Direktur CBA Desak KPK usut potensi kerugian negara di Kementerian BUMN, Ketenagakerjaan dan Perhubungan

Uchok Sky Khadafi, Direktur Center For Budget Analysis (CBA)

PRIBUMINEWS.co.id – “Ayoo KPK, usut potensi kerugian negara di kementerian BUMN,  Ketenagakerjaan dan Perhubungan,” ujar Direktur CBA (Center For Budget Analysis) Uchok Sky Khadafi dalam rilis yang diterima Redaksi, Senin 24 September 2018.

Pada tahun 2017 di kementerian ketenagakerjaan yang dipimpin oleh Hanif Dhaikiri ini, ditemukan dugaan penyimpangan anggaran sebesar Rp.340.1 juta untuk belanja perjalanan dinas, dan pengadaan BBM.

Untuk penyimpangan belanja Perjalanan dinas sebesar Rp.106.5 juta.  Dan potensi kerugian negara sebesar Rp.106.5 juta ini disebabkan bukti pertanggungjawaban  tidak sesuai dengan kondisi rill sebenarnya.

“Selain itu, ditemukan juga pengadaan Bahan Bakar minyak (BBM) yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp.233.6 juta.  potensi kerugian negara ini disebabkan sistem dan prosedur pengadaan BBM tidak tertib atau kacau, dan bukti pertanggungjawaban kegiatan tersebut tidak lengkap,” paparnya.

Dan pada tahun sama yaitu, tahun 2017, di kementerian BUMN ada dua proyek yang di duga mengalami penyimpangan anggaran. Yang pertama, dua pengadaan proyek alat tulis kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.965.4 juta, dan kedua pengadaan CCTV Gedung Terintegrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.9 miliar.

“Dari dua proyek ini selain melakukan pemborosan anggaran, juga ditemukan potensi kerugian negaranya sebesar Rp.1 miliar. Dimana potensi kerugian negara untuk pengadaan proyek alat tulis kantor  sebesar Rp.171.1 juta, dan potensi kerugian negara untuk pengadaan CCTV Gedung Terintegrasi sebesar Rp.854.6 juta,” lanjut Uchok.

Munculnya potensi kerugian negara disebabkan pihak kementerian BUMN memilih perusahaan pemenang lelang dari perusahaan yang menawarkan harga yang tinggi dan mahal sehingga mengerus uang pajak rakyat

Kemudian, pada tahun 2018, Biro umum sekretariat Jenderal kementerian Perhubungan juga ditemukan potensi kerugian sebesar Rp.422.1 juta dari proyek perbaikan atap/dek membran meseum Transportasi TMII dengan Harga Prakiraan Sendiri sebesar Rp.2 miliar

“Modus dari potensi kerugian negara ini adalah Dimana pihak kementerian perhubungan “bermain” dalan pengadan lelang, yang mana perusahaan pemenang lelang diambil dari perusahaan yang menawarkan harga yang mahal dan tinggi sekali,” tegasnya.

Maka dari ketiga kementerian ini, dari CBA (Center For Budget Analysis) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut proyek proyek seperti di tiga kementerian tersebut. hal ini dilakukan agar tiga kementerian bisa bersih dan dugaan anggaran haram tidak masuk ke pesta demokrasi, atau pilpres 2019

“KPK segera Panggil saja di kementerian ketenagakerjaan Hanif Dhaikiri. Dan dari kementerian BUMN, panggil saja, orang yang bertanggungjawab seperti Imam Apriyanto Putro yang saat ini menjabat sebagai sekretaris kementerian BUMN, dan juga menjabat wakil Komisaris utama Bank Mandiri. Dan Juga memanggil  Hambra deputi Bidang Infrastruktur Bisnis, dan juga menjabat sebagai Komisaris PT. Semen Indonesia,” jelasnya

Uchok menambahkan bahwa dua orang kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro  dan Hambra ini terlalu sibuk jadi komisaris sehingga pekerjaan utama mereka di kementerian BUMN jadi terlupakan sehingga menimbulkan potensi kerugian negara di kementerian BUMN.

Sedangkan di kementerian perhubungan, KPK segera panggil saja Mentari Budi Karya Sumadi. “Sekaligus beliau harus diperiksa dalam kasus Dirjen Hubla, Antonius Tonny Budiono yang sudah divonis pengadilan,” tandas Uchok.|ATA/RED

Comments

comments