PRIBUMINEWS.CO.ID – Pembangunan infrastruktur yang tengah digalakkan pemerintah dinilai menyeret Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke dalam lingkaran utang. Utang negara tersebut dinilai menjadi ancaman bagi kredit 20 BUMN yang anjlok karena lemahnya neraca keuangan dan rasio utang.
“Sekitar 60% utang berbentuk valuta asing yang rentan terhadap fluktuasi nilai tukar Rupiah,” ujar peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia dalam diskusi bertajuk “ Tantangan Dan Peluang BUMN Dalam Hadapi Krisis GLOBAL” di Gado-gado Boplo, Jl Gereja Theresia, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (25/9/2018).
Menurut Salamuddin, jika Rupiah melemah, kemampuan BUMN melunasi utang dalam mata uang asing dikhawatirkan akan menyusut. Maka dari itu, dia menawarkan agar BUMN menjalankan kembali kontitusi sesusia pasal 33 UUD 1945.
Di tempat yang sama, peneliti dari INDEF, Abra Lalattov mengatakan perlu menerapkan kebijakan fiskal bukan dalam waktu jangka pendek dan tidak di ranah populis, untuk mengantisipasi krisis keuangan seperti yang terjadi pada tahun 1997 silam.
“Di tengah risiko terjadinya krisis global seperti prediksi Bank of International Settlement dan JP Morgan, BUMN harus segera diselamatkan dari berbagai bentuk intervensi pemerintah yang turut menyebabkan tekanan keuangan BUMN,” katanya.
BUMN harus lebih aktif dalam mengantisipasi masalah-masalah ekonomi yang muncul. BUMN harus lebih professional dan pruden dalam menjalankan core bisnisnya. Juga BUMN sebagai ujung tombak pembangunan harus lebih antisipastif, inovatis dan berwawasan global sehingga mampu bersaing dikanca internasional. |KAR/PRB
