IBU KOTA PINDAH, ILEGAL!!!

Tarmidzi Yusuf


by Tarmidzi Yusuf

Hidup bernegara itu diikat oleh peraturan perundang-undangan. Tidak bisa seorang Presiden memindahkan ibu kota negara secara sepihak tanpa persetujuan DPR. Sampai hari ini belum ada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden bersama-sama DPR tentang pindahnya ibu kota negara. Tidak cukup hanya minta izin DPR saja, sebab ada UU yang harus direvisi, yaitu UU Nomor 29 Tahun 2007 yang menetapkan Jakarta sebagai ibu kota negara masih berlaku. Ditetapkannya Ibu Kota baru di sebagian Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur hari ini, 26 Agustus 2019 merupakan keputusan ilegal dan sepihak. Jangan-jangan diumumkannya ibu kota baru hari ini pengalihan isu, kerusuhan Papua.

Apa agenda tersembunyi dibalik ngototnya Jokowi ingin memindahkan ibu kota negara? Rakyat patut curiga karena isu pemindahan ibu kota belum pernah dibahas Presiden bersama DPR? Rakyat juga tidak diberikan alasan yang logis dan ilmiah kenapa ibu kota negara harus pindah?

Ibu kota negara pindah juga tanpa payung hukum. Mengingatkan kita kembali Pulau Reklamasi Jakarta dibangun tanpa mengikuti prosedur hukum yang benar. Sekelas Presiden “grasa grusu” memindahkan ibu kota negara tanpa melalui prosedur hukum yang benar.

Kenapa DPR diam? Apakah diamnya DPR sebagai test case Jokowi untuk melihat loyalitas partai sebelum kabinet ditetapkan? Atau isu Ibu Kota pindah digunakan Jokowi sebagai bargaining position dengan Partai pengusung? Pertanyaan yang serba curiga ini patut dilontarkan ditengah isu keuangan negara semakin menipis. Sementara utang pemerintah sudah menggunung.

Hal ini akan menjadi masalah dikemudian hari. Sekalipun Jokowi mengeluarkan Perpu tentang ibu kota negara baru karena ada peluang Perpu ditolak DPR. Alasan Perpu ibu kota negara baru urgen dan mendesak hanya pada kepentingan politik Jokowi bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Apalagi anggaran yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota negara baru tidak sedikit, 466 triliun. Dari 466 triliun hanya 19% dari APBN. Katanya sumber 19% bukan dari fresh money melainkan dari menjual Kantor Pemerintah di Jakarta. Sisanya dari Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU dan investasi langsung swasta dan BUMN. Bayangkan kantor pemerintah pusat dari swasta. Dimana kedaulatan negara ketika kantor pemerintah dari utang apalagi utang dari luar negeri? Kenapa membangun negara seperti negara milik sendiri tanpa melibatkan semua stakeholders?

Jokowi oh Jokowi kenapa banyak akrobat politik menjelang bulan Oktober 2019. Ada agenda apa yang tersembunyi dibalik akrobat politik ini?

Bandung, 25 Dzulhijjah 1440/26 Agustus 2019

Comments

comments