Buntut Pengusiran Ketua Walhi Jabar Musrenbang RPJMD Jawa Barat Cacat Substansi…!

Ketua Walhi Jabar di usir panitia dan petugas Hotel di acara Musrenbang RPJMD Jabar yang dihadiri kementrian perhubungan dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Foro: ANTARA/Antaranews.com

PRIBUMINEWS.CO.ID – Pada hari Selasa 13 November 2018 Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023. Musrenbang RPJMD dilakukan dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang sebelumnya telah dirumuskan dalam dokumen rancangan awal RPJMD.

Secara subtantif, Dadan Ramdan mengatakan merujuk pada Pasal 263 UU 25 tahun 2004, dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, artinya pelaksanaan musrenbang RPJMD Jawa Barat seharusnya membahas subtansi visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dalam 5 tahun ke depan yang dituangkan dalam rancangan awal RPJMD Jawa Barat 2018-2023. Isi dokumen Rancangan awal RPJMD Jawa Barat Seharusnya menjadi bahan utama musyawarah.

Dadan Ramdan, menilai Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023, yang dilaksanakan masih hanya sebatas pemenuhan tuntutan Undang-Undang yang prakteknya hanya mengakomodir kepentingan pemerintah pusat dan investor, bukan aspirasi masyarakat Jawa Barat. “Pelaksanaan Musrenbang RPJMD telah kehilangan esensi, nilai dan prinsip Musyawarah. Gubernur tidak memberikan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi aktif menyampaikan gagasan dan usulan program,” ujar Dadan kepada Redaksi (14/11/18).

Dadan Ramdan mengatakan pelaksanaan Musrenbang RPJMD Jawa Barat lebih tepat disebut forum Konsultasi Publik belaka. Musrenbang RPJMD adalah forum dialog/musyawarah para pelaku kepentingan dimana masyarakat diberikan kesempatan yang luas untuk memberikan masukan atas rancangan awal RPJMD Jawa Barat 2018-2023 yang sudah dibuat oleh Bappeda Jawa Barat. Bukan forum yang berisi arahan-arahan pembangunan dari pemerintah pusat belaka seperti yang terjadi saat ini.

Dadan Ramdan menyatakan, terdapat sejumlah catatan kritis WALHI Jawa Barat atas subtansi pelaksanaan musrenbang RPJMD 2018-2023, antara lain “Musrenbang RPJMD yang sedang berlangsung saat ini hanya seremonial, tidak membahas dokumen rancangan awal RPJMD Jawa Barat 5 tahun ke depan secara lebih detail, hanya berisi pemaparan arahan-arahan pemerintah pusat (menteri dalam negeri, menteri Bappenas, menteri Perhubungan dan menteri pariwisata), tidak membuka ruang dialog/musyawarah sehingga Musrenbang RPJMD 2018 dinyatakan cacat substansi”.

Dadan Ramdan meminta agar pelaksanaan Musrenbang RPJMD Jawa Barat diulang kembali dan dijalankan sebagaimana mandat UU No 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Berikut adalah Kronologis Pengusiran Ketua Walhi Jabar

Pada pukul 10:00 WIB Sejumlah aktivis WALHI melakukan aksi damai, memprotes pelaksanaan Musrenbang RPJMD 2018-2023 di depan pintu lobby Hotel Luxury, kawasan Trans Studio Mall Jl. Gatos Subroto Bandung.

Dalam aksi tsb Aktivis WALHI membentangkan sejumlah poster yang bertuliskan protes terhadap pelaksanaan Musrenbang RPJMD.

Pukul 11:00 WIB manajemen dan squirty hotel meminta aksi untuk mundur dri pintu lobby ke pintu keluar hotel. Mereka mengatakan dapat menggu tamu hotel karena lokasi aksi adalah pintu masuk ke dlm hotel. Namun Aktivis WALHI tetap bertahan.

Pukul 12:00 WIB ativis WALHI membubarkan aksi.

12.10. Direktur WALHI masuk ke dalam ruangan acara Musrenbang. Sementara para aktivis walhi menunggu di bawah karena tidak dapat masuk ruangan tsb

12.55 .Setelah paparan dari kementrian perhubungan, direktur WALHI menyampaikan interupsi dengan maksud akan menyampaikan dokumen aspirasi dari masyarakat/ komunitas jawa barat kepada Gubernur. Namun belum sempat menyampaikan dokumen tsb Direktur WALHI ditarik oleh 3 orang dari panitia, ajudan dan manajemen hotel keluar ruangan, lalu saya dibawa oleh Kang Denda Sekjen AMS dan Satpol PP ke lantai 2, diruangan lantai 2 Kang Denda meminta agar Dadan Ramdan tidak mengganggu proses musrenbang. Padahal Dadan Ramdan menjelaskan hanya untuk menyampaikan dokumen, dan harus interupsi karena di jadwal gak ada dialog dengan peserta. Dadan Ramdan sempat diperingatkan agar tidak mengganggu Emil, Tong Ngengera Emil; mengganggu Emil sama saja mengganggu, ngengera Emil sama dengan ngengera saya, kata Kang Denda. Kang Denda meminta Dadan pulang, saya pulang ke Walhi diantarkan Satpol PP sampai di halaman Hotel Luxury Trans
13.46. Dadan Ramdan pulang ke kantor Walhi. |PRS/ATA

Comments

comments