Sekretaris Jenderal PI: Gubernur Jawa Barat Harus Jalankan Mandat Perda Perlindungan Petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam

PRIBUMINEWS.CO.ID — Gubernur Jawa Barat Harus Jalankan Mandat Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam

Demikian dikatakan Dadan Ramdan Sekretaris Jenderal Perkumpulan Inisiatif (PI).

“Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir telah menyusun dan menetapkan peraturan daerah yang mengatur perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam melalui 1) Perda No 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, diundangkan 10 Agustus 2016; 2) Perda No 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; diundangkan 20 Februari 2018, dan terakhir 3) Perda No 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam diundangkan 4 April 2019,”paparnya dalam rilisnya yang diterima Redaksi (26/9).

Dalam momentum Hari Tani 2019, Perkumpulan Inisiatif (PI) melakukan telaahan atas implementasi mandat yang harus dijalankan oleh Gubernur dan OPD/ Dinas 5 OPD yang berurusan dan diberikan mandat melaksanakan mandat perlindungan petani, nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam. Selain aspek mandat dalam Perda, PI melakukan tealaahan alokasi anggaran belanja di 5 OPD yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Dinas Perdagangan dan Industri.

Dadan Ramdan memandang penting melakukan telaahan atas implementasi Perda tersebut karena pertama, perda perlindungan dan pemberdayaan tersebut memiliki semangat dan tujuan yang bisa meningkatkan derajat kehidupan kaum petani, nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam sehingga bisa mengurangi angka kemiskinan petani dan nelayan, petambak di Jawa Barat yang jumlahnya hampir sekitar 45 % dari penduduk Jawa Barat, kedua, merujuk pada data BPS Jawa Barat 2019, kontribusi sektor pertanian dan perikanan pada PDRB Jawa Barat dalam 7 tahun terakhir sangat signifkan sebesar 8,44%, peringkat ke-3 dibawah sektor industri pengolahan dan perdagangan dan Jasa. Ketiga, Perda yang sudah ditetapkan memandatkan dalam 1 tahun, peraturan pelaksanaan perda dalam peraturan gubernur, keputusan gubernur dan kebijakan OPD lainnya harus selesai dibuat dalam kurun waktu 1 tahun sejak Perda ditetapkan/diundangkan.

“Berdasarkan isi perda, ada beberapa aspek subtansi yang dimandatkan dan harus diimplementasikan ke dalam peraturan pelaksanaan oleh Gubernur dan perangkat daerah provinsi Jawa Barat diantaranya dalam aspek perencanaan harus ada rencana aksi dan strategi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, aspek perlindungan dan pemberdayaan harus ada kebijakan dan program perlindungan sosial seperti asuransi, distribusi lahan, bantuan kerugian gagal panen, subsidi alat produksi, bantuan hukum, perlindungan lahan berkelanjutan, penguatan kelembagaan petani, nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam, pendidikan dan pelatihan penyelesaian konflik agraria dll,”bebernya.

Dadan Ramdan mengatakan dari telaahan dapat disimpulkan bahwa :
1) Aturan dan kebijakan serta program pelaksanaan yang dimandatkan dalam perda belum dibuat dan dijalankan secara efektif di lapangan, padahal sudah dimandatkan bahwa peraturan pelaksanaan perda harus dibuat 1 tahun setelah perda diundangkan.

Dalam perda perlindungan dan pemberdayaan nelayan ada 8 Pergub dan 20 kebijakan dan program OPD belum dibuat, dalam perda perlindungan dan pemberdayaan petani ada 8 Pergub dan 30 kebijakan dan program OPD belum dibuat, dalam perda perlindungan dan pemberdayaan pembudidaya ikan dan petambak garam ada 8 Pergub dan 21 kebijakan dan program OPD yang belum dibuat.

Misalnya, dalam perda perlindungan dan pemberdayaan petani sesuai dengan kewenangannya, Gubernur harus membuat Pergub :

  1. Keanggotaan peserta asuransi petani, besaran premi, besaran subdisi, cakupan perlindungan, prosedur dan tata cara asuransi usaha pertanian.
  2. Penjaminan penghasilan petani (besaran pembayaran petani penggarap, besaran proporsi bagi hasil bagi petani yang melakukan perjanjian kerjasama antara petani dengan pemilik lahan).
  3. Pemetaan peruntukan, pemanfaatan dan rehabilitasi kawasan pertanian
  4. Rencana aksi perlindungan dan pemberdayaan petani yang bertahap dan progresif
  5. Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pemberdayaan petani
  6. Sistem pengelolaan pengaduan masyarakat
  7. Sistem pengawasan dan pengendalian untuk menjamin terselenggaranya perlindungan dan pemberdayaan petani.

2) Alokasi anggaran belanja masih sangat kecil dalam mendukung perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam dan dialokasikan langsung kepada petani, nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam.Tidak ada kenaikan anggaran belanja di 5 OPD yang sangat signifikan dalam 3 tahun terakhir.

Dari penelaahan alokasi anggaran belanja dalam APBD tahun 2017, 2018, 2019 secara umum di 5 dinas (Perikanan dan kelautan, tanaman pangan dan holtikultura, ketahanan pangan dan peternakan, perdagangan dan koperasi usaha kecil ) sangat kecil, rata-rata hanya 0,35-0,45% masih dibawah 1 % dari total APBD (termasuk didalamnya belanja aparatur/gaji dan tunjangan PNS di 5 dinas tersebut), tidak ada kenaikan hingga mencapai 2-3 % dalam 3 tahun terakhir.

Dalam aloaksi belanja di 5 dinas (Perikanan dan kelautan, tanaman pangan dan holtikultura, ketahanan pangan dan peternakan, perdagangan dan koperasi usaha kecil ) dalam APBD tahun 2019 rata-rata sekitar 33,6 % dari total belanja di 5 OPD /Dinas tersebut. Artinya 60- 70 % dipakai belanja untuk aparatur, makan minum PNS, operasional, workshop2, dan adminisrasi OPD/Dinas di luar gaji dan tunjangan PNS.

3) Alokasi anggaran belanja masih besar dalam mendukung belanja aparatur (program dan non program), rata-rata dari 5 OPD/Dinas mencapai 67,5 % dari total belanja 5 OPD. Hanya sekitar 30% alokasi anggaran dibelanjakan untuk kepentingan petani, nelayan, petambak garam dan pembudidaya ikan secara langsung.

Dari kesimpulan di atas, maka Perkumpulan Inisiatif merekomendasikan sebagai berikut :
1) DPRD Jawa Barat harus mendorong Gubernur membuat seluruh peraturan pelaksanaan perda perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan, pembudidya ikan dan petambak garam sesegara mungkin sebelum periode Gubernur 2018-2023 berakhir
2) Dalam 1 tahun ke depan, DPRD Jawa Barat harus mendorong Gubernur dan OPD membuat peraturan pelaksanaan perda yang fokus pada subtansi perlindungan dan pemberdayaan yang sangat penting dan strategis dan memberikan dampak langsung yang lebih bermanfaat bagi peningkatan kualitas kehidupan petani, nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam, terutama pada program perlindungan sosial seperti asuransi, subsidi, redistribusi lahan, penjaminan hasil produksi, fasilitasi modal usaha, pemanfaatan lahan tani aset pemprov, pelatihan, pendidikan dan program lainnya yang langsung ke petani.
3) DPRD Jawa Barat harus mendorong alokasi anggaran yang lebih besar bagi upaya perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam meskipun peraturan pelaksanaan perda belum khususnya pada tahun anggaran 2020 dan 2021.

Dan yang ke 4) “Gubernur harus melakukan inovasi program yang mendukung pada perlindungan dan pemberdayaaan dan kebutuhan mendesak petani, nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam yang sejalan dengan visi misi dalam RPJMD Jawa Barat 2018-2023 yang memiliki program untuk peningkatan kesejahteraan kaum tani (petani, nelayan, petambak garam dan pembudidaya ikan),” tandasnya.|RHE/DR

Comments

comments