FREEDOM OF SPEECH DAN PERS DI ERA MEDSOS DIBAWAH REZIM JOKOWI

Jokowi /ist


Oleh: Pradipa Yoedhanegara

Membaca Tulisan Denny JA yang membela Pers Nasional mengenai tidak diberitakannya acara reuni 212 dengan membuat framing seolah gerakan reuni 212 ingin merubah ideologi “Pancasila”, dengan “NKRI Bersyariah” adalah pandangan yang sangat menyesatkan dan Hoax yang sengaja dibangun oleh timses dengan bungkus lembaga survei politik.

Sang Surveyor sepertinya tidak pernah sama sekali mengikuti agenda aksi ataupun berada dikerumunan aksi 411 dan 212 yang fenomenal tersebut. Aksi damai 212 terjadi adalah untuk, “meminta keadilan terhadap penistaan agama islam dan bukan untuk mengganti ideologi Pancasila dengan NKRI Bersyariah seperti yang di framing di laman facebook denny ja”.

Pandangan subjektif denny ja tentang NKRI Bersyariah sengaja dibuat untuk memframing seolah-olah kalau nanti terjadi pergantian kekuasaan di negeri ini, maka akan ada syariat islam yang menggantikan ideologi Pancasila. Ini jelas paradigma berfikir yang kacau dan ngawur dari timses, yang berbaju sekali lagi saya sebut lembaga survei politik.

Pancasila sebagai ideologi bangsa ini sudah final menurut pandangan Imam Besar FPI Habib Riziek Shihab, karena pancasila sebagai alat perekat bangsa dari sabang sampai merauke yang wajib di perjuangkan dan di pertahankan sebagai sebuah nilai, begitu yang di ucapkan oleh HRS saat ditemui oleh seorang ustad utusan rezim berinisial R sahabat seorang jenderal yang mencoba menyuap HRS sebanyak 100 juta U$D untuk tidak mengikuti aksi 212 pada akhir november 2016 di ponpes milik HRS di daerah bogor.

Pernyataan HRS diatas juga sering saya dengar saat berdiskusi di kediaman beliau yang sangat sederhana di kawasan petamburan, serta di acara milad FPI beberapa tahun yang lalu, kalau Pancasila tidak akan pernah berubah dan menjadi harga mati bagi perjuangan bangsa dan negara kesatuan republik indonesia. HRS bukanlah tipikal yang anti terhadap ajaran Pancasila, karena HRS justru menjadi pengawal Pancasila dari rongrongan ajaran NASAKOM di saat Tap. Mprs no. 25 Tahun 1966 ingin di cabut oleh Presiden Abdurahman Wahid di awal reformasi.

Hakul yakin dari tulisan denny ja tersebut, yang bersangkutan sepertinya belum pernah bertemu dan tatap muka ataupun berdiskusi sekalipun dengan Imam Besar FPI Habib Riziek Shihab tentang Islam dan Pancasila. Karena kalau yang bersangkutan pernah bertemu dan berdiskusi dengan HRS mungkin mainset berfikirnya akan berubah tentang FPI dan Islam serta Pancasila melalui paradigma Imam Besar FPI Habib Riziek Shihab.

Pledoi denny ja tentang pers nasional juga terlalu premature dan tidak memiliki landasan berfikir yang benar, karena membandingkan Pers Nasional dengan pers yang memiliki pemahaman liberal di negeri paman sam. “Pers di Indonesia memiliki pemahaman demokrasi pancasila, dan pancasila sendiri sangat berbeda dengan paham Neolib di AS yang sangat di tentang oleh Soekarno”.

Sang surveyor politik tampaknya tidak begitu memahami pers nasional yang dalam Undang-undang Pokok Pers No.40 tahun 1999 mewajibkan untuk “Cover Boothside, memberikan edukasi yang baik kepada publik, sebagai alat early warning (pemberi peringatan dini) serta menjadi watch dog yaitu (anjing penjaga) dari persoalan Ham dan pemberangusan kebebasan pers”.

Pers hari ini di era kepemimpinan jokowidodo sudah menjadi semacam corong pemerintah dan alat tulis rezim yang selalu membebek dan mengkritik para pengkritik rezim, bukan lagi membela kepentingan publik tapi mengedepankan kepentingan penguasa dan pengusaha pers. Itu pun kalau kita mau jujur menerima kritik publik, “meskipun tidak semua media dan pekerja pers yang membebek kepada rezim”.

Kembali pada acara reuni 212 yang memang sejak awal tidak netral karena memihak salah satu kandidat, “itu merupakan hak demokrasi para alumni 212 dan keluarga besar alumni 212:, yang merasakan ketidakadilan dan kelesuan ekonomi di era kepemimpinan rezim jokowidodo. Ketidakadilan ini salah satu yang menjadi pemicu dari makin militan dan masifnya gerakan 212.

Kalau ada yang bertanya soal ketidakadilan mana yang menjadi pemicu makin militannya dan masifnya gerakan 212?! Bung. Denny ja harusnya membaca statemen dari tweet dubes kerajaan arab saudi. Selain itu adanya kriminalisasi terhadap ulama yang mengkritisi kebijakan rezim seperti k.h. muh. Alkhatat, Ust Alfian Tanjung dan Habib bahar bin Smit belum lama ini membuat gerakan umat bertambah masif serta semakin militan.

Pembelaan publik kepada para ulama saat ini di sebabkan karena melihat penguasa yang bersikap tidak netral dan tidak adil di era digital society, karena kerap kali membungkam para pengkritik rezim dengan penerapan Undang-undang ITE serta, pencemaran nama baik presiden, maupun penyebarluasan kebencian ataupun kasus SARA. Padahal banyak pendukung rezim yang menyebarluaskan kebencian melalui isyu SARA serta permusuhan melalui medsos maupun media mainstreams tapi tidak pernah mendapatkan tuntutan hukum atas kasus tersebut.

Rezim pemerintahan Presiden Jokowi maupun pendukung rezim yang masih Nyinyir dengan gerakan 212, sebaiknya segera sadar dan kembali ke jalan yang benar karena gerakan ini menjelang pemilu 2019 akan semakin besar bak gelombang tsunami yang akan menghentikan mimpi petahana untuk berkuasa dua periode. Rakyat sebagai pemilik kuasa bersama para ulama dan militan 212 akan mencabut mandat kepemimpinan rezim dalam pemilu mendatang secara konstitusional.

Sebaiknya para petualang politik yang berbaju lembaga survei politik untuk segera memperlihatkan kelamin politiknya biar jelas dan tidak lagi terlihat abu-abu didepan publik. Rakyat sudah jengah dengan survei politik yang sengaja dibuat untuk membuat image di benak publik seolah petahana masih mendapat dukungan rakyat banyak. Kepada media mainstrem sebaiknya merenungi nasib pers di masa mendatang karena tidak lagi kritis dan memilih menjadi kepanjangan tangan penguasa.

Revisi Undang-undang Pokok Pers sepertinya menjadi sangat penting untuk dilakukan, agar pers bisa tetap independen dari kekuatan pemilik media maupun penguasa di masa mendatang. Suka atau tidak suka reuni 212 telah menjadi inspirasi dunia dan dunia memandang islam lebih baik karena islam yang ada di indonesia berbeda dengan islam yang ada di suriah maupun di negara muslim lainnya yang syarat dengan konflik SARA, seperti yang sering didengungkan oleh ulama dan media pro rezim pemerintah saat ini.

Reuni 212 ternyata membawa pesan kedamaian bagi bangsa ini dan dunia, aksi 212 sejak 2016 sampai pada dua kali reuni 212 tidak sekalipun berdampak pada kerusuhan sampai peristiwa makar, seperti nyinyiran banyak pengamat pro rezim pemerintah. Jadi siapapun yang Nyinyir pada aksi dan reuni 212 adalah kelompok yang sama sekali tidak punya kemampuan mengumpulkan umat sebanyak itu dengan membawa pesan kedamaian bagi dunia.

Sebagai pesan penutup, demokrasi yang kita bangun bukan demokrasi ala negeri paman sam. Demokrasi pancasila sangat berbeda dengan demokrasi liberal maupun paham NASAKOM. Demokrasi pancasila mengayomi semua kalangan dan golongan bukan hanya mengakomodir kepentingan penguasa dan pendukung kekuasaan rezim saja.

Waallahul Muafiq illa Aqwa Mithoriq,
Wassallamuallaikum Wr, Wb.
PYN
Jakarta, 8 Desember 2018

Comments

comments