“SERANGAN PRIBADI” ATAU “PENYALAHGUNAAN INFORMASI”?


Saya bukan termasuk orang yang menganggap pernyataan Jokowi tentang “tanah milik” Prabowo di Aceh dan Kalimantan sebagai bentuk serangan pribadi. Namun, pernyataan Jokowi tersebut tetap harus dipermasalahkan. Hanya saja dengan alasan lain, bukan alasan serangan terhadap pribadi.

Kita hari ini harus menghormati prinsip keterbukaan informasi publik. Sebagai calon pejabat publik, baik Jokowi maupun Prabowo tentunya terkena tuntutan ini. Sejauh yang bisa saya ikuti, Prabowo adalah sosok yang sangat terbuka. Partai Gerindra yang dipimpinnya bahkan tiga tahun berturut-turut pernah mendapatkan penghargaan dari KIP (Komite Informasi Pusat) sebagai partai paling terbuka dan informatif.

Persoalannya adalah apakah pernyataan Jokowi tentang tanah yang disebutnya sebagai “tanah Prabowo” itu bagian dari “informasi publik”?!

Seperti yang kemudian diklarifikasi oleh Prabowo, tanah yang disebut oleh Jokowi itu bukanlah tanah pribadi, atau tanah milik, tapi tanah HGU (Hak Guna Usaha) yang dikelola oleh perusahaannya. Karena bukan termasuk aset pribadi, maka tanah-tanah itu tentunya tidak masuk dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Sebagai calon presiden, Prabowo memang diharuskan melaporkan kekayaannya. Dan itu sudah dilakukannya.

Perusahaan Prabowo, sebagaimana yang telah diklarifikasi, mendapatkan HGU melalui cara yang sah dan tidak melanggar hukum. Bahkan klarifikasi itu di antaranya disampaikan sendiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Sekali lagi, karena bukan termasuk aset pribadi, maka Prabowo tidak memasukan tanah-tanah yang disebutkan Jokowi kemarin dalam LHKPN. Pertanyaannya adalah: lalu dari mana Jokowi mengetahui keberadaan tanah-tanah tadi?!

Menurut saya, persoalan ini sangat serius. Ini lebih buruk daripada tuduhan “serangan terhadap pribadi”. Bisakah seorang Presiden dengan kekuasaannya mengulik data-data pribadi warga negaranya yang dilindungi oleh undang-undang lalu menjadikannya komoditas di ruang publik untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan yang tak berkaitan dengan hukum dan kenegaraan?! Apakah ini bisa dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan?

Apalagi cara dia melontarkan pernyataan itu terkesan seperti hendak memberikan stigma negatif kepada seorang warga negara, padahal warga negara yang bersangkutan tidak sedang melanggar hukum dan aturan apapun.

Ini benar-benar preseden buruk. Pemerintah seolah bisa melakukan apa saja, termasuk hal-hal yang tidak pantas, untuk menjatuhkan pihak-pihak yang tak mereka sukai.

Itu sebabnya tim kampanye Prabowo pantas untuk menyampaikan keberatan dan protes. Dengan kewenangan apa seorang Jokowi bisa membuka data pribadi warga negara yang dilindungi hak-haknya oleh undang-undang, padahal data yang dibuka itu bukan aset pribadi yang perlu dipertanggungjawabkan di depan publik?

Kecuali perusahaan Prabowo melanggar hukum atas tanah-tanah negara yang dikuasainya, misalnya, atau sedang jadi obyek penyelidikan hukum lainnya, misalnya terkait pajak, atau apa, maka informasi itu bisa dikomodifikasi untuk kepentingan politik. Tapi itu tidak terjadi pada perusahaan Prabowo.

Lagi pula, jika kita merujuk putusan Mahkamah Agung (MA) tanggal 6 Maret 2017, yang menguatkan putusan KIP tanggal 22 Juli 2016, yang memutuskan Dokumen HGU sebagai informasi yang bersifat terbuka untuk publik, putusan itu hanya terbatas pada HGU perkebunan kelapa sawit.

Pertanyaan lainnya adalah: kenapa putusan MA yang mewajibkan Pemerintah untuk membuka data HGU perkebunan kelapa sawit tidak pernah dipatuhi oleh pemerintahan Jokowi, padahal putusan itu sudah dirilis sejak dua tahun lalu? Kenapa informasi yang oleh hukum sudah diputuskan bersifat terbuka malah ditutup-tutupi, sementara data pribadi warga negara yang jelas-jelas dilindungi oleh undang-undang malah diumbar di depan publik?

Gawat sekali jika pejabat publik menyalahgunakan informasi yang dimiliki karena jabatannya untuk kepentingan pribadi. Jadi, pernyataan insinuatif itu bukan hanya tidak beretika, tapi juga menyalahi tata perilaku seorang pejabat publik. (Tarli Nugroho)

Comments

comments