“Black Out” : Mundur!

Oleh: Imam Wahyudi*)

Presiden Jokowi marah. Lumrah. Jakarta lumpuh. Bukan lantaran mogok massal. Bukan pula demo mahasiswa. Meski bukan kedua hal itu, toh berdampak serupa: sektor ekonomi “lumpuh”. Mendadak “black out” alias tragedi pemadaman listrik massal.

Upaya tanggap darurat alias “recovery” yang dilakukan pihak PLN dapat diklasifikasikan gagal. Tak tanggung-tanggung, nyaris sepanjang 12 jam atau 720 menit. Gelap gulita. Mengapa perlu ditulis 720 menit, mengingat setiap jengkal waktu bermakna dampak luarbiasa hebat. Potensi ekonomi praktis gelap seketika. Tak terbayangkan, berapa milyar — bahkan (mungkin) trilyunan rupiah yang lepas transaksi alias merugi. Fasilitas publik terganggu, pun sistem transportasi hingga deretan panjang aktivitas yang andalkan listrik sebagai enerji utama.

“Black out” tak terhindarkan melanda Jakarta sebagai ibukota negara dan pusat pemerintahan. Bagai metropolitan yang tersesat di pusaran ekonomi regional dan mancanegara. Karenanya cukup alasan untuk mengatakan, bahwa jaringan listrik negeri ini rapuh. Betapa tidak, “black out” itu justru terjadi pada saat pembangkit (baru) kian bertambah dengan sistem kelistrikkan yang handal pula. Keperkasaan itu sertamerta lumpuh.

Gagal
Sudah tentu, banyak pihak mempertanyakan ikhwal tata kelola resiko atau setara “contigency plan” (rencana cadangan -pen) yang tidak berjalan. Gagal.

Penulis tak hendak menyoal “contigency plan” atas padam massal yang meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), Banten dan Jabar — menyusul gangguan sistem transmisi di Ungaran, Jateng. Maka, epatutnya bab kompensasi tak lepas dari prioritas bahasan pasca”black-out”.

Kompensasi yang seharusnya menjadi hak pengguna layanan listrik, setara kewajibannya membayar sejumlah daya yang digunakan. Rasanya bukan hal rumit, bila ada “political will” tentang itu. Kedua pihak terikat dengan “perjanjian transaksi”. Pada kesempatan pertama, bolehlah pimpinan PLN menyampaikan permohonan maaf. Itu saja, tak cukup.

Pemberian kompensasi itu berkorelasi dengan tanggungjawab moral pimpinan dan direksi perusahaan sebagai otoritas sistem kelola kelistrikan kita. Meski baru dua hari menjabat Plt Dirut PLN, Sripeni Inten Cahyani wajib unjuk tanggungjawab. Faktanya, Cahyani tak setara cah(a)ya lampu listrik yang dikelolanya. Sripeni, tentu tak sendiri. Ada sederet direksi, bahkan menteri terkait yang sejatinya bertanggungjawab. Bahkan, tak cukup mundur dari jabatan. Langkah investigasi secara komprehensif harus pula dilakukan.

Tak ingin mengaitkan dengan pejabat di sejumlah negara yang rela mundur sebagai konsekuensi “mismanagement” atau malpraktik atas layanan publik. Tak terbantahkan, bahwa hal itu berkait erat dengan “public trust” yang wajib ditumbuhkembangkan oleh pemerintah.

Hal lain dan utamanya, “black out” kali ini merupakan yang terbesar dalam sejarah kelistrikkan di Indonesia. Mati (padam) massal di luar akal sehat. Sebelumnya pernah terjadi pada 1997 meliputi jaringan Jawa-Bali. Berikutnya Maret 2002 dengan “black out” selama dua hari, akibat gangguan jalur Saguling-Cibinong-Cilegon yang berlanjut pada bulan September berupa proses pemulihan secara bergiliran. Tiga tahun kemudian, terjadi lagi pemadaman massal selama lima jam meliputi Banten, Jakarta, Jabar dan Jateng — menyusul korsleting di gardu distribusi PLTU Suralaya. Dalam 2005 pula, 18 Agustus — berulang terjadi, akibat putus interkoneksi di jalur yang sama pada 2002: Saguling-Cibinong-Cilegon.

Dalam hal “black out” 2019 ini, Presiden Jokowi boleh kadung geram. “Heran manajemen PLN tak bisa gerak cepat,” katanya. Lebih heran, bila tak gerak cepat untuk mundur.***

*) Ketua Komunitas Wartawan Senior Jawa Barat.

Comments

comments