1998

Ini pernyataan Agum Gumelar pada Agustus 1998, yang dimuat Tabloid DETAK No. 6/I, 18-24 Agustus 1998. Hal PERTAMA yang harus kita catat dari pernyataan Agum dan banyak pensiunan jenderal waktu itu, perintah BKO itu harus datang dari Panglima ABRI, dan yang terima BKO adalah Pangdam.

Dalam dua puluh tahun terakhir ini kita menyaksikan Prabowo terus-menerus dipersalahkan atas sebuah operasi yang jelas-jelas merupakan BKO, tapi kita tidak pernah mendengar ada Panglima atau Pangdam yang dimintai pertanggungjawabannya.

Kenapa bisa begitu?! Tanyalah Pak Agum dan kawan-kawannya. Mungkin dia tahu.

Apa dan bagaimana BKO dalam militer, bisa Anda googling sendiri.

KEDUA, menurut data KONTRAS, apa yang kini digeneralisir sebagai aksi “penculikan”, sebenarnya tidaklah tunggal dan telah terjadi sejak lama, setidaknya mulai dari Kasus 27 Juli 1996. Jadi, bukan baru terjadi tahun 1998. Karena operasi ini berlangsung selama beberapa gelombang, terjadi di sejumlah daerah, maka mustahil merupakan operasi tunggal dengan hanya satu kesatuan.

Dari segi waktu, ada beberapa periodisasi kasus orang hilang yang terjadi antara 1996 hingga 1998, di mana hal itu diduga terkait dengan sejumlah momen politik, mulai dari peristiwa Kudatuli, Pemilu 1997, hingga pengamanan Sidang Umum MPR Maret 1998. Sebagai catatan, dalam periode itu telah terjadi dua kali pergantian panglima dan tiga kali pergantian KSAD.

Apa yang kini selalu dikaitkan dengan Kopassus sebenarnya hanyalah operasi pengamanan SU MPR, Maret 1998. Ancaman terhadap SU MPR memang konkret, salah satunya dibuktikan oleh ledakan bom di Rusun Tanah Tinggi, 18 Januari 1998, di kamar yang ditempati oleh sejumlah aktivis terkenal. Ingat, waktu itu kita belum punya Densus Anti-Teror, sehingga operasi anti-teror dipegang oleh korps pasukan khusus.

Jadi, pasukan khusus diturunkan karena ada teror bom dan ancaman aksi kerusuhan massal. Sebagaimana terungkap belakangan, rencana kerusuhan itu memang benar-benar ada. Tujuannya adalah untuk mendelegitimasi pemerintah.

Itu sebabnya, jika kita cek, operasi penangkapan terhadap Andi Arief, Desmond J. Mahesa, Pius Lustrilanang, Haryanto Taslam, dan lain-lain yang kemudian dibebaskan kembali, memang terjadi pada periode pasca-bom Tanah Tinggi hingga periode SU MPR, yaitu medio Februari hingga Maret 1998. Itu juga yang membuat Kivlan Zen dalam bukunya, juga berbagai wawancara, selalu kukuh menyampaikan bahwa operasi yang dilakukan oleh Kopassus adalah operasi penegakkan hukum, bagian dari kegiatan anti-teror, bukan operasi penculikan.

Lantas, bagaimana ceritanya semua rangkaian tindakan yang banyak, heterogen, dan terjadi beberapa gelombang itu, tiba-tiba semuanya kemudian dituduhkan kepada Kopassus yang hanya terlibat dalam pengamanan SU MPR, seolah merekalah penanggung jawab dan penguasa keamanan waktu itu?!

Tapi karena tuduhan itu dilontarkan kembali menjelang Pilpres, memang tidak perlu diherankan. Sejumlah nama aktivis yang terkait perakitan bom Tanah Tinggi, serta sejumlah nama pengusaha yang dulu disebut-sebut menjadi donatur mereka, kini kebetulan sedang sama-sama mencicipi kursi kekuasaan, bersama para jenderal yang dulu berebut panggung di ujung milenium.

Mereka punya motif untuk menggelapkan sejarah masa transisi dulu, selain tak ingin kehilangan kursi yang telah dinikmati sesudah Reformasi.

OLEH Tarli Nugroho

Comments

comments