Bambang Widjojanto: Dalam Pilpres 2019 harusnya Capres dengan Capres, Bukan Capres dengan Presiden !!

Pemohon di Sidang MK 2019/ist

Ketua advokat BPN, Bambang Widjojanto :

Dalam Pilpres 2019 harusnya Capres dengan Capres,
Bukan Capres dengan Presiden !!
Ini adalah kesalahan Pemilu TSM (Terstruktur, Sistematis dan Massif)

Akhirnya ada penyalahgunaan penggunaan fasilitas negara oleh Presiden Jokowi

1. Anggaran belanja Negara (ABN)
Dipakai untuk pemenangan 01. Penyalahgunaan sumber dana yg dilakukan oleh Paslon 01. Kecurangan dilakukan secara bersama sama (terstruktur)
Contoh : menaikkan Gaji ASN, Polisi, PKH, TNI, Polri namun utk mendukung 01
Penyalahgunaan penggunaan anggaran negara untuk program kerja pemilihan 01. Ini adalah modus Petahana. Menyalahgunakan kekuasaan utk pemenangan 01 dengan membungkus sbg program Presiden. Dan jumlah uangnya hampir 100 Trilyun (Kenaikan Pegawai) dan dibayarnya Rapel (ganda) sebelum pencoblosan Pemilu. 
Hal ini dilakukan utk mempengaruhi Pejabat negara utk memilih 01. Dan tindakan ini adalah melanggar pasal 282 UU No. 7 Tahun 2017
Sanksi nya adalah pembatalan sebagai Presiden. Namun tidak dilakukan oleh Bawaslu. Makanya kita menuntut di Majelis MK

2. Penyalahgunaan BUMN
Dalam prakteknya, Petahana Paslon 01 melibatkan Kemendagri seluruh wilayah Indonesia. Tataran birokrasi utk memilih 01. 
Mendagri Tjahyo Kumolo bilang mendukung Jokowi, kampanye terselubung di dalam jabatannya. Padahal ASN harus netral.
Tapi pa Cahyo malah mempengaruhi utk terus memilih pa Jokowi, mendukung pa Jokowi.
Acara Mendagri seolah olah kegiatan negara padahal kampanye Pemenangan 01.
Acara silaturahmi jajaran birokrasi, kepala desa se-Indonesia berupa mengarahkan semua ASN mendesain agar mengakui Jokowi sebagai Bapak Pembangunan. Ini benar benar Kampanye terselubung.
Melanggar netralitas UU no. 7 tahun 2017
Aparat desa dilarang mendukung Paslon tertentu. 
Jokowi menyalahgunakan wewenang/kekuasaan agar mendukung 01.
Anggaran Desa dll ini penyalahgunaan jabatan.
Utk memenangkan 01. Modus operandi, dalam politik.
Ada kecurangan di Gorontalo berfoto di depan Baliho 01 pendamping/perangkat desa (Bawaslu)
Kecurangan didepan banyak orang. Mereka mendukung 01.
Temuan memobilisasi perangkat desa utk mendukung 01.

Iklan pembangunan Infrastruktur di Bioskop
Ini adalah sosialisasi keberhasilan pemerintah Jokowi. namun ini adalah kampanye terselubung.
Penyalahgunaan birokrasi.

15 Gubernur , kepala desa dukung 01 ini adalah pelanggaran terhadap pemilu.
Dilakukan di gedung negara. Ini semua pelanggaran Pemilu

Penyalahgunaan dana BUMN. 
Acara di Garut, utk mendukung 01. Menerima dana kampanye dari BUMN.
Surat pengerahan massa BUMN utk 13 April saat kampanye Akbar Jokowi.

To be continued….

(MK Live)
TV One
[14/6 15.17] nDonk Wijayanto: Advokat BPN :
Kecurangan TSM selanjutnya,

3. Ketidaknetralan Polri & BIN 
Jokowi menyalahgunakan alat negara. polri berpihak kepada Paslon 01. 
Pengakuan Kapolsek Pasirwangi, Garut. Selama ini Polisi harus mendukung Paslon 01.

Ketidaknetralan BIN 
Menjadi ajudan Megawati, Budi Gunawan (BG) menghadiri PDIP. Tapi tidak hadir di acara partai lain. Keterlibatan BIN dalam Pemilu.

4. Pembatasan Media
Media di batasi, media TV semua memihak 01. 
Sampai TV-One juga ditekan dalam acara ILC. Untuk tidak memberitakan kecurangan Pemilu.

5. Diskriminasi penegakan hukum
Perlakuan hukum tebang pilih.
Tajam ke pemilih 02 tapi tumpul ke pemilih 01.
Banyak buktinya. 
Dalam beberapa kasus.

Kecurangan ini karena Jokowi masih menjabat sebagai Presiden, tindakan ini perlu dihukum yaitu Diskualifikasi Paslon 01.

#TimAdvokatPrabowoSandi
Jumat, 14 Juni 2019

Argumen Kuantitatif :
Advokat BPN ;
Kecurangan TSM

1. KPU kota Surabaya, perhitungan ulang sebanyak 8.146 TPS diulang. Suara Surabaya tidak sah.

2. Perolehan suara di Papua berubah suaranya karena ada intervensi Kepala daerah. Ada 22 rekomendasi Bawaslu di Papua. Masih perlu ulang ? Karena sudah ada penekanan dari Kepala daerah

3. TPS siluman bermunculan

4. Suara 02 suaranya dibuat Nol ada di Jateng, Jatim, Sumut, Papua ini adanya ketidakwajaran suara

5. Ada Perbedaan DPT dari Pilkada dan Pilpres.
Bedanya sangat mencolok dan sangat merugikan contoh di Jateng, Jatim

6. Adanya rekayasa DPT,
Pemilih dibawah umur 
Kecamatan siluman
Nama siluman
Tgl lahir sama
Dll .
Masih banyak lagi

7. Ditemukan 37.000 TPS baru
Semula TPS itu Nol tapi terakhir muncul jadi 8juta suara. Padahal banyak yg tidak sah. Dan
Tiap TPS ada suara tidak sah, suara dibuat tidak sah. Banyak sekali yg TDK sah.

8. Tidak boleh ada disclaimer mempengaruhi situng.

9. Komisioner KPU :
Situng KPU bisa mendownload C1 secara mudah

10. Eksistensi situng salah satu sumber resmi perhitungan suara. Tidak bisa disclaimer.

11. situng KPU jadi pembiaran terhadap siapa saja yg ingin acces. Memberikan peluang lebar bisa memanipulasi data.

12. Tidak ada sistem keamanan situng KPU
Kesalahan input tidak ada mekanisme kesalahan menyeluruh.

13. Tidak diikuti Fill algoritma rumus Pemilu 
Suara sah + tidak sah = suara total

14. Terjadi Human Error’ setiap hari dalam entry data. Ini jadi persoalan serius. 
Tindakan melanggar UU

15. ketidaksesuaian data di seluruh provinsi dalam C1

16. KPU sudah mengumumkan tentang hasil Pemilu tgl 21 Mei 2019 Pukul 01.35
Jumlah suara sah, ternyata masih ada pengurangan penambahan suara padahal sudah diumumkan oleh KPU. Berarti belum 100% situng KPU masih berjalan.

17. Ada data masuk muncul di situng
Ada ketidakwajaran dalam situng.
Orang bisa masuk bebas. Upload Data.
Situng KPU aneh. Intruder diindikasikan, penyusup bisa mengubah data.
Setting perolehan data dampaknya prosentase tetap.

18. Intervensi intruder, ditemukan penjumlahan suara sah : tidak sama dgn DPT dan jumlah Pemilih Tambahan di berbagai propinsi, kecamatan. Ada kesalahan penjumlahan.
Situng KPU TDK punya sistem yg bagus.

19. Calinan C1 salah tapi tetap dimasukkan
Namun dibilang Human Error’. Tapi banyak sekali kejadian contoh di Jateng, Jatim

20. Terdapat C1 dari fotocopy namun tetap di upload.

21. Lokasi salah, tapi tetap di upload oleh KPU

22. Formulir C1 salah, banyak yg salah 
Penjumlahan, dll. Ini menyalahi prinsip kejujuran dalam pemilu

23. Suara 02 sejumlah 52% dokumen dari Bawaslu, versi BPN tapi versi KPU malah berbeda

24. Berbagai kecurangan penggelembungan suara 01 dan penggembosan suara 02

Suara 01 : 48 %
Suara 02 : 52 %

25. Adanya DPT tidak wajar sebanyak 17 Juta
DPT Siluman, ada penambahan DPK yg banyak sekali.
Jika DPT + DPTb + DPK = Suara Sah + Tidak Sah
Ini banyak yg tidak sama, banyak yg siluman.

26 Data penggelembungan suara dari kehadiran pemilih. 
Dari absensi pemilih. Formulir C7
Ada daerah yg TDK ada C7 nya.
Temuan di TPS form C2, TDK ada C7 nya.
Ada beberapa KPUD ambil daftar hadir setelah hasil rekapitulasi.
Dokumen negara bukan milik KPUD
Kotak suara harus dalam keadaan utuh.
Dibuka harus pengawalan Bawaslu. rekomendasi Panwaslu.
Pembukaan Kotak Suara begitu massiv. Menyalahi prosedural.
Potensi terjadinya kecurangan.

27. Berdasarkan fakta & informasi dan bukti terlampir.

Memohon :

Batalnya hasil Pemilu 2019
Tentang penetapan hasil Pilpres
Suara yg benar adalah :
01 : 48%
02 : 52%
Menyatakan Prabowo Subianto sebagai Presiden 
Dan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai wapres

01 terbukti melanggar hukum dan melakukan kecurangan secara Terstruktur Sistematis dan Massif
Atau KPU melakukan Pemilu Ulang secara Adil, Jujur
Pemberhentian Komisioner KPU
Menetapkan DPT yg dapat dipertanggungjawabkan

Ketua Tim Advokat BPN

Bambang Widjojanto

Comments

comments