KPK MURNI PEMBERANTASAN KORUPSI ATAU ALAT POLITIK?

Tarmidzi Yusuf

by Tarmidzi Yusuf

Indonesia tak pernah berhenti dari gaduh. Sebagai akibat dari tersimpannya misteri Pilpres 2019. Selesai Papua terbakar terbitlah KPK. Panggung Papua membuat BG makin moncer setelah bersama tokoh Papua ketemu Jokowi di Istana.

Ribut Capim dan revisi UU KPK menjadi panggung baru bagi dua kekuatan. Kekuatan Megawati versus jenderal merah. Menjadi pertaruhan bagi karir Jokowi selanjutnya. Juga menjadi “pertempuran” pemanasan sebelum kabinet diumumkan.

Komisioner KPK periode sekarang 4 non Muslim dan hanya 1 Muslim, itupun setelah JK protes. Kalau JK tidak protes kelimanya non muslim semua. Luar biasa minoritas mengalahkan mayoritas. Sangat tidak proporsional dengan dalih professional. Tak heran kalau Pejabat muslim banyak kena perangkap dan “pasien” KPK.

Capim KPK sekarang 10 orang. Dari 10 Capim itu, representasi agama calon dan calon titipan menjadi isu utama. Prediksi saya dari 10 orang akan terpilih 5 orang, 2 muslim dan 3 non muslim. Lagi-lagi muslim kalah. Isu calon titipan dari kekuatan politik tertentu diprediksi akan lolos pada fit and proper test yang dilakukan DPR. Kuat dugaan Irjen Firli Bahuri jika lolos akan terpilih jadi Ketua KPK. Jika skenario ini berhasil, kerjasama politik antara kekuatan Prabowo dengan kekuatan Megawati menjadi semakin jelas.

Komisioner KPK periode Agus Rahardjo dan kawan-kawan, banyak yang menyebutnya sebagai titipan jenderal merah. KPK telah menjadi alat politik jenderal merah untuk memberangus lawan-lawan politik dengan politik “saling sandera”.

Harusnya KPK bekerja tanpa tebang pilih. Indikasinya simple, kenapa korupsi Ahok di sumber waras dan tanah cengkareng tidak difollow up oleh KPK. Audit BPK dikemanain? Kenapa century gate yang melibatkan mantan petinggi Indonesia tidak disentuh? Kenapa korupsi Dana BLBI yang melibatkan orang kuat Indonesia tidak diusut tuntas? Nilainya ratusan triliun. KPK sibuk OTT uang recehan.

Revisi UU KPK memperkuat isu calon titipan yang didukung oleh dua kekuatan besar, yaitu kekuatan jenderal merah versus kekuatan Megawati dan kawan-kawan. Adu dua kekuatan ini akan menjadi awal pertempuran mereka sebelum kabinet diumumkan. Jokowi akan kelihatan pro mana di antara dua kekuatan itu. Sebagai ujian pertama bagi Jokowi bila ingin didukung penuh oleh kekuatan Megawati. Salah langkah, bisa-bisa Jokowi batal dilantik.

Calon titipan dari dua kekuatan ini berkompromi dengan UU KPK hasil revisi agar lolos. Lantas bagaimana nasib pemberantasan korupsi? Kuat dugaan KPK periode yang akan datang, jika revisi UU KPK disetujui, KPK akan menjadi macan bagi lawan politik, pemberantasan “korupsi recehan”. Sementara korupsi besar dan melibatkan orang kuat tidak akan tersentuh. Bahkan akan jadi alat politik untuk “kompromi” diantara kekuatan politik yang ada.

Bandung, 12 Muharram 1441/12 September 2019

Comments

comments