mencegah, mendeteksi dan menutup semua potensi KECURANGAN di PILPRES 2019 mendatang.

Untuk mencegah FRAUDULENT ELECTION di Indonesia itu sebenarnya tidak sulit. Saya sudah bahas issue ini setelah Pilpres 2014 panjang lebar diberbagai forum. Kuncinya adalah system yang ada harus transparent dan transparency itu hanya bisa dilakukan bila ada system PUBLIC OVERSIGHT, CHECKS and BALANCES.

Ini KONSEP dan PELAKSANAANYA:

1). Keanggotaan KPU harus di REFORM dan  harus di isi juga minimal 2 orang dari wakil masing-masing Partai Politik yang ikut dalam PEMILU. Keanggotaan KPU tidak boleh hanya HAND PICKS dari penguasa atau cuma diisi oleh  akademisi bunglon dan politisi gadungan.

2). Demikian juga dengan BAWASLU, harus ada wakil dari PARTAI POLITIK yg ikut dalam PEMILU. Point #1 dan #2 itu diciptakan agar tercipta system checks and balances dalam kerja KPU.

3). KPU dan BAWASLU harus memiliki bukti reconciliation ballots dalam setiap PILPRES secara lengkap dan comprehensive baik dari MANUAL COUNTS Vs. COMPUTERIZED COUNTS.

Jadi harus ada TRACEABLE mekanisme untuk menghitung jumlah DPT vs. jumlah voters minus golput atau yang tidak sah secara manual. Bila terjadi perbedaan atau DISCREPANCIES  SUARA, maka harus di cari DAERAH MANA dan DAPIL MANA yg terjadi DISCREPANCIES. Bila warranted, maka daerah atau dapil itu bisa dilakukan ELECTION ULANG.

4). Disinilah pentingnya mengapa keanggotaan KPU dan BAWASLU harus juga diisi minimal 2 orang wakil dari masing-masing PARTAI POLITIK yg ikut PEMILU untuk menghindari KECURANGAN PILPRES, PILEG dan PILKADA.

5). KPU harus justru pro aktive meminta reconcialtion suara yg di kumpulkan oleh masing-masing Partai Politik untuk dijadikan bahan masukan dan cross-check. Bukan malah menolak.

6). UU, aturan dan kerja KPU dan BAWASLU harus di REFORM. Yang satu ini, mesti di godok dan di perdebatkan dulu karena menyangkup BUDGET OPERATIONAL dan SOFTWARE SECURITY yang tidak sedikit.

Tanpa itu, saya jamin PILPRES 2019 akan banyak kecurangan lagi.

Sebagai tambahan bahwa system OVERSIGHT, CHECKS and BALANCES antara pegawai KPU yang di pilih or hand picks Vs. 2 orang wakil dari masing-masing partai politik yang ikut PEMILU, akan menyulitkan untuk terjadi politik dagang, karena:

1). Banyaknya orang yg mengawasi kerja KPU dari dalam, bukan dari luar saja.

2). Dengan banyaknya wakil dari partai politik, kalau mau politik dagang, mereka orang-orang KPU harus dagang dengan semua wakil wakil dari partai politik, itu sangat sulit dan unlikely. Kalau terjadi, akan mudah diketahui dan terdeteksi.

3). Wakil partai politik adalah orang orang yang setia, ambitious, idealis dan akan mikir 2x untuk membohongi partainya sendiri.

4). Biometrics itu hanya system computerized, semua system dan program dalam computer bisa di hacked dan bisa di manipulasi.

Itulah pentingnya OVERSIGHT, CHECKS and BALANCES dalam DEMOKRASI.

Sebagai penutup ada adagium: “Power tends to corrupt, and absolute power ( yang tidak ada oversight, checks and balances) corrupts absolutely”.

Karena itulah, tidak ada negara demokrasi atau system pemerintahan demokrasi tanpa adanya system OVERSIGHT, CHECKS and BALANCES.

Saya ingin ikut berpartisipasi memperbaiki DEMOKRASI di Indonesia dan juga mengatasi begitu banyak masalah yang dihadapi Indonesia. Tetapi semuanya itu harus dimulai dengan memenangkan MANDAT dari rakyat untuk melakukan perubahan.

MANDAT dari rakyat sebenarnya bisa didapatkan kalau tidak ada KECURANGAN. Karena itu saya betul-betul ingin ikut dalam prosess PILPRES 2019 dari pusat sebagai VOLUNTEER di KPU.

Saya benar-benar ingin tahu bagaimana kerja KPU dan sejauh mana system dan proses yang ada di KPU itu bisa mereka rekayasa, dihacked dan dimanipulasi untuk memenangkan pihak tertentu bila system PUBLIC OVERSIGHTS, CHECKS and BALANCES diterapkan seperti yang saya sampaikan diatas diseluruh jajaran KPU dan BAWASLU, mualai dari tingkat PUSAT, PROPINSI, KOTA, KECAMATAN hingga ke tingkat DESA.

Bila saya ada di KPU PUSAT, I can guarantee politik dagang di KPU PUSAT akan berhenti..!!!

There is no way, not a chance, politic dagang akan bisa dilakukan karena system oversights, checks and balances akan benar-benar ter-established. Saya akan menuntut system itu diterapkan…!!!

It is a massive undertaking but durable…!!! Tetapi saya yakin kecurangan itu akan bisa TERDETEKSI.

Namun demikian, partai GERINDRA harus mampu menjadi motor utama untuk segera menuntut kepada pemerintah dan DPR agar keanggotaan KPU dan BAWASLU di reformasi dan diisi paling tidak 2 orang dari wakil partai politik yg ikut PEMILU 2019, demi menjaga KEMURNIAN dan KEJUJURAN serta legimitasi hasil PILPRES 2019.

Saya bukan orang Gerindra, saya bukan anggota partai Gerindra, saya hanya seorang activist democracy. Namun demikian, saya sepaham degan ideology dan perjuangan Partai Gerinrda dan karena itu, saya sangat mendukung perjuangan partai Gerindra.

Bila dibutuhkan, saya bersedia menjadi volunteer di KPU pusat untuk menjalankan system dan mekanisme ini, demi terciptanya hasil PILPRES yang fair and just dalam batas-batas yang bisa diterima oleh semua pihak dan demokratis enough.

GERINDRA membutuhkan orang-orang yang jujur, idealis, nasionalis dan yang bisa dipercaya untun mengemban tugas partai dan duduk mewakili partai di KPU pusat, karena dari sanalah semua kekuasaan KPU di centralized dan diputuskan.

Demikian kabar dan masukan dari saya. Saya menunggu response dari Chairman PRABOWO SUBIANTO.

Salam perjuangan…!!!Terima kasih.
..

Chris Komari
Activist Democracy
Chairman Future Indonesia dan PARMADIM
California, USA

smb: kftr

Comments

comments