Jutaan emak-emak, relawan Prabowo-Sandi dan masyarakat madani (civil society) pro-demokrasi dan kedaulatan rakyat memohon dan menghimbau para Mantan Danjen Kopassus, mantan Pangdam dan mantan Panglima TNI serta para Purnawirawan TNI untuk bahu-membahu membela hak rakyat, menyatu denyut nadi rakyat untuk merebut kembali kedaulatan rakyat, demokrasi dan kedaulatan negara yang dizalimi dengan kejahatan kecurangan pemilu.
‘’Mereka semua adalah harapan terakhir rakyat yang dizalimi dengan kejahatan kecurangan pemilu. Bersatulah Kopassus, TNI, Purnawirawan dan rakyat karena hak rakyat dizalimi, daulat rakyat, demokrasi substansial dan negara terancam, dan sesuai UUD1945 dan Pancasila, maka TNI, purnawirawan dan rakyat harus bersatu merebut kembali hak rakyat tersebut,’’ kata emak-emak dan aktivis perempuan pro-02 pada para wartawan.
Hal itu juga dikonfirmasikan dan dibenarkan oleh aktivis Andrianto SIP, Ariadi Ahmad (mantan Anggota DPR-RI), Dr Herdi Sahrasad (Inteligensia/akademisi Univ.Paramadina) dan Syahganda Nainggolan serta Muh Jumhur Hidayat secara terpisah, akhir pekan ini, ”Emak-emak dan rakyat pro-demokrasi dan daulat rakyat itu butuh pengayoman/lindungan dari TNI, mantan Petinggi Dephan, para mantan Danjen Kopassus dan perwira TNI (purn) TNI-AD/Marinir/AURI yang selama ini menghayati denyut nadi rakyat dan nurani rakyat yang saat ini pro-02,” kata Ariadi Ahmad, aktivis senior HMI.
Para aktivis/analis ini meminta aksi damai dan tertib emak-emak dan relawan 02 serta aktivis pro-demokrasi tidak dikotori dengan demo tandingan dari demonstran berbayar yang mengklaim pro- kubu 01 (jokowi) karena mudah terjadi gesekan sosial yang tidak kita inginkan.
Masyarakat harus tahu bahwa hari-hari ini, ada banyak buzzers dan pseudo-intelektual, yang merongrong rakyat agar tidak unjuk rasa, bahkan membungkam dan menakut-nakuti di media sosial agar rakyat tidak unjuk rasa/demo ke Bawaslu/KPU dan institusi terkait, padahal kejahatan kecurangan pemilu sudah merusak demokrasi dan menghancurkan kepercayaan rakyat . ‘’Pamor KPU sudah hancur, tidak kredibel dan tidak dipercaya rakyat,’’ kata Syahganda dan Jumhur.
Guru Besar UI Prof Ronnie Higuchi Rusli menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah tidak layak jadi penentu hasil Pemilu 2019. Menurutnya, KPU sudah cacat moral-etis dan pasti ditolak oleh rakyat sebagai penentu hasil pemilu pilpres 2019. “Coba pikir dengan akal sehat:
- Anggaran 2019 sebesar Rp25,59T hampir US$2 miliar.
- Wafat petugas KPPS lebih 500 orang warga dll.
Sementara Relawan BPN 02, KAUKUS KEBANGSAAN dan BAWASLU MENYIMPULKAN PELANGGARAN BAHWA :
- KPPS mengerahkan pemilih utk memilih paslon tertentu di 4.589 TPS.
- KPPS mencoblos sisa surat suara yg tdk terpakai di 860 TPS, terjadi kecurangan di ribuan TPS di daerah2.
- KPPS menutup TPS sebelum jam 13:00 di 3.066 TPS.
4.Ditemukan dan telah beredarnya banyak Audio, Foto dan Video Kecurangan Pemilu 2019.
- Ada 73.715 kesalahan input data Situng atau sebesar 15,4% dari total 477.021 TPS yang ditemukan oleh relawan BPN.
- Meninggalnya 474 petugas KPPS, setelah melaksanakan tugas. Tidak dapat dikatakan sebagai hal yang kebetulan. Justeru menggelitik kecerdasan emosional kami untuk mencari tahu fenomena yang anomali itu. Dan para dokter FKUI maupun USU Mdan mensinyalir, bukan tidak mungkin adanya upaya sistemetis dan massive menghilangkan nyawa petugas KPPS tersebut demi menghilangkan jejak kecurangan.
- Banyak Kotak Suara yang dibakar / Dibobol. Baik di dalam negeri maupun Di luar negeri.
- Keterlibatan ASN, institusi-institusi negara (jajaran personil TNI/POLRI/ASN/ Intelijen), camat, kepala desa/lurah, BUMN-BUMN dan kartel/taipan-taipan.
Bukti tersebut bertebaran diruang publik dan masyarakat dan dibawa ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu untuk ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran Pemilu 2019. Menurut temuan Mustafa, kesalahan terbesar ditemukan di Jawa Tengah sebanyak 7.666 TPS, Jawa Timur 5.826 TPS, Sumatera Utara 4.327 TPS, Sumatera Selatan 3.296 TPS, dan Sulawesi Selatan 3.219 TPS. Mustofa mengungkapkan kesalahan tersebut sangat brutal.
Mereka mendesak dan mengingatkan pentingnya langkah KPK dan auditor independen/internasional melakukan audit dan langkah jitu terhadap KPU dan instansi terkait, apalagi Koordinator Relawan Informasi Teknologi (IT) BPN 02, Mustofa Nahrawardaya sudah membawa lebih dari 73 ribu lembar temuan kesalahan dari input sistem hitung atau Situng milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Mantan Wakil Menteri Pertahanan/Mantan Pangdam Jaya Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin turut serta bersama massa yang melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Bawaslu, Jumat (10/5). “Saudaraku, jika hak rakyat dizalimi, teruslah berjuang sampai Allah menghentikan,” ungkap Sjafrie Sjamsoeddin . (sumber2/Teropong senayan/ rmol/kft)
