GEMAKOPIN: Debat Capres Kedua Prabowo Santun, Petahana Serang dengan Data Lemah

Calon Presiden 2019-2024, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, dalam debat capres/ist

PRIBUMINEWS.CO.ID – Debat kedua Capres menarik (17/2/19) ini komentar Gerakan Masyarakat Koperasi Indonesia (GEMAKOPIN).

“Semalam petahana sampaikan informasi bahwa total impor jagung 180.000 Ton, padahal data menunjukkan impor jagung semester 1 saja 331.000 Ton dan Total impor jagung tahun 2018 sebesar 737.228 Ton, ini yang dimaksud sesat data, petahana juga menyatakan bahwa impor dilakukan untuk cadangan pangan, padahal overstock, bagaimana business processnya? lalu dikemanakan hasil impor sebanyak itu? operasi pasar? atau bagaimana? Lalu bagaimana dengan impor daging yang menggila? bahkan dilakukan dari India yang belum bebas Penyakit Mulut dan Kuku yang justru berbahaya bagi masyarakat yang mengkonsumsi? kenapa impor garam dan ikan juga? Kan Sesat Logika dan tidak berpihak pada Rakyat,” demikan disampaikan Ahmad Sehu Ibrahim Ketua Umum Gerakan Masyarakat Koperasi Indonesia (GEMAKOPIN) Senin, (18/2/19) di Jatinangor Sumedang Jawa Barat.

Menurut Sehu bahwa memang lucu masa Petahana menyampaikan total produksi beras Tahun 2018 sebesar 33 juta Ton dan Total Konsumsi 29 juta ton, jelasnya.

Pernyataan serupa dikuatkan juga Sugeng Wuryanto yang mengatakan bahwa data yang benar adalah data konsumsi beras nasional 2018 sebesar 33 Juta Ton dan Data produksi plus impor sebesar 46,5 juta ton. “Coba cek deh data data tersebut, mbok lain kali lebih cermat, kan kasihan publik disuguhi data sesat,” jelas Sugeng mantan aktivis mahasiswa era 90an yang juga Penasehat GEMAKOPIN ketika ditemui dikawasan Jakarta Selatan.

Sementara itu Tarmidzi Yusuf Waketum GEMAKOPIN ketika dihubungi via telepon menyatakan “Mukidi eh maaf Petahana menyatakan telah membangun lebih dari 191.000 KM jalan desa, padahal itu adalah total jalan desa yang dibangun sejak Indonesia merdeka, sejak jaman Presiden Soekarno, Soeharto, Habibie, Megawati, SBY dan Jokowi. Sebahagian malah dibangun oleh penjajah Inggris, Belanda dan Jepang. Mengapa diklaim semuanya tanpa sisa? He-he-he, Aya Aya Wae,”jelasnya.

“Capres 01 menyatakan bahwa kolam bekas galian tambang sebagian telah dialih-fungsikan diantaranya untuk kolam ikan, padahal berbagai literatur menunjukkan bahwa area bekas tambang tidak bisa digunakan untuk apapun, karena terpapar radiasi, itu kolam di daerah tambang yang mana? bisa tunjukkan? atau mungkin yang dimaksudkan kolam bekas tambak?” Ujar Soni Sonara pendiri PAL (Pencinta Alam Lestari, Red) tokoh Senior GEMAKOPIN.

“Pasangan 01 menyatakan sejak 2015 tidak pernah terjadi kebakaran hutan, padahal data menunjukkan bahwa pada tahun 2016-2018 telah terjadi kebakaran lebih dari 30.000 hektar lahan hutan. Apakah Menteri Kehutanan tidak menginformasikan ini?,” timpal Agusta mantan Ketua PAL.

Petahana mengklaim bahwa pemerintah memenangkan gugatan 18-19 Triliun akibat kerusakan lahan, namun greenpeace meluruskan bahwa tak satupun dari gugatan itu dibayarkan.

“Lalu bagaimana dengan kerusakan lingkungan freeport senilai 185 Triliun? apakah sudah digugat?” tambah Yayat putra Indramayu Pengurus GEMAKOPIN yang juga Aktivis Lingkungan Hidup.

Dosen Senior Ayi Tejaningrum yang juga tokoh Emak-emak Priangan Timur memaparkan “Semalam Jokowi menyatakan telah membangun infrastruktur internet jaringan 4G 100 persen di Barat, 100 persen di tengah dan 90 persen di timur, Padahal data menunjukkan kurang dari 20 persen kabupaten dan kota bisa mengakses signal 4G, itu data dari mana? Koq bisa ya diwacanakan dalam debat Capres lho, bukan debat diwarung kopi,” paparnya.

Ditambahkan Ayi petahana menyatakan bahwa di negara maju butuh 10-20 tahun untuk memindahkan masyarakat dari mobil ke LRT/MRT, bisa disebutkan itu di negara mana?

“Jika butuh 10-20 tahun dan pembiayaan dengan hutang bagaimana status pembayarannya? kapan BEP? dan bagaimana kondisi LRT/MRT setelah 10-20 tahun? apakah benar itu hasil feasibility study, DEDC, DEEC?” tambah Dr. Ayi Tejaningrum.

Menanggapi hal diatas Mohamad Sukri Ketua Dewan Penasehat GEMAKOPIN berkomentar cukup tajam dan merasa heran.

“Saya heran Semalam koq Petahana sampaikan bahwa Akses internet sudah sampai ke desa-desa, banyak produk pertanian memiliki market place sehingga mendapat harga yang bagus karena memotong rantai distribusi. itu dapat informasi darimana dan dari siapa? karena dari keseluruhan market place online produk pertanian kurang dari 1 persen dan sisanya 99 persen offline, itupun harga jual ditingkat perani rata-rata hanya 10 persen dari BEP bahkan ketika panen raya harga jatuh menjadi kurang dari 50 persen BEP” Ujar Sukri setelah selesainya acara debat di Jakarta.

“Capres 01 tidak bisa membedakan status kepemilikan tanah, antara HGU dan SHM, terjadi kekacauan pemahaman, apakah Menteri Agraria tidak memberikan informasi dan brief yang cukup tentang status kepemilikan tanah Prabowo di Kaltim dan Aceh ?, saya Yakin Petahana tahu berjuta-juta Hektar Tanah di Indonesia dikuasai oleh berbagai perusahaan milik Asing & Aseng, tapi koq tidak disampaikan ke publik ? Silahkan Rakyat Indonesia menilainya sendiri, yang sesaat logika siapa ? He-he-he,” lanjut Sukri yang juga penggiat Ekonomi Konstitusi & Ekonomi Kerakyatan.

Sesat Logika

“Pukul 00.00 malam hampir tiap Minggu tiap bulan petahana blusukan bersama supir seorang diri ke kampung nelayan antara lain Tambaklorok Semarang, itu bertemu siapa? karena tengah malam itu seluruh nelayan dipastikan sedang melaut? atau bertemu nelayan jadi-jadian? Ini yang dimaksud Sesat Logika,” tegas Sehu

“Pak Prabowo menegaskan bahwa seluruh program mereka berlandaskan Konstitusi khususnya pasal 33, yang diucapkan nya sampai 6 (enam) kali, sementara petahana tidak merespon sistem Ekonomi konstitusi yang dilontarkan Capres 02, bisa jadi paham karena gunakan sistem Ekonomi kapitalis yang bertentangan dengan Ekonomi Konstitusi, atau memang benar benar gagal paham. GEMAKOPIN akan terus memberikan kontribusi pemikiran untuk Paslon 02 khususnya yang terkait dengan sistem ekonomi Konstitusi, Koperasi dan Ekonomi Kerakyatan.” tutup Mohamad Sukri yang keilmuan disertasinya tentang Sistem Ekonomi Konstitusi Indonesia. |GMKP

Comments

comments